Presiden Joko Widodo pagi ini, Rabu, 26 September 2018, menyerahkan langsung 10.000 sertifikat hak atas tanah, di mana 5.000 untuk warga dari Kota Tangerang Selatan dan 5.000 untuk warga dari Kabupaten Tangerang. Total sertifikat yang diberikan kepada masyarakat sendiri adalah 20.000 dengan rincian 10.000 dari Kota Tangerang Selatan dan 10.000 dari Kabupaten Tangerang.
Adapun luas lahan atau tanah yang disertifikasi dari dua kabupaten/kota tersebut adalah 5.886.544 meter persegi. Jumlah tersebut terdiri dari 4.517.312 meter persegi lahan di Kabupaten Tangerang dan 1.369.232 lahan di Kota Tangerang Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebutkan alasan pemerintah terus mendorong percepatan pembagian sertifikat karena banyaknya keluhan dari masyarakat setiap dirinya pergi ke daerah. Dengan adanya tanda bukti hukum atas tanah ini, Kepala Negara mengatakan, sengketa tanah dan lahan bisa dihindari, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Kalau bukan berupa sertifikat masih bisa disengketakan. Tapi kalau sudah pegang sertifikat, mau apa?" kata Presiden di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
Presiden juga menuturkan alasan lainnya yaitu masih banyaknya tanah dan lahan di Indonesia yang perlu disertifikasi. Menurutnya, dari 126 juta sertifikat, baru 46 juta yang dipegang oleh rakyat.
"Dulu-dulu setahun hanya bisa mencetak 500-600 ribu. Kalau 80 juta artinya apa? Masih butuh 160 tahun bapak, ibu pegang sertifikat. Nunggu 160 tahun, bapak, ibu sanggup enggak? Nunggu 160 tahun, sengketa akan semakin banyak," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengungkapkan pada 2015 lalu dirinya telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyiapkan sistem agar sertifikat ini bisa cepat diserahkan kepada masyarakat. Pada 2017 lalu, lanjutnya, sudah diserahkan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Tahun 2018 pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat, sedangkan tahun depan 9 juta sertifikat.
"Tapi memang untuk membuat sertifikat dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote itu sebuah pekerjaan yang besar. Tapi kalau targetnya saya naikkan terus, selesaikan semua," kata Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.(Humas Kemensetneg)