Presiden Jokowi Tetapkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2017

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara semuanya yang telah melaksanakan pekerjaan yang besar dan ini dimulai dari desa dengan menggerakkan Babinsa, Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, Kodim, Polres, Danrem, Korem, Kodam, Polda semuanya bergerak ya hasilnya turun 83 persen dan hotspotnya turun 82 persen. Sebuah penurunan yang sangat drastis sekali," ucap Presiden dalam rilis dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

Namun Presiden tak ingin berpuas diri dan meminta seluruh masyarakat untuk terus berupaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air. Hal ini penting mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan sangat besar. Berdasarkan data yang diterima Presiden dari para ekonom, kerugian kebakaran hutan pada tahun 2015 mencapai Rp220 triliun. Angka tersebut muncul dari terhentinya beberapa aktivitas ekonomi selama kebakaran hutan berlangsung.

 

Apalagi menurut data yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi bahwa iklim di Indonesia pada tahun 2017 lebih kering dibandingkan tahun 2016 sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan akan semakin besar terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengambil langkah-langkah dan upaya yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2016 guna dilanjutkan sebagai Rencana Aksi pada tahun 2017. Penetapan siaga darurat lebih awal merupakan arahan pertama yang disinggung Presiden dalam rapat koordinasi tersebut.

 

"Saya ingin agar didorong penetapan siaga darurat itu sejak dini," tegas Presiden Joko Widodo.

 

Hal ini dikarenakan sistem deteksi dini di daerah-daerah yang rawan kebakaran masih perlu diperkuat. Selain itu, deteksi dini juga bisa dilakukan dengan membuat kanal blocking dan sumur bor yang saat ini jumlahnya masih sangat kurang. Hingga tahun 2016 lalu, sekat kanal yang telah dibangun berjumlah sekitar 11 ribu unit.

 

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk mengajak masyarakat turut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, aktivasi posko sebagai sarana untuk mengingatkan dan memberikan pembelajaran-pembelajaran mengenai pentingnya antisipasi kebakaran menjadi arahan kedua yang disampaikan oleh Presiden.

 

"Aktivasi posko pengendalian kebakaran. Meskipun posko itu tidak harus berupa sebuah bangunan tetapi kita ingin agar ada tempat, ada poskonya. Baik di tingkat kecamatan dan syukur-syukur sampai ke tingkat desa," imbuhnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menghimbau kepada para aparat untuk selalu siaga mengecek kesiapan dan kesiagaan dalam melakukan operasi udara pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

 

"Mengecek kesiapan, mengecek kesiagaan untuk melakukan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, water bombing , ini harus gerak cepat dari awal," ucap Presiden sebagai arahan ketiganya.

 

Penegakan hukum yang tegas juga tak luput dalam arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi kali ini. Seluruh pihak yang terkait harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, baik itu masyarakat maupun pengusaha.

 

Terakhir, Presiden juga mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola hutan dan lahan guna menghindari resiko kebakaran.

 

"Terus perbaiki tata kelola lahan terutama yang terkait dengan lahan masyarakat dan konsesi swasta," kata Presiden Joko Widodo.

 

Menutup arahannya, Presiden Joko Widodo berharap seluruh jajarannya mulai dari instansi pusat hingga daerah terus berkoordinasi dan bersinergi guna menghindari kebakaran hutan dan lahan di tahun 2017 dan tahun-tahun mendatang.

 

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (Humas Kemensetneg)