Sebanyak 5.750 sertifikat tanah untuk warga Jawa Timur diserahkan Presiden Joko Widodo, Kamis 8 Maret 2018 di Alun-alun Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
Warga Jawa Timur tersebut berasal dari lima kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Sidoarjo.
"Setiap saya ke daerah Sumatera, Sulawesi, Maluku, Jawa, keluhannya sama, sengketa lahan. Sengketa tanah karena rakyat tidak pegang sertifikat,” ucap Presiden mengingatkan kepada masyarakat pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah.
Dalam laporan yang diterimanya, saat ini sebanyak 7.532.200 bidang tanah dari 19.490.182 bidang tanah yang ada di Jawa Timur telah bersertifikat. Sisanya, sebanyak 11.957.982 bidang tanah belum bersertifikat dan akan diselesaikan bertahap hingga tahun 2023.
“Tahun 2023 harus selesai,” ujar Presiden.
Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan. Sertifikat menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum sehingga memberikan rasa aman kepada pemiliknya.
“Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertifikat ada nama serta luas,” ujar Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa dari 126 juta bidang tanah yang ada di Tanah Air, hingga tahun 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan, penerbitan sertifikat hak atas tanah sebelumnya hanya menghasilkan 500 ribu sertifikat setiap tahunnya di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah mempercepat proses sertifikasi tanah dengan target 5 juta sertifikat pada tahun 2017.
“Target tahun ini sejumlah 7 juta sertifikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertifikat,” kata Kepala Negara.
Dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu apabila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.
"Hati-hati pinjam di bank. Kalau dapat, gunakan semua untuk kerja, investasi, modal kerja. Jangan dipakai apa-apa dulu. Kalau untuk menabung setelah cukup, beli motor, mobil silakan,” tutur Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Humas Kemensetneg)