Sidang yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dihadiri oleh 470 Anggota MPR.
MPR, papar Zulfikli, sesuai dengan kewenangannya merupakan lembaga yang mewadahi unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah memiliki legitimasi memfasilitasi kesesuaian antara jalannya penyelenggaraan negara oleh seluruh lembaga negara dan tujuan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tradisi Ketatanegaraan Baru
Sidang Tahunan MPR 2015 ini merupakan gebrakan membuka tradisi ketatanegaraan baru yang mendahului Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan Sidang DPR dalam Rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN yang menandai dibukanya masa sidang pertama DPR.
Terlaksananya sidang ini tidak terjadi begitu saja, namun memalui proses yang panjang.
Setelah melalui serangkaian Rapat Gabungan yang merupakan Rapat tertinggi di MPR sebelum Rapat Paripurna yaitu Rapat Pimpinan MPR dengan perwakilan 10 (sepuluh) fraksi sebagai representasi dari 10 (sepuluh) partai politik yang ada di MPR bersama kelompok DPD di MPR, disepakati untuk merencanakan, mempersiapkan, dan memantapkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR.
Sebelumnya pada tanggal 3 Juli 2015 lalu, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD menindaklanjuti hasil rapat-rapat gabungan tersebut dengan melakukan silahturahim dengan Presiden Jokowi dan Pimpinan Lembaga Negara (DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY pada tanggal 9 Juli 2015 lalu mengenai rencana Sidang Tahunan MPR.
Jalankan Nawacita
Dalam pidato itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa sejak Kabinet Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah, kata Presiden Jokowi, melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.
Presiden Jokowi menyebutkan, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial.
“Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat,†papar Presiden Jokowi.
Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kaninet Kerja, hadir pula Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, serta para Duta Besar Negara-Negara Sahabat.
Selain itu, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, para Duta Besar kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat. Pimpinan para Lembaga Negara, Panglina TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung juga terlihat menghadiri acara ini. (Humas Kemensetneg)
MPR, papar Zulfikli, sesuai dengan kewenangannya merupakan lembaga yang mewadahi unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah memiliki legitimasi memfasilitasi kesesuaian antara jalannya penyelenggaraan negara oleh seluruh lembaga negara dan tujuan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tradisi Ketatanegaraan Baru
Sidang Tahunan MPR 2015 ini merupakan gebrakan membuka tradisi ketatanegaraan baru yang mendahului Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan Sidang DPR dalam Rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN yang menandai dibukanya masa sidang pertama DPR.
Terlaksananya sidang ini tidak terjadi begitu saja, namun memalui proses yang panjang.
Setelah melalui serangkaian Rapat Gabungan yang merupakan Rapat tertinggi di MPR sebelum Rapat Paripurna yaitu Rapat Pimpinan MPR dengan perwakilan 10 (sepuluh) fraksi sebagai representasi dari 10 (sepuluh) partai politik yang ada di MPR bersama kelompok DPD di MPR, disepakati untuk merencanakan, mempersiapkan, dan memantapkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR.
Sebelumnya pada tanggal 3 Juli 2015 lalu, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD menindaklanjuti hasil rapat-rapat gabungan tersebut dengan melakukan silahturahim dengan Presiden Jokowi dan Pimpinan Lembaga Negara (DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY pada tanggal 9 Juli 2015 lalu mengenai rencana Sidang Tahunan MPR.
Jalankan Nawacita
Dalam pidato itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa sejak Kabinet Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah, kata Presiden Jokowi, melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.
Presiden Jokowi menyebutkan, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial.
“Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat,†papar Presiden Jokowi.
Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kaninet Kerja, hadir pula Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, serta para Duta Besar Negara-Negara Sahabat.
Selain itu, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, para Duta Besar kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat. Pimpinan para Lembaga Negara, Panglina TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung juga terlihat menghadiri acara ini. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?