Sejak program dana desa diluncurkan pemerintah pada 2015 lalu, sejumlah infrastruktur telah dibangun pemerintah. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa manfaat program dana desa yang dilakukan pemerintah tersebut tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat.
Hal tersebut ia sampaikan saat sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 2 Desember 2018.
"Manfaat dana desa baru akan dirasakan manfaatnya mungkin tidak tahun ini, tetapi ke depan kita akan mendapatkan manfaat besar dari pembangunan-pembangunan ini. Kita harus meyakini itu," kata Presiden.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dana desa yang dikucurkan pemerintah ini berbeda dengan bantuan langsung sehingga manfaatnya pun tidak bisa dirasakan secara serta merta.
"Jangan penginnya instan, mana Pak manfaatnya? Ya kalau seperti itu paling mudah, bagi saja uang bantuan langsung. Masyarakat senang tapi dampak ekonomi ke depannya tidak bisa," jelas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Di hadapan para perangkat desa yang hadir, Kepala Negara menjelaskan bahwa dengan membangun infrastruktur ini sesungguhnya pemerintah tengah membangun fondasi negara.
"Kemudian nanti tahapan besar kedua itu membangun sumber daya manusia. Itu juga membangun fondasi, enggak bisa langsung dirasakan mendadak saat ini," lanjut Presiden.
Sebagai sebuah negara besar, Presiden memandang tanpa pembangunan seperti itu Indonesia akan menjadi rapuh. Sebagai perbandingan, dalam pembangunan jalan, Presiden mengatakan sejak jalan tol Jagorawi dibangun pada tahun 1978, Indonesia baru membangun jalan sepanjang 780 kilometer.
"Seribu saja tidak ada. Saat yang sama, ini saya bandingkan dengan Tiongkok, membangun sudah sekarang ini 280.000 kilometer. Karena berani sakit dulu, berani pahit dulu," kata Presiden.
Dana Desa Persempit Ketimpangan
Di awal sambutannya, Presiden Joko Widodo mengimbau kepada masyarakat desa agar betul-betul memanfaatkan dana desa yang telah dikucurkan pemerintah. Dengan memanfaatkan dana tersebut, Presiden berharap ketimpangan dapat dipersempit.
"Saya titip agar betul-betul kita kelola dana desa ini untuk kemanfaatan masyarakat kita yang ada di desa sehingga kita harapkan ketimpangan akan semakin bisa kita persempit, kemiskinan bisa kita hilangkan, pengangguran juga kita turunkan sebanyak-banyaknya. Arahnya ke sana," tandas Kepala Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan pandangannya bahwa selama ini pembangunan desa terpinggirkan.
"Oleh sebab itu, mulai 2015 saya sampaikan ini pembangunan harus dibalik, dimulai dari desa. Sejak 2015 kita tahu telah kita kucurkan Rp20,7 triliun, kemudian 2016 Rp47 triliun, kemudian 2017 Rp60 triliun, 2018 Rp60 triliun, tahun depan Rp73 triliun," kata Presiden.
Dengan kucuran dana desa yang semakin meningkat tiap tahunnya itu, hingga saat ini sudah Rp187 triliun anggaran dialokasikan pemerintah pusat untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Presiden berharap agar perputaran uang yang ada di desa dan daerah-daerah juga semakin meningkat.
"Kalau uang yang beredar itu semakin banyak otomatis kesejahteraan masyarakat dan penduduk di desa dipastikan meningkat," jelas Presiden.
Selama empat tahun ke belakang, ratusan triliun rupiah dana desa tersebut telah beredar di kurang lebih 74.900 desa yang ada di Tanah Air. Pemanfaatannya pun saat ini sudah mulai tampak dengan sejumlah pembangunan sarana dan prasarana.
"Jalan desa itu sudah 158.000 kilometer, banyak sekali. Posyandu 18.000 yang telah dibangun dari dana desa. PAUD 48.000 yang telah dibangun dari dana desa," tandas Presiden.
Selain itu, melalui dana desa, 6.900 pasar kecil juga dibangun di desa-desa. Ada juga 39.000 saluran irigasi dan 3.000 embung yang telah dibangun.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Bupati Bogor Nurhayanti. (Humas Kemensetneg)