Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan para perangkat desa yang ingin kesejahteraannya meningkat. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini ditemui Presiden di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Januari 2019.
"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bapak ibu semuanya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang sudah berjuang siang malam dalam melayani masyarakat di desa," kata Presiden membuka sambutannya.
Terkait kesejahteraan perangkat desa yang menjadi tuntutan mereka, Kepala Negara menjelaskan bahwa hal tersebut sudah diselesaikan oleh pemerintah. "Tetapi yang paling penting, sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan (PNS) golongan II A," tutur Presiden.
Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa para perangkat desa akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Presiden menyebutkan, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 dan PP 47 Tahun 2015.
Pemanfaatan Dana Desa
Pada kesempatan ini, Presiden juga memaparkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan dalam program dana desa. Menurut Presiden, dana desa sebagai wujud perhatian pemerintah kepada desa, terus ditingkatkan. Pada 2015, pemerintah telah menggelontorkan Rp20,7 triliun, pada 2016 sebesar Rp47 triliun, pada 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun, dan rencananya pada tahun 2019 akan diberikan Rp70 triliun kepada desa.
"Totalnya sampai tahun 2019 ini kita telah gelontorkan Rp257 triliun kepada desa di seluruh Tanah Air. Dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, 74.000 desa kita berikan dalam 5 tahun ini sudah Rp257 triliun," jelas Presiden.
Dari total dana desa sebesar Rp187 triliun yang sudah dikucurkan sampai tahun 2018 lalu, menurut Presiden, semuanya sudah terealisasi dan menjadi infrastruktur di desa. Beberapa di antaranya yaitu, jalan desa sepanjang 138.000 kilometer, pasar desa sebanyak 6.500 unit, posyandu sebanyak 11.500 unit, PAUD sebanyak 18.000 unit, dan jembatan desa sepanjang 791.000 meter.
"Artinya dana desa ini betul-betul sudah terealisasi dan bermanfaat bagi desa," kata Presiden.
Presiden berpesan agar anggaran dana desa tersebut pemanfaatannya selalu berputar dari desa ke desa. Presiden berharap dana desa tersebut tidak kembali ke kota atau bahkan bermuara di Jakarta.
"Kemudian yang kedua kalau ingin bikin jalan, bikin irigasi, gunakan tenaga kerja asli dari daerah dari desa setempat. Jangan, sekali lagi, ambil dari kota. Agar uang itu berputar di desa tersebut," terang Presiden, seperti dilansir oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Saat bertemu dengan PPDI ini, Presiden didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua PPDI Mudjito. (Humas Kemensetneg)