Presiden Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di Tuban

"Ini dalam rangka memberikan efek perputaran uang di bawah, di desa atau daerah, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari itu," terang presiden kepada para jurnalis.

 

Untuk diketahui, di desa tersebut, dana daerah yang dikucurkan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur penunjang berupa saluran air dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti pengerasan jalan. Hal tersebut selain akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, juga meningkatkan perputaran uang di desa tersebut.

 

"Ini saya kira akan sangat bagus meskipun yang dikerjakan hal-hal yang kecil untuk pengerasan jalan seperti ini, kemudian untuk pembuatan saluran air seperti ini. Tapi perputaran uang yang ada di desa ini sekali lagi Rp. 1 miliar lebih, Rp1,080 miliar. Tadi saya cek angka-angkanya," ujarnya.

 

Presiden pun memastikan bahwa peninjauan pemanfaatan dana desa serupa itu akan terus dilakukannya. Beliau juga ingin memastikan sendiri apakah dana yang dikucurkan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya. Demikian seperti dilansir dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Iya, ada pas lihat proyek apa ya tengok ke desa, lihat seperti apa sih hasilnya dari dana desa itu. Dan dari sampling kami di beberapa desa oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 80 persen kena sasaran, itu penting sekali," ungkapnya.

 

Ditanyakan oleh para jurnalis apakah pada tahun depan akan ada penambahan alokasi dana desa, presiden menerangkan bahwa untuk tahun 2017 alokasi dana desa sudah sebesar Rp60 triliun. Meningkat dari sebelumnya sebesar Rp47 triliun.

 

"Tahun depan kan sudah Rp60-an (triliun). Dari Rp47 triliun ke Rp60 triliun. Tahun depannya kemarin sudah kita hitung-hitung saya mau tingkatkan dua kali lipat. Tahun 2018 dua kali lipat, tapi masih dihitung," jelas presiden.

 

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Humas Kemensetneg)