Sambutan Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripruna, Jakarta, 27 Oktober 2011

Kamis, 27 Oktober 2011
Di baca 824 kali

SAMBUTAN PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA SIDANG KABINET PARIPURNA

DI GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TANGGAL 27 OKTOBER 2011

 

 

 

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Wakil Presiden,

Para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,

Para Wakil Menteri yang saya cintai dan saya banggakan,

Marilah kita mengawali Sidang Kabinet Paripurna ini dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan bakti dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta, melalui peran dan misi kita di dalam jajaran pemerintahan ataupun di dalam jajaran kabinet.

Sidang Kabinet Paripurna yang pertama kita selenggarakan setelah dilaksanakannya reshuffle di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II ini akan mengagendakan dua hal penting. Pertama adalah instruksi dan direktif saya kepada seluruh jajaran kabinet, dan sejatinya juga jajaran pemerintahan. Yang kedua adalah presentasi dari para menteri terkait menyangkut kesiapan kita untuk menghadiri Pertemuan Puncak G20 di Prancis minggu depan, untuk menghadiri APEC Summit di Hawaii, Amerika Serikat, dua minggu mendatang, dan juga apa yang akan kita selenggarakan di Bali tiga minggu mendatang, yaitu rangkaian dari ASEAN Summit, ASEAN Plus Summit, dan East Asia Summit.

Mekanismenya, setelah break pengantar saya nanti, akan kita mulai dengan sesi pertama. Setelah itu, kita break atau istirahat, selama sekitar 30 menit, dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi kedua, laporan dan presentasi menyangkut materi atau substansi dari semua rangkaian pertemuan puncak itu oleh para pejabat terkait. Di sesi kedua ini, di samping menteri dan wakil menteri, akan kita hadirkan pula pejabat-pejabat yang lain.

Saudara-saudara,

Sebelum kita memasuki dua agenda penting itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar. Pertama, tiga tahun mendatang, pekerjaan kita akan sangat intensif. Oleh karena itu, mari kita persiapkan mental, fisik, waktu, dan energi kita untuk itu.

Saya sering mengibaratkan perjalanan kabinet ini sebagai lari maraton. Kalau kita berlari 10 kilometer, maka ada tahapan akhir sebelum finish. Kalau Kabinet Indonesia Bersatu ini mengemban tugas selama sepuluh tahun, insya Allah, maka tiga tahun terakhir ini adalah waktu untuk sprint, bukannya mengendor, bukannya memperlambat langkah kita, justru akan mempercepat untuk mencapai atau meraih prestasi setingginya-tingginya.

Sekali lagi, mari kita siapkan segalanya untuk mengemban tugas yang tidak ringan tapi mulia itu, sehingga, saya sering mengatakan, jika di antara kita ingin hidup nyaman, hidup tenang selama tiga tahun mendatang, berarti salah tempat dan salah jurusan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara-saudara, dalam sesi pertama nanti, akan saya sampaikan secara utuh dan lengkap apa tugas dan tanggung jawab kita tiga tahun mendatang untuk menyukseskan program Kabinet Indonesia Bersatu II, program kerja pemerintah, sebagaimana tentu yang sangat diharapkan oleh masyarakat luas, yaitu tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

Saudara-saudara,

Karena ini Sidang Kabinet Paripurna yang pertama, saya ingin menyampaikan arahan, begitu, kepada para pejabat yang baru, para menteri atau wakil menteri, agar lebih rileks, yaitu berkaitan dengan apa yang saya dengar di masyarakat luas, di media massa, di talkshow-talkshow, apakah itu kritik, komentar, dan tanggapan miring, terhadap baik pertama reshuffle, maupun menyangkut kapasitas dan kinerja para menteri baru atau para wakil menteri yang baru.

