Sebagaimana dilansir dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Bandung Romahurmuzy mengatakan, tujuannya datang menemui Presiden adalah melaporkan tentang proses islah yang tengah terjadi di tubuh partai dan mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir ke muktamar PPP yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016.
"Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden karena beliau menyampaikan hal ini adalah sebagai bagian dari upaya penyelesaian islah menyeluruh di PPP," kata Romahurmuzy.
Selain itu, Romahurmuzy juga mengatakan, Presiden Jokowi mendorong agar islah di PPP cepat diselesaikan. "Beliau memberikan dorongan agar urusan PPP segera selesai karena masih banyak masalah-masalah bangsa yang juga harus turut diselesaikan oleh PPP," ujarnya.
Selain membahas isu tersebut, pertemuan tersebut dimanfaatkan tokoh PPP untuk berdiskusi dengan Presiden mengenai perkembangan terkini mengenai situasi perpolitikan nasional yaitu Undang-Undang Pilkada, yang segera harus disampaikan ke DPR sebelum DPR memasuki masa reses.
Selain itu, situasi perekonomian juga sempat dibahas untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ekonomi global. "Termasuk RUU Tax Amnesty yang kita memberikan dukungan penuh atas penyegaran RUU ini untuk bisa dibahas karena ini terkait dengan upaya kita mengantisipasi perlambatan ekonomi global," tuturnya.
Sementara itu, terkait sikap PPP kubu Djan Faridz yang sampai saat ini belum menyatakan kesediaannya menghadiri muktamar tersebut, Lukman Hakim Saefuddin yang merupakan Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua Umum PPP mengatakan bahwa komunikasi dengan kubu Djan Faridz masih dilakukan dan Lukman yakin muktamar tersebut dapat terlaksana dan dihadiri seluruh anggota partai PPP. "Mudah-mudahan pada saatnya menjelang muktamar nanti, Pak Djan Faridz bisa bersama-sama kita semua," kata Lukman. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?