Saat memberikan arahan kepada para Babinsa di Kota Bandung, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para Babinsa serta seluruh anggota TNI dan Polri untuk terus memegang teguh komitmen netralitas dalam menjaga demokrasi di negara kita. Ia menegaskan bahwa politik yang dianut oleh aparat militer ialah politik negara dan tidak terlibat dalam politik praktis.
"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Babinsa untuk menjaga netralitas. Karena memang Undang-Undangnya mengatakan itu. Politik TNI adalah politik negara. Politik TNI bukan politik praktis," ujarnya di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Juli 2018, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Presiden mengemukakan bahwa politik TNI ialah mendukung kebijakan yang dijalankan oleh negara. Loyalitas TNI kepada bangsa dan negara juga harus selalu dijunjung tinggi guna memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.
"Politik negara itu politik seperti apa? Ya kesetiaan kepada negara. Kesetiaan kepada rakyat, wilayah NKRI, dan pemerintah yang sah," tutur Presiden.
Netralitas yang ditunjukkan oleh para Babinsa serta anggota TNI dan Polri diharapkan dapat menghadirkan keamanan dan situasi kondusif di tengah masyarakat. Dengan itu masyarakat pun akan semakin percaya bahwa TNI dan Polri benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional.
"Karena sekarang ini kepercayaan publik, rakyat, dan masyarakat terhadap TNI itu berada pada posisi yang paling tinggi. Jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan", kata Presiden seraya mengucapkan selamat bertugas kepada para Babinsa. (Humas Kemensetneg)