"Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan akan ditinggal oleh rakyat," kata Presiden.
Â
Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, disebutkan bahwa kini masyarakat sudah makin kritis dalam merespon pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Bahkan, tak jarang mereka menyalurkan keluhan soal pelayanan yang dianggap kurang profesional ke media sosial.
"Keluhan-keluhan rakyat seperti ini yang membuat sentra-sentra pelayanan
yang disediakan instansi pemerintah makin kalah bersaing dengan layanan yang
diberikan oleh swasta. Ini fakta yang harus kita terima," tambah Presiden.
Â
Untuk itu, Presiden menekankan bahwa kunci untuk memperbaikinya adalah kemauan untuk berubah dan kemauan untuk berbenah. Menurut nya, Â era keterbukaan dan persaingan seperti sekarang ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri.
Â
Di acara ini, ada 4 Kementerian/Lembaga yang menaungi penetapan BLU baru yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Polri. Kebaruan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menerapkan tata kelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Sebab, sektor pelayanan publik akan memiliki ruang otonomi dan fleksibilitas  yang lebih besar.
Â
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan kepada seluruh instansi BLU untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dengan pengelolaan secara korporasi. Namun, tetap tak menghilangkan misinya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan tak sekedar mencari keuntungan.
"Dengan demikian, perubahan ke BLU diharapkan bukan hanya akan membuat
layanan pada masyarakat menjadi semakin baik tapi juga tetap menjaga
tanggungjawab publik dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat,"
imbuhnya.
Dalam acara tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan berupa Plakat Apresiasi kepada 3 Kementerian berprestasi yaitu, Kementerian Kesehatan sebagai Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU dan Tata Kelola yang Baik, Kementerian Agama sebagai Penyedia Layanan BLU dengan Akses yang Terjangkau, dan Kementerian Perhubungan sebagai Pendorong Kemandirian BLU.
Sejumlah Menteri turut hadir pada acara ini. Diantaranya Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakil Kepala Polri Syafruddin. (Humas Kemensetneg)