Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ratusan perwakilan penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018. Presiden berpesan agar tidak mempersulit rakyat ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Nah ini yang paling penting, saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok," kata Presiden dalam sambutannya, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 131 orang perwakilan penerima manfaat dan 124 perwakilan daerah yang telah dilengkapi JKN-KIS.
Presiden juga berbicara mengenai biaya pengobatan masyarakat yang ditanggung oleh JKN-KIS. Beberapa di antaranya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.
"Ada ini 1 orang dari Tanjung Pinang yang dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS itu Rp624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat ini Rp435 juta. Ini dibayar karena itu kewajiban kita, agar rakyat jadi sehat kembali," katanya.
Selain itu, Presiden juga mencontohkan pasien di Karanganyar yang mendapatkan manfaat JKN-KIS dengan biaya pengobatan lebih dari Rp1 miliar.
"Contoh lain misalnya saya lihat ini di Karanganyar ada yang lebih dari Rp1 miliar, hemofilia. Ya sudah menjadi tugas pemerintah, kalau dicek benar, BPJS bayar ya harus bayar," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari empat provinsi, 28 kotamadya, dan 92 kabupaten yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Empat provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara untuk kabupaten dan kotamadya, penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan Presiden kepada perwakilan Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon, dan Kota Padang Panjang.
"Saya kira 4 provinsi tadi sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, di Papua Barat, kemudian di Aceh, sudah di atas 95 persen," kata Presiden.
Namun demikian, Presiden berharap, masyarakat sehat semuanya sehingga tidak perlu menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, untuk urusan kesehatan tindakan pencegahan itu lebih bagus.
"Yang namanya kesehatan yang bagus memang preventif. Pola makan diatur, olahraga rutin, tidur yang cukup tapi jangan kebanyakan," katanya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris. (Humas Kemensetneg)