Presiden Joko Widodo optimistis konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berhasil meskipun daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Menurutnya, hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.
"Setelah melihat kemarin, justru itu kalau kita bawa urban planner atau membawa arsitek ke tempat lokasi saya berikan jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun berbukit seperti itu karena akan lebih cantik dan lebih indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu, pasti mereka akan lebih senang kalau arsitek," jelas Presiden saat berbincang dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.
Menurut Presiden, kondisi geografis ibu kota negara baru yang menantang tersebut juga akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.
"Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai," imbuh Kepala Negara
Lokasi yang kemarin ditinjau Presiden Jokowi juga dekat dan menghadap sebuah teluk. Menurut Presiden, kondisi tersebut juga akan mempercantik kawasan ibu kota negara nantinya.
Presiden menegaskan bahwa kawasan ibu kota negara merupakan kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali. Untuk itu, secara khusus Presiden telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membuat kebun bibit (nursery).
"Saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan untuk dibuatkan kebun bibit, dibuatkan nursery yang kurang lebih 100 hektare yang mungkin akan memuat jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau dan penuh dengan oksigen. Tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission," tambah Presiden.
Sementara itu, untuk lini masa pembangunan ibu kota negara, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020. Setelah itu, pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di omnibus juga, bareng-bareng," imbuh Presiden.
Sekitar tiga bulan setelah Januari, Presiden berharap semua proses tersebut telah selesai. Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020.
"Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya. Terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan terlebih dahulu," jelas Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara sendiri menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai dalam kurun empat tahun atau pada 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya.
"Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita mengajak PBB, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu," tandas Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)