Banyak yang, terus terang, tidak menyenangkan, begitu. Saya berharap, Saudara-saudara tidak perlu berkecil hati. Hampir semua mengalami, termasuk saya di masa yang lalu, waktu menjadi menteri. Oleh karena itu, jawablah semua kritik dan komentar miring itu dengan karya nyata dan prestasi. Jangan menghabiskan waktu untuk berbalas kata, tapi dengan, sekali lagi, kerja nyata.

Pengalaman menunjukkan, setiap penyusunan kabinet, termasuk reshuffle, selalu menimbulkan gelombang pro dan kontra. Tidak reshuffle dikecam. Melakukan reshuffle, dianggap salah. Siapapun menteri yang diangkat, banyak yang mengatakan tidak tepat, tidak mampu, dan seterusnya. Siapapun. Oleh karena itu, sekali lagi, itulah politik, jangan berkecil hati, justru jadikan semuanya itu sebagai cambuk,. Dan buktikan, Saudara-saudara, bahwa Saudara mampu menjalankan tugas dengan baik. Jawaban itulah yang cespleng, dan jawaban itulah yang sesungguhnya ditunggu oleh rakyat kita sekarang dan ke depan.

 

Saudara-saudara,

Sebelum kita memasuki dua agenda dalam Sidang Kabinet Paripurna ini, saya pandang perlu untuk saya bisa menyampaikan posisi, termasuk tanggapan dan arahan saya, berkaitan dengan perkembangan situasi yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini. Meskipun pada saat saya menyampaikan pidato kebijakan pada tanggal 19 Oktober yang lalu telah saya singgung perlunya kita melakukan pendekatan yang tepat dan kebijakan yang tepat pula terhadap penyelesaian masalah di Papua dan Aceh, namun saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang berkaitan dengan solusi untuk Papua.

Saudara-saudara,

 

Kebijakan dasar kita untuk Papua adalah menjalankan otonomi khusus dengan sebesar-besarnya, dengan sesungguh-sungguhnya demi keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tujuh tahun yang lalu, segera setelah saya mengemban amanah menjadi Presiden di negeri ini, saya telah melakukan pendekatan, atau approach untuk penyelesaian masalah Papua. Yang dulu pendekatannya lebih bersifat pada pendekatan keamanan, security approach. Setelah kita evaluasi, nampaknya kita pandang kurang tepat. Oleh karena itulah, kita ubah menjadi pendekatan kesejahteraan, atau prosperity approach. Sekali lagi, demi keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat.

Atas kebijakan dasar dan pendekatan itu, saya ingin memberi contoh apa saja yang telah pemerintah lakukan selama ini. Contoh, dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, yang menjadi amanah Undang-undang. Dalam perkembangannya hingga sekarang ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran, termasuk mendesentralisasikan fiskal ke Papua dan Papua Barat, yang meningkat secara signifikan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, atau yang kita istilahkan dengan new deals untuk Papua, yang sekarang ini juga terus dilaksanakan oleh baik jajaran pemerintah yang ada di Papua maupun Papua Barat, juga oleh kementerian dan lembaga terkait.

Di samping itu, untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk melakukan administrasi pemerintahan yang baik, pemerintah juga telah mendorong pembentukan kabupaten-kabupaten baru, baik di Papua maupun Papua Barat. Kemudian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung, di distrik-distrik di Papua dan Papua Barat pun, kita laksanakan secara intensif beberapa program semacam PNPM yang ada di wilayah-wilayah di kedua provinsi itu. Banyak lagi yang kita lakukan dengan pendekatan baru dan kebijakan yang baru ini.

Fokus untuk tiga tahun ke depan, Saudara-saudara, sejalan dengan pilihan kebijakan dan pendekatan itu, maka akan terus kita lakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk pembangunan ekonomi di kedua provinsi itu, atas dasar otonomi khusus, dan dengan berbagai upaya memadukan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah kedua provinsi itu maupun yang dilakukan oleh jajaran pemerintah pusat sebagai back up, sebagai bantuan, misalnya telah dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B.

