Sambutan Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripruna, Jakarta, 27 Oktober 2011
SAMBUTAN PENGANTAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA SIDANG KABINET PARIPURNA
DI GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TANGGAL 27 OKTOBER 2011
Â
Â
Â
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara Wakil Presiden,
Para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,
Para Wakil Menteri yang saya cintai dan saya banggakan,
Marilah kita mengawali Sidang Kabinet Paripurna ini dengan memanjatkan puji dan
syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kepada kita masih
diberikan kesempatan untuk melanjutkan bakti dan pengabdian kita kepada bangsa
dan negara tercinta, melalui peran dan misi kita di dalam jajaran pemerintahan
ataupun di dalam jajaran kabinet.
Sidang Kabinet Paripurna yang pertama kita selenggarakan setelah
dilaksanakannya
reshuffle di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II ini
akan mengagendakan dua hal penting. Pertama adalah instruksi dan direktif saya
kepada seluruh jajaran kabinet, dan sejatinya juga jajaran pemerintahan. Yang
kedua adalah presentasi dari para menteri terkait menyangkut kesiapan kita
untuk menghadiri Pertemuan Puncak G20 di Prancis minggu depan, untuk menghadiri
APEC Summit di Hawaii, Amerika
Serikat,
dua minggu mendatang, dan juga apa yang akan kita selenggarakan di Bali tiga
minggu mendatang, yaitu rangkaian dari ASEAN Summit, ASEAN Plus Summit,
dan East Asia Summit.
Mekanismenya,
setelah break pengantar saya nanti, akan kita mulai dengan sesi pertama.
Setelah itu, kita break atau
istirahat,
selama sekitar 30 menit, dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi kedua, laporan
dan presentasi menyangkut materi atau substansi dari semua rangkaian pertemuan
puncak itu oleh para pejabat terkait. Di sesi kedua ini, di samping menteri dan
wakil menteri, akan kita hadirkan pula pejabat-pejabat yang lain.
Saudara-saudara,
Sebelum kita memasuki dua agenda penting itu, saya ingin menyampaikan beberapa
hal sebagai pengantar. Pertama, tiga tahun mendatang, pekerjaan kita akan
sangat intensif. Oleh karena itu, mari kita persiapkan mental, fisik, waktu,
dan energi kita untuk itu.
Saya sering mengibaratkan perjalanan kabinet ini sebagai lari maraton. Kalau
kita berlari 10 kilometer,
maka ada tahapan akhir sebelum
finish. Kalau Kabinet Indonesia Bersatu
ini mengemban tugas selama sepuluh tahun, insya Allah, maka tiga tahun
terakhir ini adalah waktu untuk sprint, bukannya mengendor, bukannya
memperlambat langkah kita, justru akan mempercepat untuk mencapai atau meraih
prestasi setingginya-tingginya.
Sekali lagi, mari kita siapkan segalanya untuk mengemban tugas yang tidak
ringan tapi mulia itu, sehingga, saya sering mengatakan, jika di antara kita
ingin hidup nyaman, hidup tenang selama tiga tahun mendatang, berarti salah
tempat dan salah jurusan. Itu yang pertama.
Yang kedua, Saudara-saudara, dalam sesi pertama nanti, akan saya sampaikan
secara utuh dan lengkap apa tugas dan tanggung jawab kita tiga tahun mendatang
untuk menyukseskan program Kabinet Indonesia Bersatu II, program kerja
pemerintah, sebagaimana tentu yang sangat diharapkan oleh masyarakat luas,
yaitu tugas yang dapat
dilaksanakan dengan baik untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
kita.
Saudara-saudara,
Karena ini Sidang Kabinet Paripurna yang pertama, saya ingin menyampaikan
arahan, begitu, kepada para pejabat yang baru, para menteri atau wakil menteri,
agar lebih rileks, yaitu berkaitan dengan apa yang saya dengar di masyarakat
luas, di media massa, di talkshow-talkshow, apakah itu kritik, komentar,
dan tanggapan miring,
terhadap baik pertama reshuffle, maupun menyangkut kapasitas dan kinerja
para menteri baru atau para wakil menteri yang baru.
Banyak yang, terus terang, tidak menyenangkan, begitu. Saya berharap,
Saudara-saudara tidak perlu berkecil hati. Hampir semua mengalami, termasuk
saya di masa yang lalu, waktu menjadi menteri. Oleh karena itu, jawablah semua
kritik dan komentar miring itu dengan karya nyata dan prestasi. Jangan
menghabiskan waktu untuk berbalas kata, tapi dengan, sekali lagi, kerja nyata.
