Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) dengan jajarannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Rapat tersebut membahas mengenai akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial tahun 2020.
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa program Kartu Prakerja bukanlah program untuk menggaji pengangguran. Presiden menilai, saat ini timbul salah persepsi di masyarakat mengenai program Kartu Prakerja.
"Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran, tidak, itu keliru," tegas Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara menjelaskan bahwa Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi bagi mereka yang membutuhkan. Program ini menyasar tidak hanya para pencari kerja, tetapi juga para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jadi Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," imbuh Kepala Negara.
Dalam program Kartu Prakerja sendiri, Presiden menyebut, pemerintah memiliki dua fokus yang ingin dicapai. Selain untuk menyerap tenaga kerja, pemerintah hendak meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pekerja.
"Jadi fokus pemerintah dalam kartu prakerja ada dua, yang pertama mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua meningkatkan para pekerja dan korban PHK melalui reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan berdaya saing," tambah Presiden.
Oleh sebab itu, melalui ratas tersebut Presiden ingin mendapatkan laporan dari jajarannya mengenai persiapan detail dan implementasi program Kartu Prakerja. Selain soal pembentukan project management office (PMO), Presiden juga ingin mengetahui kesiapan platform digital serta alur bisnisnya.
"Dan yang ketiga kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya," imbuh Presiden.
Sementara itu, terkait dengan program perlindungan sosial, Presiden menjelaskan bahwa pada APBN tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan juga anggaran untuk JKN sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan. Kemudian untuk Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga, dan untuk Bantuan Pangan Nontunai 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.
"Kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun, menjadi Rp1,8 juta per keluarga per tahun, untuk itu ini perlu juga dilihat progress-nya seperti apa," kata Presiden Joko Widodo.
Di samping itu, bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah juga menyiapkan alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, termasuk lanjutan Bidik Misi bagi kurang lebih 818 ribu mahasiswa penerima. Presiden pun meminta semua program segera dilaksanakan oleh jajarannya.
"Saya minta semua program yang tadi saya sebutkan, baik kartu prakerja, baik JKN-KIS, baik PKH, baik Bantuan Pangan Nontunai ini segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya dan yang paling penting penyaluran kartu itu betul-betul tepat sasaran," tandas Presiden. (Humas Kemensetneg)