Pembukaan BDF VII
yang bertema "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges
Of Political Development, Public Participation And Socio-Economic
Progress In The 21st Century" dipimpin bersama (co-chairs) oleh Presiden
SBY dengan Presiden Filipina, Benigno Simeon Aquino III., Leaders
session juga dihadiri oleh Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal
Bolkiah; PM Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao; serta jajaran menteri,
kepala delegasi dari 54 negara peserta dan beberapa negara pengamat.
Bali Democracy Forum VII diselenggarakan di pertengahan tahun yang bersejarah di Indonesia, karena Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, baik Anggota DPR Pusat, DPRD, dan DPD yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pemilu yang kompleks, mahal, dan emosional ini tidak mudah. Tetapi dengan dilantiknya Presiden baru pada tanggal 20 Oktober mendatang, Indonesia membuktikan kepada rakyatnya dan dunia bahwa Indonesia bisa melaksanakan pergantian kekuasaan dan konstitusi yang damai.
Indonesia hanya satu bagian dari sekian banyak pemlihan umum di dunia, seperti di Algeria, Brazil, Fiji, Iraq, Lebanon, India, Iran, Libya, Maldives, New Zealand, South Africa, Turkey.
BDF VII diselenggarakan di saat dunia bergolak dan penuh dengan tantangan yang ditandai dengan memburuknya hubungan antara major powers the United States, Russia, Europe, China, and Japan.
Di atas semuanya itu kita juga menyaksikan transisi demokrasi yang menyedihkan terutama di the Middle-East, termasuk Egypt, Iraq, Tunisia, and Libya, serta konflik Syria yang seperti tiada akhir.
Komunitas internasional juga sedang menghadapi ancaman dari ISIS yang merupakan sebuah kelompok teroris yang terkaya dalam sejarah, yang tidak hanya anti-demokrasi tetapi juga bukan Islam.
Di Indonesia, pemerintah dan publik, termasuk kelompok-kelompok Islam secara terbuka telah menolak ideologi ISIS karena bertentangn dengan nilai persatuan, toleransi, kemajemukan, dan menghargai semua agama.
Untuk jangka panjang, kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ISIS, karenanya para pemimpin dunia dan kedua belah pihak harus duduk bersama mencari akar dari permasalahan agar mencapai solusi.
Isu penting lain adalah reformasi dalam pemilihan pemimpin langsung. Presiden SBY memberi contoh dengan penerbitan Perpu tentang Pilkada langsung yang sebelumnya telah ditetapkan oleh DPR RI untuk kembali ke Pilkada oleh DPRD.
Masing-masing kepala negara yang hadir termasuk Douglas Moderict, UN Residence Coordinator, mewakili Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, juga memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. (Verbatim-Humas)
Bali Democracy Forum VII diselenggarakan di pertengahan tahun yang bersejarah di Indonesia, karena Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, baik Anggota DPR Pusat, DPRD, dan DPD yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pemilu yang kompleks, mahal, dan emosional ini tidak mudah. Tetapi dengan dilantiknya Presiden baru pada tanggal 20 Oktober mendatang, Indonesia membuktikan kepada rakyatnya dan dunia bahwa Indonesia bisa melaksanakan pergantian kekuasaan dan konstitusi yang damai.
Indonesia hanya satu bagian dari sekian banyak pemlihan umum di dunia, seperti di Algeria, Brazil, Fiji, Iraq, Lebanon, India, Iran, Libya, Maldives, New Zealand, South Africa, Turkey.
BDF VII diselenggarakan di saat dunia bergolak dan penuh dengan tantangan yang ditandai dengan memburuknya hubungan antara major powers the United States, Russia, Europe, China, and Japan.
Di atas semuanya itu kita juga menyaksikan transisi demokrasi yang menyedihkan terutama di the Middle-East, termasuk Egypt, Iraq, Tunisia, and Libya, serta konflik Syria yang seperti tiada akhir.
Komunitas internasional juga sedang menghadapi ancaman dari ISIS yang merupakan sebuah kelompok teroris yang terkaya dalam sejarah, yang tidak hanya anti-demokrasi tetapi juga bukan Islam.
Di Indonesia, pemerintah dan publik, termasuk kelompok-kelompok Islam secara terbuka telah menolak ideologi ISIS karena bertentangn dengan nilai persatuan, toleransi, kemajemukan, dan menghargai semua agama.
Untuk jangka panjang, kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ISIS, karenanya para pemimpin dunia dan kedua belah pihak harus duduk bersama mencari akar dari permasalahan agar mencapai solusi.
Isu penting lain adalah reformasi dalam pemilihan pemimpin langsung. Presiden SBY memberi contoh dengan penerbitan Perpu tentang Pilkada langsung yang sebelumnya telah ditetapkan oleh DPR RI untuk kembali ke Pilkada oleh DPRD.
Masing-masing kepala negara yang hadir termasuk Douglas Moderict, UN Residence Coordinator, mewakili Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, juga memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. (Verbatim-Humas)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?