Pengalaman menunjukkan, setiap penyusunan kabinet, termasuk reshuffle,
selalu menimbulkan gelombang pro dan kontra. Tidak reshuffle dikecam. Melakukan reshuffle,
dianggap salah. Siapapun menteri
yang diangkat, banyak yang mengatakan tidak tepat, tidak mampu, dan seterusnya.
Siapapun. Oleh karena itu, sekali lagi, itulah politik, jangan berkecil hati,
justru jadikan semuanya itu sebagai cambuk,. Dan buktikan, Saudara-saudara, bahwa Saudara
mampu menjalankan tugas dengan baik. Jawaban itulah yang cespleng, dan
jawaban itulah yang sesungguhnya ditunggu oleh rakyat kita sekarang dan ke
depan.
Â
Saudara-saudara,
Sebelum kita memasuki dua agenda dalam Sidang Kabinet Paripurna ini, saya
pandang perlu untuk saya bisa menyampaikan posisi, termasuk tanggapan dan
arahan saya, berkaitan dengan perkembangan situasi yang terjadi di Papua dan
Papua Barat akhir-akhir ini. Meskipun pada saat saya menyampaikan pidato
kebijakan pada tanggal 19 Oktober yang lalu telah saya singgung perlunya kita
melakukan pendekatan yang tepat dan kebijakan yang tepat pula terhadap
penyelesaian masalah di Papua dan Aceh, namun saya ingin menggarisbawahi
beberapa hal yang berkaitan dengan solusi untuk Papua.
Saudara-saudara,
Â
Kebijakan
dasar kita untuk Papua adalah menjalankan otonomi khusus dengan
sebesar-besarnya, dengan sesungguh-sungguhnya demi keadilan, kemajuan, dan
kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, dan tetap dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tujuh tahun yang lalu, segera setelah saya
mengemban amanah menjadi Presiden di negeri ini, saya telah melakukan
pendekatan, atau approach
untuk penyelesaian masalah Papua. Yang dulu pendekatannya lebih bersifat pada
pendekatan keamanan, security approach. Setelah kita evaluasi, nampaknya
kita pandang kurang tepat. Oleh karena itulah, kita ubah menjadi pendekatan
kesejahteraan, atau prosperity
approach. Sekali lagi, demi keadilan,
kemajuan, dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat.
Atas kebijakan dasar dan pendekatan itu, saya ingin memberi contoh apa saja
yang telah pemerintah lakukan selama ini. Contoh, dalam 100 hari Kabinet
Indonesia Bersatu yang pertama,
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis
Rakyat Papua, yang menjadi amanah Undang-undang. Dalam perkembangannya hingga
sekarang ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran, termasuk
mendesentralisasikan fiskal ke Papua dan Papua Barat, yang meningkat secara
signifikan.
Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, atau yang kita istilahkan dengan new
deals untuk Papua, yang sekarang ini juga terus dilaksanakan oleh baik
jajaran pemerintah yang ada di Papua maupun Papua Barat, juga oleh kementerian
dan lembaga terkait.
Di samping
itu, untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk melakukan administrasi
pemerintahan yang baik, pemerintah juga telah mendorong pembentukan
kabupaten-kabupaten baru,
baik di Papua maupun Papua Barat. Kemudian, untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di kampung-kampung, di distrik-distrik di Papua dan Papua Barat pun,
kita laksanakan secara intensif beberapa program semacam PNPM yang ada di
wilayah-wilayah di kedua provinsi itu. Banyak lagi yang kita lakukan dengan
pendekatan baru dan kebijakan yang baru ini.
Fokus untuk tiga tahun ke depan, Saudara-saudara, sejalan dengan pilihan
kebijakan dan pendekatan itu, maka akan terus kita lakukan upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan, termasuk pembangunan ekonomi di kedua provinsi itu,
atas dasar otonomi khusus, dan dengan berbagai upaya memadukan antara apa yang
dilakukan oleh pemerintah kedua provinsi itu maupun yang dilakukan oleh jajaran
pemerintah pusat sebagai back up, sebagai bantuan, misalnya telah
dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B.
Masih banyak lagi yang mesti kita lakukan untuk Papua dan Papua Barat, dengan
tujuan, sekali lagi, ketertinggalan yang ada di daerah itu segera bisa kita
atasi, dan kemudian dengan sumber daya, termasuk anggaran yang tidak kecil,
Papua dan Papua Barat dapat kita bangun menuju masa depan yang lebih baik.
Â
Saudara-saudara,
Berkaitan dengan itu semua, realitasnya adalah masih terjadi gerakan politik
dan gangguan keamanan, termasuk gangguan atas kedaulatan di kedua provinsi itu.
Oleh karena itu, kita harus jernih, saudara-saudara kita di Papua dan Papua
Barat juga harus jernih, dan dunia pun, termasuk NGO, lembaga-lembaga swadaya
masyarakat di tingkat internasional, juga harus jernih melihat permasalahan
ini.
