Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Sumbawa

 
bagikan berita ke :

Selasa, 31 Juli 2018
Di baca 749 kali

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Senin sore, 30 Juli 2018.

Didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Presiden melihat langsung pembangunan irigasi kecil sepanjang 319 meter dengan biaya sebesar Rp225 juta. Pekerja yang terlibat dalam padat karya tunai ini adalah sebanyak 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari.

Adapun manfaat yang diperoleh adalah irigasi akan mampu mengairi irigasi sawah seluas 80 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berbincang-bincang dengan pekerja padat karya tunai yang sebagian besar merupakan petani.

Beberapa topik yang menjadi perbincangan Presiden dan para petani di antaranya adalah produktivitas lahan dan harga gabah.

Untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan bahwa dalam satu tahun lahan mereka dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija.

Presiden pun memuji panen padi yang dihasilkan dari setiap hektare-nya,. “Sekarang kalau satu hektar bisa dapat berapa ton? 6 ton padi, ya tinggi dong, 6 ton padi tinggi,” kata Presiden seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Hal lain yang disampaikan petani adalah mengenai harga gabah. Presiden mengatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain masyarakat harus membeli  beras dengan harga yang lebih tinggi.

”Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,“ tandas Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)

 

 

 

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0