â€Lakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang serius antara jajaran pemerintah dan dunia usaha agar bisa berbagi informasi untuk mencegah terganggunya sektor riil yang bisa menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja berlebihan yang seharusnya bisa kita cegah lebih baik lagi,†ujar Presiden dalam jumpa pers seusai rapat kerja gubernur se-Indonesia di Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (11/12).
Presiden mengemukakan, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha.
Presiden meminta pemda memberikan fasilitas dan kemudahan agar usaha bisa tetap berjalan baik. Kepada dunia usaha, Presiden meminta berbagi risiko dan menerima keadaan sulit.
â€Semua harus bisa menerima dampaknya secara adil sehingga rakyat bisa kita lindungi. Itu tekad kita untuk bersama-sama mengelola sektor riil,†ujarnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia untuk mengatasi gelombang pengangguran, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, perhubungan, dan perumahan.
Selain akan menyerap tenaga kerja, proyek infrastruktur juga membuat perekonomian akan bergerak. Untuk ini, anggaran infrastruktur akan diprioritaskan pengalokasiannya dalam APBN dan APBD.
â€Dengan cara ini, harapan kita, pengangguran bisa kita atasi, kita kurangi, dan infrastruktur perekonomian yang kita perlukan untuk menggerakkan sektor riil bisa kita tingkatkan lebih baik lagi,†ujarnya.
Prioritas ketiga adalah upaya pemerintah pusat dan daerah melindungi dan membantu meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan di bidang perekonomian.
Komitmen kepala daerah
Presiden meminta komitmen kepala daerah untuk menjalankan tiga prioritas. Presiden mengharapkan ada mekanisme dan aturan yang mempercepat penyaluran anggaran.
Untuk menghindari jeratan hukum, perlu duduk bersama di antara aparat penegak hukum. Presiden juga meminta semua pihak memiliki kepekaan terhadap krisis dan mengutamakan mengatasi masalah bangsa dan masyarakat meskipun tahun pemilihan umum telah di depan mata.
â€Ini penting dan untuk diketahui bukan untuk memberikan toleransi penyimpangan. Tidak. Tetapi, jangan sampai ada kemandekan-kemandekan, ketakutan, dan keraguan yang tidak perlu sehingga akhirnya kita merugi dan tidak bisa mengatasi masalah dengan baik,†ujarnya.
Sebelum rapat dengan para gubernur, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas dengan tema yang sama.
Sementara itu, Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan merevisi APBN 2009 untuk menyediakan anggaran tambahan pada program- program yang bisa meredam gelombang PHK.
Salah satu revisi yang akan dilakukan adalah menaikkan defisit APBN 2009. Nantinya, defisit APBN akan lebih besar daripada target semula, yakni 1,9 persen dari produk domestik bruto.
â€Kemungkinan itu (peningkatan defisit APBN 2009) tidak kami anulir. Kalau ada program baru yang benar-benar efektif untuk menyerap tenaga kerja yang selalu bertambah 2 juta orang per tahun dan meredam PHK, program itu yang akan menjadi prioritas kami,†ujar Sri Mulyani.
Pemerintah memperkirakan, penerimaan negara, terutama penerimaan perpajakan, akan tertekan karena perekonomian dunia tengah dilanda krisis serius.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak berniat memangkas anggaran belanja negaranya. Kedua kondisi ini menyebabkan defisit APBN 2009 meningkat.
APBN 2009 menetapkan target penerimaan negara dan hibah sebesar Rp 1.022,56 triliun. Adapun anggaran belanja negara ditargetkan Rp 1.122,19 triliun.
Penerimaan lebih rendah
Lebih rendahnya penerimaan dibandingkan belanja negara menyebabkan defisit Rp 99,62 triliun atau setara 1,9 persen dari PDB. Postur ini kemudian diubah pemerintah menjadi defisit Rp 71,3 triliun atau 1,3 persen atas PDB bulan Oktober 2008 lalu.
â€Beberapa program, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), sudah masuk dalam APBN 2009. Itu diharapkan bisa meredam kemungkinan PHK dan menciptakan tenaga kerja baru. Kalau ada program baru, kami akan fokuskan ke sana,†ujarnya.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa menyebutkan, batas atas defisit anggaran secara nasional adalah tiga persen, yakni maksimal defisit 2,5 persen untuk APBN dan 0,5 persen akumulasi defisit APBD dari semua daerah.
Dengan turunnya harga minyak mentah, pemerintah bisa menurunkan harga BBM. Dengan demikian, premium bisa dilepas dari daftar BBM bersubsidi. Dampaknya adalah subsidi BBM bisa ditekan menjadi hanya Rp 10 triliun sehingga target subsidi BBM di APBN 2009 (yang mencapai Rp 57 triliun) bisa dihemat Rp 47 triliun.
â€Jika ditambah lagi dengan selisih positif antara biaya BBM yang harus dikeluarkan dan penerimaan BBM (net impact migas) sebesar Rp 20 triliun, penghematan yang bisa didapat pemerintah dari sektor migas saja mencapai Rp 67 triliun. Pertimbangkan hal ini dulu sebelum menaikkan defisit,†ujarnya.
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizky meminta pemerintah segera memetakan sektor industri mana saja yang rentan PHK dan membutuhkan insentif.
Peta ini sangat penting agar pemerintah lebih fokus menyusun kebijakan mengantisipasi dampak krisis.
Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/12/02412416/presiden.jaga.gerak.sektor.riil