Presiden Joko Widodo mengangkat isu terkait akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan saat berbicara pada Sesi III KTT G20 Osaka dengan tema Addressing Inequalities & Realizing an Inclusive and Sustainable World, Sabtu, 29 Juni 2019.
“Kita semua paham bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target Sustainable Development Goals. Dan itu memerlukan kerja sama kita semua,” kata Presiden di depan para pemimpin negara anggota G20, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Terkait pendidikan, Presiden menegaskan perlunya penyesuaian sistem pendidikan saat ini yang menurutnya masih mengikuti pola pendidikan yang lama. Padahal, di era digital seperti sekarang ini, Presiden Jokowi menyadari adanya perubahan terkait pola mental dan pola pergaulan anak-anak di abad ke-21.
“Anak kita sekarang hidup di eranya YouTube Video yang rata-rata panjangnya hanya 12 menit, di eranya Instagram Video atau Twitter Video yang rata-rata panjangnya 6 menit atau bahkan sependek 1 menit. Dulu, anak-anak bergaul dengan misalnya naik sepeda bersama, sekarang anak kita bergaul dengan ramai-ramai main video game “Massive Multi-Player Online Game” seperti Fortnite dan Minecraft,” imbuh Presiden.
Kemudian terkait dengan partisipasi perempuan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa peran perempuan di dalam ekonomi, politik dan kehidupan bermasyarakat masih jauh dari potensi yang ada. Padahal menurut Presiden, di era berbagai tren yang dipicu digitalisasi dan globalisasi, wanita bisa lebih unggul daripada pria.
“Perempuan lebih rajin, lebih tekun, lebih detail, lebih sabar, dan lebih team-work daripada kita. Karena e-Commerce dan teknologi membutuhkan karakter seperti itu, sehingga meningkatkan partisipasi perempuan dalam bisnis, ekonomi dan politik otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional di era digital,” ungkap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan, ke depan pemerintahannya akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Indonesia, menurut Presiden, memiliki 68,6 persen atau sekitar 181,3 juta orang berada pada usia produktif.
“Agar penduduk usia produktif tersebut menjadi bonus demografi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” jelas Presiden.
Selain itu di tingkat kawasan, Presiden juga menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN baru saja mengadopsi “ASEAN Outlook on Indo-Pacific” yang berisi sikap, cara pandang dan kesiapan ASEAN untuk bekerjasama dengan pihak manapun, yang merupakan kontribusi ASEAN bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.
“Kerja sama jelas diperlukan, pertama untuk memecahkan masalah sumber pendanaan yang tidak hanya dari pemerintah, tapi dari swasta, melalui inovasi keuangan seperti blended finance. Kedua, kerja sama dalam sertifikasi keahlian atau standar kompetensi. Semakin sertifikasi dapat diterima secara regional, akhirnya secara internasional semakin besar manfaat dari pelatihan vokasi dan keterampilan praktis buat pekerja kita,” pungkas Presiden Jokowi mengakhiri sambutannya. (Humas Kemensetneg)