Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan Danau Toba bisa menjadi kawasan wisata berkelas. Namun demikian, banyak hal yang masih harus diperbaiki sebelum danau vulkanik terbesar di dunia itu menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat ia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja meninjau Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Presiden menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam, di kawasan Danau Toba ini.
“Jadi begini, ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira bisa menggerakkan, benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas,” kata Presiden kepada para jurnalis seusai peninjauan.
Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah. Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.
“Yang namanya terintegrasi itu semuanya, produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika. Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu,” jelas Presiden, seperti dilansir dari BPMI Sekretariat Presiden.
Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, Presiden menegaskan, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan.
“Ya memang perbaikan itu, yang saya sampaikan, perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tetapi lingkungannya juga harus kita urus,” tegas Presiden.
Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut. Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.
“Perlu waktu, tidak langsung (sebut) siapa, mana. Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik. Contoh ini coba yang di Parapat, sebelumnya tanah kosong, jadinya seperti ini. Existing sekarang ini, jadinya akan seperti ini. Sehingga kalau basic-nya sudah kelihatan, investasi dan peluang itu akan kelihatan, investasi akan masuk,” imbuh Presiden Jokowi.
Rencana pengembangan pariwisata Danau Toba sendiri akan dimulai pada 2019 ini dan ditargetkan selesai dalam satu tahun ke depan. Adapun untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang, sudah mulai dibangun terlebih dahulu sejak 2018 lalu.
“Tadi jalan keliling Samosir hanya kurang 21 kilometer. Itu sebagian sudah, hanya belum kita tunjukkan. Sudah mulai sebetulnya tahun kemarin, cuma belum ditunjukkan,” tambah Presiden.
Adapun untuk nilai investasi yang dikucurkan, Presiden menyebut dari APBN senilai Rp3,5 triliun. Investasi dari APBN ini diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar yang jumlahnya tiga sampai lima kali lipat.
“Ini investasi dari APBN itu memberikan triggeragar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN. Itu semuanya akan kita dorong sehingga betul-betul ada perubahan total. Selain juga perbaikan lingkungan itu tadi yang ditanyakan, akan dikerjakan, tapi satu-satu,” tandas Kepala Negara.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau Sipinsur Geosite yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor. (Humas Kemensetneg)