Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar PT Asuransi Kesehatan segera diaudit terkait dengan dugaan penyimpangan dan penggelembungan dana asuransi kesehatan bagi rakyat miskin (Askeskin).
"Audit mesti dilakukan. Saya tidak ingin mengatakan terlalu cepat ada penggelembungan atau markup. Biar audit yang obyektif, yang reliable, nanti dilakukan untuk cari mengapanya," kata Presiden Yudhoyono setelah memimpin rapat kabinet terbatas bidang kesehatan di Departemen Kesehatan kemarin.
Jika ditemukan penyimpangan, Presiden memastikan akan memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap harus bertanggung jawab. Kepada Departemen Kesehatan, PT Askes, dan pihak rumah sakit, Presiden meminta mereka memperbaiki mekanisme kerja sama pengelolaan Askeskin. "Ada hal-hal yang perlu diperbaiki," katanya.
Ia juga meminta pencairan dana klaim Askeskin kepada rumah sakit di daerah dipercepat. Departemen, Askes, dan pemerintah daerah harus menetapkan mekanisme yang lebih efektif.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah memutuskan tetap bekerja sama dengan PT Askes dalam penyelenggaraan Askeskin 2008. Namun, pembayaran klaim akan dilakukan langsung ke rekening rumah sakit dan puskesmas melalui kas negara. Departemen juga akan membentuk tim verifikasi independen untuk percepatan pembayaran klaim.
Mengenai tunggakan klaim Askeskin kepada rumah sakit sepanjang 2007, Siti menjelaskan saat ini masih dilakukan audit untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan manajemen dan perencanaan ataukah karena banyaknya pasien.
"Jika hasil audit memperlihatkan adanya kesalahan manajemen atau karena banyaknya pasien, pemerintah akan membayarnya," kata Siti. Sambil menunggu hasil audit, pemerintah daerah diminta terlebih dulu menanggung biaya rumah sakit.
Siti menambahkan, dalam pelaksanaan program Askeskin akan dilakukan supervisi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan agar transparan.
Direktur Utama PT Askes I Gde Subawa pekan lalu mengungkapkan tunggakan tagihan Askeskin 2007 per 31 Januari 2008 mencapai Rp1,145 triliun. Jumlah itu belum termasuk klaim beberapa rumah sakit yang belum masuk ke Askes.
Terkait dengan soal pengujian sampel virus H5N1 (flu burung) yang diminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Yudhoyono mengingatkan agar organisasi itu bersikap adil dan transparan. "Soal sharing sampel virus dan vaksin antivirus, policy kita sangat jelas, yaitu kerja sama yang adil dan konstruktif," katanya.
Saat sampel itu diperjualbelikan sebagai vaksin flu burung, ujarnya, Indonesia sebagai pemilik sampel harus mendapatkan kemudahan dan perbedaan dengan pihak lain. Presiden meminta WHO memberikan harga murah kepada setiap vaksin flu burung yang dijual. "Misalkan setiap satu unit vaksin dijual US$ 30, paling tidak maksimal Indonesia hanya membayar sepertiganya saja," katanya.
"Audit mesti dilakukan. Saya tidak ingin mengatakan terlalu cepat ada penggelembungan atau markup. Biar audit yang obyektif, yang reliable, nanti dilakukan untuk cari mengapanya," kata Presiden Yudhoyono setelah memimpin rapat kabinet terbatas bidang kesehatan di Departemen Kesehatan kemarin.
Jika ditemukan penyimpangan, Presiden memastikan akan memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap harus bertanggung jawab. Kepada Departemen Kesehatan, PT Askes, dan pihak rumah sakit, Presiden meminta mereka memperbaiki mekanisme kerja sama pengelolaan Askeskin. "Ada hal-hal yang perlu diperbaiki," katanya.
Ia juga meminta pencairan dana klaim Askeskin kepada rumah sakit di daerah dipercepat. Departemen, Askes, dan pemerintah daerah harus menetapkan mekanisme yang lebih efektif.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah memutuskan tetap bekerja sama dengan PT Askes dalam penyelenggaraan Askeskin 2008. Namun, pembayaran klaim akan dilakukan langsung ke rekening rumah sakit dan puskesmas melalui kas negara. Departemen juga akan membentuk tim verifikasi independen untuk percepatan pembayaran klaim.
Mengenai tunggakan klaim Askeskin kepada rumah sakit sepanjang 2007, Siti menjelaskan saat ini masih dilakukan audit untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan manajemen dan perencanaan ataukah karena banyaknya pasien.
"Jika hasil audit memperlihatkan adanya kesalahan manajemen atau karena banyaknya pasien, pemerintah akan membayarnya," kata Siti. Sambil menunggu hasil audit, pemerintah daerah diminta terlebih dulu menanggung biaya rumah sakit.
Siti menambahkan, dalam pelaksanaan program Askeskin akan dilakukan supervisi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan agar transparan.
Direktur Utama PT Askes I Gde Subawa pekan lalu mengungkapkan tunggakan tagihan Askeskin 2007 per 31 Januari 2008 mencapai Rp1,145 triliun. Jumlah itu belum termasuk klaim beberapa rumah sakit yang belum masuk ke Askes.
Terkait dengan soal pengujian sampel virus H5N1 (flu burung) yang diminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Yudhoyono mengingatkan agar organisasi itu bersikap adil dan transparan. "Soal sharing sampel virus dan vaksin antivirus, policy kita sangat jelas, yaitu kerja sama yang adil dan konstruktif," katanya.
Saat sampel itu diperjualbelikan sebagai vaksin flu burung, ujarnya, Indonesia sebagai pemilik sampel harus mendapatkan kemudahan dan perbedaan dengan pihak lain. Presiden meminta WHO memberikan harga murah kepada setiap vaksin flu burung yang dijual. "Misalkan setiap satu unit vaksin dijual US$ 30, paling tidak maksimal Indonesia hanya membayar sepertiganya saja," katanya.
Â
Â
Â
Â
Sumber:
http://www.korantempo.com/korantempo/2008/02/21/Nasional/krn,20080221,3.id.html
http://www.korantempo.com/korantempo/2008/02/21/Nasional/krn,20080221,3.id.html
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?