Lebih jauh Presiden
mengingatkan kepada para pemenang kontrak kegiatan dan pengelola anggaran, agar
kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dapat
diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang baik. Demikian sebagaimana dilansir
dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit.
Di awal sambutannya,
Presiden memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah memulai
kontrak tahun 2016 pada bulan Januari. “Sekali lagi saya senang di Kementerian
Perhubungan sudah memulai itu dan angkanya cukup besar pada hari ini,†ujar
Presiden.
Penandatanganan
kontrak yang dilaksanakan di Kementerian Perhubungan dan disaksikan oleh
Presiden bernilai Rp2,071 triliun dari total 273 paket kegiatan senilai Rp14,242
triliun.
Presiden menjelaskan,
kenapa dirinya selalu mendorong agar penandatangan kontrak dilakukan di awal
tahun anggaran karena pola-pola lama atau tradisi lama harus ditinggalkan.
Bahkan, ucap Presiden, terkadang bulan Oktober ada yang baru penandatanganan
kontrak. “Akan terjadi kontraksi ekonomi kalu kontraknya mundur sampai bulan
Mei, Juni atau Juli,†tutur Presiden.
"Kalau dimulai
sejak awal bisa atur, kelola, manajemen mudah, tapi yang penting adalah uang
itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya sehingga ada pertumbuhan
ekonomi," tambah Presiden.
Terkait masalah
kontrak kerja, Presiden menekankan agar daerah dilibatkan, agar peredaran uang
di daerah lebih besar."Kita mau peredaran uang itu merata dari Sabang
sampai Merauka," kata Presiden.
Di samping itu,
proyek-proyek padat karya harus didahulukan, pekerjaaan yang bisa menyerap
tenaga kerja agar menjadi prioritas. "Padat karya ini sangat diperlukan,
ini masalah pemerataan," imbuh Presiden. Presiden pun berpesan agar
kontrak kegiatan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.
Masih dalam kesempatan
yang sama, Presiden kembali menegaskan pentingnya integrasi koordinasi antar
kementerian dalam melaksanakan proyek pekerjaan. Presiden memberikan contoh
bahwa kini pemerintah sedang fokus untuk memperbaiki 10 destinasi wisata
terbaik di negeri ini,antara lain Labuan Bajo dan Raja Ampat. "Raja Ampat,
ini bagian perhubungan, runway kurang
panjang, terminal masih seperti rumah biasa, dermaga kurang panjang. Hal
seperti ini harus diintegrasikan, jangan sektoral," kata Presiden.
Pembangunan
infrastruktur akan berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa. Presiden
Jokowi memahami betul akan hal ini apalagi sekarang sudah masuk ke dalam era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Kalau pelabuhan, kereta api, udara tidak
segera diselesaikan, daya saing kita akan sangat rendah. Biaya trans logistik
2,5 sampai 3 kali lipat dibanding negara tetangga kita, gimana kita bisa
bersaing dalam MEA kalau biaya seperti itu tidak bisa diselesaikan. Ini baru
persaingan ASEAN," ujar Presiden.
Sebelumnya, Menteri
Perhubungan menyampaikan, bahwa nilai pagu anggaran di Kementerian Perhubungan
pada tahun 2015 yang lalu adalah sebesar Rp65,12 triliun dengan realisasi
sebesar Rp46,68 triliun (76%) dan melakukan penghematan sebesar Rp3,24 triliun.
Sementara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Kementerian
Perhubungan berhasil merealisasikan target Rp3,26 triliun menjadi Rp4,4
triliun(129,14%).
Di akhir sambutannya,
Presiden berpesan kepada seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan supaya di
tahun 2016 ini bisa merealisasikan anggarannya di atas 90%. "Saya minta
untuk kerja lebih baik, saya harap tahun ini bisa meningkat di atas 90
persen," pungkas Presiden.(Humas
Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?