Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2019
Upaya pemerintah menyusun fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional memang menghadapi tantangan berat dalam empat tahun belakangan. Dengan kondisi perekonomian global yang sangat dinamis dan tak menentu, mengharuskan negara untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi segala kemungkinan secara cermat.
Meski begitu, pembangunan fondasi tersebut tetap harus dilakukan mengingat hal inilah yang akan menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi masa depan dan menuntaskan janji kemerdekaan untuk Indonesia yang lebih maju. Sejumlah upaya untuk mewujudkan hal itu dapat dilihat hasilnya meski menghadapi banyak tantangan, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018," kata Presiden Joko Widodo di hadapan Rapat Paripurna DPR, Kamis, 16 Agustus 2018.
Belakangan ini, Indonesia dan banyak negara lain ikut terpengaruh dengan gejolak ekonomi global yang dipicu kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Di tengah kondisi tersebut, cukup banyak negara-negara berkembang yang pada akhirnya mengalami krisis.
"Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi kita dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter," katanya.
Pemerintah juga terus membenahi dasar perekonomiannya dengan berupaya memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk, memberikan sejumlah insentif kepada UMKM, dan memastikan proses perizinan dapat berjalan dengan mudah dan efektif. Langkah-langkah tersebut terbukti mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat.
"Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik menjadi 71,5 pada tahun 2018. Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus kami upayakan di tengah dinamika yang ada," kata Presiden.
Sementara reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintah juga berhasil menjadikan Indonesia memperoleh predikat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional dan dinilai berhasil memperbaiki sejumlah indikator kemudahan berusaha. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi seluruh pihak untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014-2018," kata Presiden.(Humas Kemensetneg)