"Perlu saya sampaikan bahwa tenaga kerja kita sekarang ini 42,5 persen itu adalah lulusan SD, 66 persen adalah lulusan SD dan SMP, 82 persen itu lulusan SD, SMP, dan SMA. Inilah kondisi yang harus saya sampaikan apa adanya dan ini menjadi pekerjaan rumah kita agar sumber daya manusia kita ini betul-betul disiapkan. Kalau kualitasnya tidak kita siapkan, ini justru akan menjadi bumerang bagi negara kita, bagi kita semuanya," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Januari 2017.
Â
Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan, bahwa satu hal yang ditekankan Presiden ialah mengenai pendidikan vokasi di Indonesia. Dirinya menginginkan agar dilakukan peningkatan kualitas baik sarana maupun prasarana dari sekolah-sekolah kejuruan yang ada.
Â
"Saya mendapatkan laporan bahwa seharusnya yang namanya guru di SMK itu seharusnya 70 persen merupakan guru pelatih, tetapi yang terjadi sekarang ini guru SMK itu banyak yang guru normatif. Ini yang harus mulai dilakukan training sehingga guru-guru SMK itu lebih banyak yang bisa melatih seperti merakit sepeda motor dan membuat aplikasi-aplikasi. Jangan terus menerus kita linier, monoton, dan terjebak rutinitas yang tidak ada loncatan perubahan," tegasnya.
Â
Demikian pula dengan materi yang diajarkan dalam sekolah-sekolah kejuruan. Menurutnya, sekolah-sekolah kejuruan yang ada saat ini masih belum menemukan fokus yang lebih spesifik terhadap pengajarannya. Pengajaran yang tidak terfokus secara tepat tentunya akan memberikan hambatan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkemampuan.
Â
"Saya lihat dari dulu sampai sekarang yang namanya SMK itu jurusannya jurusan bangunan, jurusan mesin, dan jurusan listrik. Kenapa tidak ada hal-hal yang spesifik di situ? Misalnya di Jerman ada jurusan spesifik hanya membuat jendela saja dan memasang jendelanya, membuat pintu dan memasang pintu. Kalau ini tidak diantisipasi dan anak-anak didik kita tidak kita siapkan secara baik, betul-betul kita akan ditinggal dan kalah dalam kompetisi ke depan," ucapnya.
Â
Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa Yatim Piatu
Â
Dalam acara tersebut, turut diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sejumlah siswa yatim piatu yang berasal dari berbagai panti asuhan di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 2.709 siswa menerima bantuan KIP yang menjadi program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
Â
Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan sebanyak 19 juta KIP dapat didistribusikan pada tahun 2017 ini. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 16,4 juta KIP.
Â
"Khusus untuk yatim akan dibagikan kepada 760 ribu anak di seluruh Indonesia. Sekali lagi, 760 ribu anak yatim yang akan kita berikan baik yang berada di SD, SMP, maupun di SMA," imbuhnya.
Â
Adapun besaran bantuan yang didapatkan para siswa penerima bantuan ialah sebesar Rp450 ribu per tahun untuk yang berada di tingkat SD, Rp750 ribu bagi yang berada di tingkat SMP, dan Rp1 juta bagi pelajar SMA. Presiden pun mengingatkan agar para siswa dapat lebih bijak dalam membelanjakan bantuan pendidikan tersebut.
Â
"Hati-hati, ini harus dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Bisa untuk beli sepatu, buku, seragam, dan bayar sekolah juga boleh. Tapi tidak boleh untuk beli pulsa," ingatnya.
Â
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. (Humas Kemensetneg)
Â
Â