Kebijakan kita tepat. Kebijakan kita tidak lagi, karena pendekatan keamanan
sudah usai, melaksanakan operasi-operasi militer secara masif. Tidak lagi.
Satuan TNI yang ada di sana adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Unit-unit Kepolisian dan penegak hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan.
Mereka menjalankan tugas negara.
Dalam menjalankan tugas itu, jika anggota TNI ataupun anggota Polri melakukan
kesalahan, mereka pun juga tidak kebal, mereka mendapatkan sanksi, apakah
sanksi itu berupa hukuman disiplin ataupun hukuman pidana, sebagaimana yang
terjadi sekarang ini. Sebaliknya, jika pihak yang memiliki pikiran lain, baik
secara politik maupun secara keamanan, mereka melanggar hukum, tentu saja hukum
juga ditegakkan. Demikian juga,
kalau mereka melaksanakan kekerasan, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, ada korban di pihak
anggota TNI, anggota Polri, di masyarakat luas dan pekerja. Maka, sekaIi lagi,
hukum juga harus ditegakkan, keamanan juga harus dijaga.
Ini sangat jelas, terang, dan dalam berbagai kesempatan ketika saya bertemu
dengan para pemimpin dunia, saya jelaskan semuanya ini. Karena itulah yang
kita lakukan, baik kebijakan dasar, pendekatan, maupun cara-cara kita mengelola dan
mengatasi permasalah di Papua.
Saya mengikuti, melalui televisi internasional, pernyataan dari Amnesty
International, yang intinya Pemerintah Indonesia diminta untuk membebaskan
semua yang ditahan atas kejadian beberapa saat yang lalu. Saya berharap,
jajaran pemerintah, Menkopolhukam dalam hal ini sebagai koordinator, dengan
pejabat terkait, lakukanlah dialog dengan Amnesty International. Jelaskan
posisi dasar, kebijakan, dan pendekatan kita. Dengan demikian, tidak ada misunderstanding,
misperception, ataupun hal-hal lain yang tidak seperlunya terjadi.
Indonesia terbuka, Indonesia negara demokrasi. Kebijakan yang kami jalankan
dapat kami pertanggungjawabkan. Sampaikan begitu. Dan sampaikan, kalau ada
kesalahan di pihak aparat kita, TNI-Polri, hukum juga ditegakkan. Kalau
kesalahan, pelanggaran, kekerasan itu dilakukan pihak yang lain, demi keadilan,
tentunya juga harus ditegakkan sanksi hukum yang sama.
Kita ikuti, ratusan orang ditahan di New York karena unjuk rasanya dianggap
menutup jalan. Ratusan orang ditahan di Inggris karena tindakan-tindakan yang
melawan hukum, dan juga yang
terjadi di seluruh dunia.
Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, jelaskan
juga duduk persoalannya ini. Dan wanti-wanti saya kepada Panglima TNI dan
Kapolri, bagaimanapun, cegahlah tindakan dari prajurit dan anggota Kepolisian
kita yang melebihi batas kepatutannya. Cegah, ingatkan, jangan terjadi ekses
apapun. Tetapi, sekali lagi, kalau ada yang melakukan kekerasan di pihak yang
lain, melawan hukum, demi keadilan, sekali lagi, hukum juga ditegakkan.
Saya berharap, apa yang saya sampaikan ini bisa dikomunikasikan ke pihak Amnesty
International dan NGO yang lain, dan
berdialoglah. Indonesia sangat terbuka untuk mendiskusikan apa yang dituduhkan
oleh mereka sebagai,
sebutlah,
pelanggaran HAM di kedua provinsi itu, Papua dan Papua Barat.
Ini isu khusus yang saya angkat pada kesempatan sekarang ini, dan saya optimis
bahwa dengan pengelolaan yang baik, dengan kesungguhan kita untuk menjalankan
program-program khusus di Papua dan Papua Barat, maka saudara kita yang ada di
Papua dan Papua Barat akan mendapatkan yang diinginkan: keadilan, ketenangan,
keamanan, dan kesejahteraan.
Itulah yang penting saya garis bawahi, dan silakan Saudara-saudara, sesuai
dengan
portfolio masing-masing, menjalankan tugas untuk mengatasi
masalah-masalah di kedua provinsi itu.
Saudara-saudara,
Itulah pengantar saya, termasuk isu khusus yang saya sampaikan pada kesempatan
yang baik ini. Dan nanti setelah break, akan saya lanjutkan dengan
bagian pertama dari Sidang Kabinet Paripurna kita, yaitu apa tugas dan tanggung
jawab yang mesti kita lakukan tiga tahun mendatang.
Terima kasih.
Â
Â
Â
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI