Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur hari ini, Selasa, 17 Desember 2019, dengan meninjau lokasi ibu kota negara baru. Lokasi yang ditinjau Presiden berada di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Ya ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan PPU (Penajam Paser Utara) ini dan di Kukar (Kutai Kartanegara) sebagai ibu kota negara (IKN)," kata Presiden kepada awak media seusai peninjauan.
Presiden menjelaskan, lahan seluas 256 ribu hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara baru. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.
"Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah urban planner, yang menentukan mereka ya," kata Presiden.
Menurut Kepala Negara, penentuan lokasi Istana nantinya akan ditentukan setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan. Presiden berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.
"Kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan," kata Presiden.
Dari sisi regulasi, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait ibu kota negara baru ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan," kata Presiden.
Sementara itu, terkait dengan bentuk pemerintahan ibu kota negara baru nantinya, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.
"Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR," kata Presiden.
Proses pemindahan ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Presiden mengatakan, pembentukan badan otorita direncanakan akhir bulan Desember ini.
"Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua," kata Presiden.
Hingga saat ini, Kepala Negara sendiri belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota tersebut. Menurutnya, hal ini menyangkut sebuah gagasan besar sehingga harus dipikirkan secara matang.
"Ya itu nanti yang mau diputuskan, itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah," kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi ibu kota negara baru antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Humas Kemensetneg)