Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Sementara itu Ketua MPR, Zulkifli Hasan hadir dengan didampingi oleh Wakil Ketua MPR yaitu H. Mahyudin, Ever Ernest Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, dan Sekretris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono. Demikian sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.
Seusai pertemuan, Zulkilfi mengatakan kepada wartawan, dalam rapat tersebut membahas beberapa hal yang menjadi persoalan bangsa yang terjadi belakangan ini. Hal pertama yang dibahas yaitu wacana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang mengemuka akhir-akhir ini agar supaya dilakukan penyempurnaan seiring dengan kemajuan jaman. "Sebagian pendapat meminta UUD kembali seperti dulu, sebagian ada yang berpendapat tidak usah diubah. Karena ini mengubah konstitusi maka MPR harus hati-hati, harus diskusi dengan berbagai kalangan yang pada akhirnya meminta pendapat masyarakat," kata Zulkifli.
Hal kedua yang disinggung dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai pembangunan karakter bangsa. MPR menilai bahwa setelah 18 tahun reformasi, saat ini telah terjadi degradasi nilai-nilai kebangsaan pada kalangan anak muda Indonesia. Untuk itu MPR mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR yaitu Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara masif kepada generasi muda.
Zulkifli juga mengatakan kepada Presiden mengenai status kepemilikan Gedung Merdeka di Bandung, Jawa Barat yang merupakan milik MPR namun pengelolaaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkilfi juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di tiga acara besar MPR yang akan diselenggarakan tahun ini yaitu Sidang Tahunan MPR RI tanggal 14-16 Agustus 2016, Pidato 1 Juni memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Merdeka Bandung, dan Pidato Kebangsaan pada Hari Konstitusi 18 Agustus 2016. "Presiden menyatakan akan hadir. Kami bergembira apa yang kami sampaikan diterima," ujar Zulkifli.
Terkait dengan wacana pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Zulkifli mengatakan seluruh fraksi di MPR menyetujui usulan tersebut dan sampai saat ini beberapa tahapan masih dilakukan untuk penyempurnaan. "Nanti ada FGD yang komprehensif tidak hanya sosial budaya tapi juga pembangunan karakter bangsa. Kapan waktunya? Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan tahapan-tahapannya," tutup Zulkifli. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?