Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota. Wacana tersebut sebelumnya telah dicetuskan sejak era presiden pertama Republik Indonesia.
"Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan," kata Presiden saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2019.
Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus. Juga hadir antara lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
Presiden juga menjelaskan ke para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.
"Kami sudah menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai," kata Presiden.
DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare. Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.
"Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa. Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Pulau Sumatera didiami oleh kurang lebih 21 persen total penduduk. Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.
Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.
"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," ungkap Presiden.
Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.
"Kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau angkanya seperti itu tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini," jelasnya.
Meski demikian, Kepala Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.
"Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani," tandas Presiden sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. (Humas Kemensetneg)