Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajarannya di Istana Negara, Jakarta. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 merupakan bahasan utama pada rapat kali ini.
Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Kepala Negara mengingatkan bahwa mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah harus mulai memberikan fokus perhatian kepada pembangunan sumber daya manusia.
"Tahapan kedua setelah pembangunan infrastruktur di kerja besar kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Kementerian-kementerian harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan sumber daya manusia," kata Presiden pada Senin, 12 Februari 2018.
Dalam kaitannya dengan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dari sebelumnya 5,06% pada triwulan ketiga 2017 menjadi 5,19% di triwulan keempat, Presiden juga berharap agar kinerja dan momentum ini untuk dapat terus dipertahankan.
Demikian halnya dengan konsumsi rumah tangga yang diharapkan semakin membaik seiring dengan implementasi program padat karya tunai yang telah digulirkan di sejumlah daerah.
"Untuk hal ini, saya telah melihat kemarin beberapa titik oleh Kementerian PU, satu titik oleh Kementerian Desa, dan saya belum lihat kementerian lain. Program padat karya dari kementerian yang lain agar disampaikan untuk bisa dilihat," tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden kembali menyampaikan kepada jajarannya bahwa kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lebih meningkat ialah meningkatkan investasi dan ekspor. Untuk itu, jajaran pemerintah diminta untuk tetap berupaya memperbaiki iklim kemudahan berusaha dan investasi dari pusat hingga ke daerah.
"Kita sedang adu kecepatan dengan negara lain yang juga melakukan langkah-langkah yang hampir sama seperti kita. Kalau kita terlambat, kita tertinggal dan investasi akan beralih ke negara-negara lain yang menawarkan iklim yang lebih baik. Padahal kita butuh tambahan lapangan pekerjaan yang baru untuk mengatasi pengangguran," ucapnya.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa ekspor memiliki kontribusi 20,37% dari PDB. Oleh karenanya, untuk meningkatkan ekspor, Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait untuk menghasilkan langkah-langkah terobosan. Salah satunya ialah dengan mempercepat penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh para eksportir.
"Kita juga harus mulai melibatkan pelaku usaha dan BUMN untuk menggarap pasar-pasar ekspor nontradisional. Para duta besar, konjen, konsul, dan atase perdagangan juga harus memperkuat diplomasi ekonomi dan intelijen ekonomi kita agar mereka menjadi ujung tombak promosi, ruang promosi, dan jeli melihat peluang ekspor," sambungnya.
Sebagai arahannya yang terakhir, Presiden Joko Widodo memperingatkan agar proyek-proyek strategis nasional yang belum selesai pada tahun 2017 lalu untuk dapat diselesaikan dengan segera. Adapun untuk sejumlah proyek strategis nasional yang akan dimulai pada 2018 ini, ia meminta agar jajarannya dapat memberikan kepastian eksekusinya di lapangan.
"Untuk itu saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi lagi program-program atau proyek yang bisa dieksekusi dan mana yang memang tidak mungkin dilaksanakan. Ini harus diputuskan cepat," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)