Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global. Meski gejolak ekonomi global ke depan masih harus diwaspadai, ia berharap agar RAPBN tersebut dapat tetap memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas soal pagu indikatif anggaran tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 15 Juli 2019.
"RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga agar tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," jelas Presiden dalam sesi pengantar rapat terbatas tersebut.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang diingatkan sekaligus menjadi arahan Presiden dalam kesempatan itu. Pertama ialah mengenai prioritas pemanfaatan anggaran dalam RAPBN 2020 yang dimintanya untuk lebih menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapannya pada dunia usaha yang juga mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi.
"RAPBN 2020 terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Juga memberikan stimulus rangsangan meningkatkan ekspor dan investasi. Ini penting sekali," imbuh Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan.
Kedua, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar lima persen di bidang kesehatan yang diharapkan Presiden dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Apalagi, program peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) sebagaimana yang disinggung dalam hal pertama memerlukan kondisi fisik SDM yang prima.
"Yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," tambah Presiden Jokowi.
Sementara yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang lebih kurang telah berjalan selama lima tahun belakangan akan difokuskan dan dihubungkan pada sentra-sentra yang bakal memiliki produktivitas tinggi. Hal itu sekaligus menjadi arahan Presiden yang ketiga.
"Yang berkaitan dengan infrastruktur saya minta lebih difokuskan kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan-kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan juga perikanan serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," kata Presiden.
Lebih jauh, Kepala Negara mengingatkan agar RAPBN 2020 juga harus dirancang untuk dapat mengurangi ketimpangan dengan menjadikan program-program jaminan atau bantuan sosial lebih terarah dan menyasar pada kalangan yang benar-benar membutuhkan.
"RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan dan saya melihat yang namanya PKH, dana desa, dan nantinya kartu sembako ini betul-betul bisa menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro," pungkas Presiden.
Terakhir, terkait dengan penggunaan anggaran di pemerintahan, Presiden menegaskan bahwa segala yang berkaitan dengan hal tersebut harus dapat dijalankan seefisien mungkin serta mendukung upaya reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Untuk belanja pegawai, sekali lagi, semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran," tandas Presiden. (Humas Kemensetneg)