Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 19 Maret 2019, menggelar rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek. Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan pada 8 Januari 2019 lalu.
Di awal arahannya, Kepala Negara mengingatkan kembali jajarannya tentang sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi dan persoalan tumpang tindih kewenangan yang harus diperbaiki.
"Pada rapat terbatas sebelumnya, saya telah menugaskan Pak Wakil Presiden untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah," kata Presiden.
Presiden mengatakan, pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota merupakan hal yang harus dijadikan prioritas dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar.
"Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan, studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Gubernur menyampaikan angka sampai Rp100 triliun," jelas Presiden.
Angka kerugian tersebut dirasa sudah sangat besar. Kepala Negara mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan.
"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, dan ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," kata Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Selain itu, sebagaimana yang sering disampaikan Kepala Negara, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.
"Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya MRT dan LRT serta yang lainnya kita akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan yang lebih baik," jelas Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)