Presiden Jokowi : Libatkan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Papua

Menurut Presiden, permasalahan pembangunan di Papua bukanlah terletak pada besar-kecilnya alokasi anggaran pembangunan Papua. Jumlah Rp85,7 triliun yang digelontorkan pada tahun anggaran 2016 merupakan jumlah yang besar, sebagaimana dilansir Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam rilisnya.

 

"Artinya permasalahan bukan semata-mata pada besaran dana. Tapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," tegas Presiden.

 

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima Presiden, sebanyak 46 persen program kementerian dan lembaga yang ada cenderung berpusat pada lokasi yang mudah dijangkau dan mudah diimplementasikan. Padahal, sebagaimana diketahui, Papua sendiri memiliki wilayah yang sangat sulit dijangkau.

 

"Tapi ini juga tidak benar kalau dilakukan terus menerus," ucapnya.

 

Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan.

 

"Saya minta kerja kita fokus pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua," imbuhnya.

 

Meski Indeks Pembangunan Manusia di Papua pada tahun 2015 mengalami peningkatan 0,50 poin, namun saat ini masih di bawah 60. “Artinya masih pada posisi rendah,” ujar Presiden.

 

Sementara itu, agar terjadi pemerataan pembangunan dan keadilan pada rakyat Papua, Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten dan antar kota.

 

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia merupakan perwujudan dari upaya pemerintah guna mewujudkan sila kelima Pancasila. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Papua ke depannya.

 

"Saya harapkan satu harga ini membantu pertumbuhan ekonomi, biaya transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah, dan harga-harga yang bisa diturunkan," ujarnya.

 

Tak kalah pentingnya, di penghujung pengantar ratas, Presiden menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua haruslah berorientasi pada nilai-nilai penegakan hak asasi manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi dan memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua.

 

"Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek yang penting dalam pembangunan di Tanah Papua," tutup Presiden.

 

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri anggota kabinet kerja. (Humas Kemensetneg)