Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang nanti terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) agar bersiap. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.
"Pertama saya perintahkan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang semuanya nanti terintegrasi dengan online single submission ini betul-betul mempersiapkan diri, baik infrastruktur teknologinya maupun dari sisi sumber daya manusianya. Maupun yang paling penting adalah dalam mengubah kultur birokrasi yang kita miliki," kata Presiden.
Saat OSS ini diluncurkan, lanjut Presiden, ego sektoral harus betul-betul sudah hilang. "Tidak ada prosedur yang ribet, yang berbelit-belit, berlama-lama. Semuanya harus terintegrasi, lebih cepat, dan lebih sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemda yang kita miliki," kata Kepala Negara, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Walaupun demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem online saja. Tetapi juga terkait dengan penyederhanaan regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha baik di kementerian, lembaga, maupun di daerah.
"Untuk itu saya perintahkan juga kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan kepada saya kementerian apa saja dan lembaga non-kementerian apa saja yang masih belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam penyederhanaan regulasi yang ada di kementerian masing-masing," kata Presiden.
Penyederhanaan regulasi ini menurut Presiden merupakan hal yang penting terutama di bidang investasi dan ekspor terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih tegas Presiden mengatakan prosedur perizinan untuk investasi yang berhubungan dengan padat karya harus dikurangi sebanyak-banyaknya.
"Hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu. Hilangkan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselon 1 dirjen, dan mungkin juga di tingkat BUMN kita yang sekali lagi banyak menghambat investasi terutama dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan. Karena hanya dengan investasi dan ekspor inilah pertumbuhan ekonomi dapat kita kejar. Dengan investasi dan ekspor ini bisa kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada," kata Presiden.
Selain itu Kepala Negara mengingatkan setiap menteri untuk mengecek program-program kegiatan yang ada di kementeriannya. Hal ini berkaitan dengan postur APBN dan fiskal yang menurut Presiden sedang terus diperbaiki.
"Menteri ini agar mengecek program-program kegiatan yang ada di kementeriannya. Untuk kira-kira yang rutinitas, yang sudah bertahun-tahun itu ada, tolong digeser betul ke hal-hal yang produktif yang memberikan hasil, yang memberikan manfaat, yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," kata Presiden.
Pada kesempatan itu juga Presiden mengintruksikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk terus menjaga keamanan menjelang bulan Ramadan. Sehingga, Presiden berharap, umat Islam bisa menunaikan ibadah puasa dengan rasa aman dan penuh kedamaian.
"Saya ingin menyampaikan kepada Kapolri dibantu Panglima TNI dan Kepala BIN untuk terus menjaga keamanan, mengendalikan keamanan, dan mengedepankan semangat persaudaraan dan kerukunan sosial kita karena besok kita segera menyongsong pelaksanaan ibadah puasa sehingga kita harapkan umat Islam bisa menunaikan ibadah puasanya dengan rasa aman dan penuh kedamaian," kata Presiden.
Sementara itu untuk seluruh menteri dan kepala lembaga Presiden menekankan pentingnya penyampaian narasi ke dunia internasional bahwa Indonesia aman. "Yang terakhir untuk seluruh menteri dan kepala lembaga saya ingin menyampaikan bahwa narasi termasuk ke dunia internasional itu penting sekali untuk disampaikan bahwa Indonesia aman dan kita semuanya sekarang ini tetap fokus untuk bekerja," kata Presiden.