Mengawali kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo langsung menuju Gudang Bulog Campang Raya, Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 26 Oktober 2023. Di sana, Kepala Negara meninjau persediaan pangan sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berdialog dengan salah satu KPM yang mempertanyakan nasib beberapa tetangganya yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan pangan. Bahkan, tetangganya tersebut juga bukan merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"Boleh atau tidak yang non-PKH dapat (bantuan pangan)?" tanya salah seorang penerima manfaat.
Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa setiap keluarga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pangan dapat mendaftarkan diri ke perangkat pemerintah terdekat. Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup untuk bantuan pangan tersebut.
"Sebetulnya kalau dari sisi anggaran itu masih ada, tapi kalau tidak terdaftar nanti yang salah dinasnya, kasihan disalahkan nanti dinasnya. Jadi prosedurnya tetap harus diikuti, harus daftar, harus tercantum di dalam list daftar yang ada," ujar Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang merancang skema pemberian bantuan pangan cadangan beras untuk dapat dilanjutkan pada tahun 2024 mendatang. Jika anggaran tersedia dan mencukupi, maka pemerintah akan kembali memberikan bantuan pangan pada tahun mendatang.
"Kalau siap, nanti Januari, Februari, Maret, juga akan kita berikan 10 kg, 10 kg, 10 kg, tahun depan," ungkap Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan sosial PKH kepada para penerima manfaat. Bantuan sosial tersebut akan diberikan pada dua bulan terakhir di tahun 2023.
"Nanti dilihat di rekening Bapak/Ibu semuanya nanti di bulan November dan Desember akan ada transfer (total) Rp400 ribu," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. (BPMI Setpres)