Presiden Joko Widodo mengimbau kepada para petani agar tidak hanya berfokus kepada padi saja sehingga komoditas lain yang memiliki nilai tambah lain juga harus dikembangkan.
Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam sambutannya saat peresmian pembukaan Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) tahun 2018, di Istana Negara, Kamis, 28 Juni 2018.
"Saya sudah sampaikan kepada Mentan, kita jangan konsentrasi kepada padi. Ada komoditas lain yang memiliki nilai tambah lain juga harus kita kembangkan. Misalnya kopi. Siapkan bibit yang baik untuk ditanam Kopi karena permintaan kopi di Indonesia 20-an persen, dunia juga mirip-mirip angkanya seperti itu. Ini kesempatan untuk kita karena permintaan naik. Kalau permintaan naik maka harga pasti juga baik," kata Kepala Negara sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Lebih lanjut Presiden menganjurkan para petani untuk juga menanam rempah-rempah. Presiden mengingatkan bahwa alasan utama penjajah dulu datang ke Indonesia adalah karena rempah-rempah.
"Tanam juga rempah-rempah. Dulu kita dijajah karena terkenal rempah-rempah kita. VOC dulu ke sini karena itu. Tapi sekarang itu sudah lama kita lupakan. Tahun lalu saya minta ke Mentan untuk ini dikembalikan lagi. Sebagai negara rempah-rempah Indonesia ini. Entah di Maluku, Maluku Utara, atau daerah lain. Jangan lupakan itu. Jangan kehilangan konsentrasi kita," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan agar tidak melupakan aspek penelitian dan pengembangan (research and development). Terlebih mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk riset ini di dalam APBN cukup besar yaitu Rp26 triliun.
"Terakhir, saya setuju research and development yang kita sudah bertahun-tahun banyak melupakan ini. Kita sekarang 1 hektare masih berapa ton? 5,5 rata-rata nasional. Negara lain sudah 1 sampai 2 kali lipat yang kita miliki. Padahal anggaran riset sudah besar sekali, tidak hanya untuk petani, untuk lainnya. Rp26 triliun. Saya tanya jadinya apa? Nggak ada yang jawab. Itu yang akan kita benahi," tandasnya.
Pengawasan Dana Desa
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa anggaran yang digelontorkan ke desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus diawasi agar tepat sasaran.
"Dana desa lompatannya besar sekali, sampai tahun ini, berarti 4 tahun, sudah digelontorkan Rp187 triliun, (dengan rincian) Rp20 triliun, Rp47 triliun, Rp60 triliun, Rp60 triliun. Sudah, dihitung sendiri bener nggak Rp187 triliun? Ini sebuah angka besar sekali, tapi petani harus bisa mengawasi ini digunakan untuk apa," kata Presiden.
Presiden mencontohkan, satu desa bisa dapat dana hingga Rp1 miliar. Penggunaan dana desa ini, lanjut Presiden, harus semuanya diawasi dan bisa tepat sasaran.
"Misalnya untuk infrastruktur, irigasi, dibuat jalan produksi di sawah. Misalnya jembatan yang akan mempercepat proses transportasi. Ke depan ini akan memberikan efek besar produksi di Indonesia," jelasnya.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Humas Kemensetneg)