Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung 1.300 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Penyerahan sertifikat ini dilakukan di Gedung Lapangan Tenis Pemda Lampu Tengah sebagai rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Lampung pada Jumat, 23 November 2018.
Keluhan yang sering diterima oleh Presiden terkait dengan sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat merupakan pemicu utama bagi pemerintah untuk mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat.
"Setiap saya ke daerah, baik itu ke kampung, baik itu ke desa, keluhannya adalah sengketa lahan. Itu tidak hanya di Provinsi Lampung, di seluruh provinsi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua semuanya yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana," kata Presiden.
Kepala Negara menyerahkan langsung sebanyak 1.300 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah pada kesempatan kali ini. Sementara pada akhir tahun ini pemerintah akan menerbitkan hingga kurang lebih 30.000 sertifikat khusus di Lampung Tengah. Adapun secara keseluruhan, sebanyak 264.000 sertifikat akan diterbitkan untuk masyarakat Provinsi Lampung pada tahun ini.
Menurut Presiden, kepemilikan sertifikat atas tanah yang masyarakat miliki merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat tak perlu lagi khawatir akan status tanah yang mereka miliki karena dapat dibuktikan dengan sertifikat.
"Kalau sudah pegang ini (sertifikat) kemudian ada sengketa enak sekali kita. Ini tunjukkan aja di sini, nama pemilik ada, luasnya ada. Mau apa? Pasti enggak akan berani mengajak sengketa kalau sudah pegang," tambah Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan kepada para penerima sertifikat agar bersikap bijak apabila ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan di bank. Dirinya tak mempermasalahkan apabila ada masyarakat yang ingin mendapat pinjaman dana dengan menggadaikan sertifikat yang dimiliki. Hanya saja dirinya berharap agar masyarakat memanfaatkannya untuk hal yang produktif seperti investasi maupun modal usaha.
"Gunakan semuanya (pinjaman) untuk modal kerja, modal usaha, dan investasi. Kalau dapat untung ditabung. Begitu terkumpul mau beli mobil yang bagus, truk, atau bus silakan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman," tandas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. (Humas Kemensetneg)