Presiden Joko Widodo menginginkan agar jajarannya terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi, terutama di sektor pertambangan. Menurutnya, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi defisit keuangan negara.
"Ini berkaitan dengan kunci kita mengurangi defisit, baik neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan. Karena kita masih kedodoran di sini. Sudah saya sampaikan ke para menteri agar hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan," jelas Presiden dalam sambutannya pada acara Kompas100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
Presiden menginginkan agar perusahaan-perusahaan tambang bisa mengekspor produknya tidak dalam bentuk mentah. Paling tidak, barang tambang tersebut harus diekspor dalam bentuk setengah jadi.
"Sekarang ada teknologi batu bara yang kelas rendah maupun kelas menengah, bisa dijadikan gas, bisa dijadikan minyak. Karena teknologi baru telah berkembang, kenapa kita masih mengekspor dalam bentuk barang mentah seperti yang kita laksanakan sekarang ini? Harus dihentikan dan berani beralih ke setengah jadi atau jadi,” tegas Presiden Jokowi.
Ubah Pola Pikir dari Konsumtif ke Produktif
Setelah pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, Presiden mengungkapkan, tahapan berikutnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi. Selain itu, penguatan kapasitas pimpinan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat.
“Saya ingin 2019 besar-besaran mengubah mindset dari konsumtif ke produktif. Harus berubah cara pandang dari sektoral ke keutuhan. Enggak akan bisa lompat maju kalau cara pikir sektoral seperti yang kita lihat,” kata presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Menurutnya, semua negara sedang gugup menghadapi banyaknya teknologi baru yang muncul namun belum ada regulasinya. Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan radikal, tidak terduga, dan memporakporandakan standar yang ada. Untuk itu, sumber daya manusia perlu disiapkan melalui pelatihan dan diharapkan akan muncul reformis yang bisa membawa perubahan.
“Harus latih pekerja kita agar skill baru bisa kita ambil dan pekerjaan kita bisa naik kelas. Ini juga penting bagi CEO. Semua harus besar-besaran lakukan pelatihan,” sambung Kepala Negara.
Terakhir, Kepala Negara juga ingin agar sistem kerja dan regulasi terus disederhanakan. Karena dirinya meyakini bahwa semakin sedikit regulasi, maka sebuah perusahaan atau sebuah negara itu akan semakin lincah. (Humas Kemensetneg)