Netralitas TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan hal yang bersifat mutlak dan tak perlu diragukan lagi. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah tudingan terhadap netralitas tiga lembaga negara itu dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.
"Netralitas TNI, Polri, dan BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada," kata Presiden di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 25 Juni 2018, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Bey Machmudin.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada pimpinan masing-masing lembaga, yakni Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk tetap menjaga netralitas para aparat negara di Pemilu dan Pilkada mendatang.
"Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan pada Kabin, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi," jelas Presiden.
Untuk mendukung sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Kepala Negara turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila memang ditemukan kecurangan terkait hal itu.
"Kita juga mengundang masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Marilah bersama-sama kita awasi. Ada ketentuannya, kalau dilihat ada yang tidak netral silakan dilaporkan ke Bawaslu. Jelas sekali saya kira," tandasnya. (Humas Kemensetneg)