Dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah telah berusaha membangun infrastruktur secara merata di seluruh penjuru Tanah Air. Pembangunan tersebut utamanya dimaksudkan agar semakin banyak daerah atau wilayah di Indonesia yang menjadi terhubung antara satu dengan lainnya.
Dalam acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan buka puasa bersama anak yatim yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa para pengusaha harus mampu memanfaatkan pembangunan tersebut dengan menghadirkan sentra-sentra ekonomi baru yang membuat perekonomian semakin bergerak.
"Ini tugasnya pengusaha melanjutkan apa yang telah dikerjakan pemerintah ini dengan membangun sentra-sentra ekonomi, pusat-pusat ekonomi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata Peresiden.
Presiden menjelaskan, selama berkeliling Indonesia dari Sabang hingga Merauke, hampir semua wilayah yang ada memiliki masalah yang sama, yakni konektivitas. Maka itu, sejumlah pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jalan tol, bandara, dan pelabuhan dilakukan secara besar-besaran.
"Inilah pekerjaan besar kita sehingga dalam lima tahun ini konsentrasi kita pada membangun infrastruktur. Yaitu agar konektivitas antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi itu betul-betul bisa tersambung," jelas Presiden.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi secara bertahap dengan tujuan utama untuk membuat proses perizinan menjadi semakin mudah. Menurut Presiden, penyederhanaan lembaga mutlak diperlukan agar dapat bekerja dengan lebih efisien dan cepat sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan.
"Dalam lima tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang kita lihat sudah tidak relevan dengan waktu dan zaman yang ada. Ke depan saya kira masih banyak lagi nantinya lembaga-lembaga yang memang tidak kita perlukan yang akan kita hapus dan tiadakan," ungkapnya.
Setelah tahapan awal pembangunan nasional melalui pemerataan infrastruktur, kini pemerintah mulai membidik sektor sumber daya manusianya (SDM). Kepala Negara menyadari bahwa pembangunan SDM ini memang tak dapat dilihat hasilnya dengan cepat. Namun, hal ini tetap harus dilakukan agar Indonesia mampu melompat menjadi sebuah negara maju.
"Ini adalah sebuah syarat bagi fondasi fundamental ekonomi kita. Apabila ini tidak kita kerjakan, kita akan masuk kepada middle income trap. Banyak sekali negara-negara yang terjebak di situ dan tidak bisa keluar sehingga tidak bisa melompat masuk pada negara-negara maju," kata Presiden.
Maka itu, Presiden berharap kepada anggota HIPMI dan asosiasi lainnya untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia sekaligus menyerapnya ke dalam dunia industri. Terkait hal itu, pemerintah telah menyiapkan pelatihan dan beasiswa besar-besaran untuk peningkatan kapabilitas SDM nasional.
"Link and match antara dunia industri dengan pendidikan ini sangat-sangat dibutuhkan. Saya berharap nanti dari HIPMI ada kerja sama dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sehingga lima tahun ke depan ini upgrade dari SDM kita betul-betul kelihatan," tandasnya seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. (Humas Kemensetneg)