Masih banyak lagi yang mesti kita lakukan untuk Papua dan Papua Barat, dengan tujuan, sekali lagi, ketertinggalan yang ada di daerah itu segera bisa kita atasi, dan kemudian dengan sumber daya, termasuk anggaran yang tidak kecil, Papua dan Papua Barat dapat kita bangun menuju masa depan yang lebih baik.

 

Saudara-saudara,

Berkaitan dengan itu semua, realitasnya adalah masih terjadi gerakan politik dan gangguan keamanan, termasuk gangguan atas kedaulatan di kedua provinsi itu. Oleh karena itu, kita harus jernih, saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat juga harus jernih, dan dunia pun, termasuk NGO, lembaga-lembaga swadaya masyarakat di tingkat internasional, juga harus jernih melihat permasalahan ini.

Kebijakan kita tepat. Kebijakan kita tidak lagi, karena pendekatan keamanan sudah usai, melaksanakan operasi-operasi militer secara masif. Tidak lagi. Satuan TNI yang ada di sana adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Unit-unit Kepolisian dan penegak hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan. Mereka menjalankan tugas negara.

Dalam menjalankan tugas itu, jika anggota TNI ataupun anggota Polri melakukan kesalahan, mereka pun juga tidak kebal, mereka mendapatkan sanksi, apakah sanksi itu berupa hukuman disiplin ataupun hukuman pidana, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Sebaliknya, jika pihak yang memiliki pikiran lain, baik secara politik maupun secara keamanan, mereka melanggar hukum, tentu saja hukum juga ditegakkan. Demikian juga, kalau mereka melaksanakan kekerasan, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, ada korban di pihak anggota TNI, anggota Polri, di masyarakat luas dan pekerja. Maka, sekaIi lagi, hukum juga harus ditegakkan, keamanan juga harus dijaga.

Ini sangat jelas, terang, dan dalam berbagai kesempatan ketika saya bertemu dengan para pemimpin dunia, saya jelaskan semuanya ini. Karena itulah yang kita lakukan, baik kebijakan dasar, pendekatan, maupun cara-cara kita mengelola dan mengatasi permasalah di Papua.

Saya mengikuti, melalui televisi internasional, pernyataan dari Amnesty International, yang intinya Pemerintah Indonesia diminta untuk membebaskan semua yang ditahan atas kejadian beberapa saat yang lalu. Saya berharap, jajaran pemerintah, Menkopolhukam dalam hal ini sebagai koordinator, dengan pejabat terkait, lakukanlah dialog dengan Amnesty International. Jelaskan posisi dasar, kebijakan, dan pendekatan kita. Dengan demikian, tidak ada misunderstanding, misperception, ataupun hal-hal lain yang tidak seperlunya terjadi.

Indonesia terbuka, Indonesia negara demokrasi. Kebijakan yang kami jalankan dapat kami pertanggungjawabkan. Sampaikan begitu. Dan sampaikan, kalau ada kesalahan di pihak aparat kita, TNI-Polri, hukum juga ditegakkan. Kalau kesalahan, pelanggaran, kekerasan itu dilakukan pihak yang lain, demi keadilan, tentunya juga harus ditegakkan sanksi hukum yang sama.

Kita ikuti, ratusan orang ditahan di New York karena unjuk rasanya dianggap menutup jalan. Ratusan orang ditahan di Inggris karena tindakan-tindakan yang melawan hukum, dan juga yang terjadi di seluruh dunia.

Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, jelaskan juga duduk persoalannya ini. Dan wanti-wanti saya kepada Panglima TNI dan Kapolri, bagaimanapun, cegahlah tindakan dari prajurit dan anggota Kepolisian kita yang melebihi batas kepatutannya. Cegah, ingatkan, jangan terjadi ekses apapun. Tetapi, sekali lagi, kalau ada yang melakukan kekerasan di pihak yang lain, melawan hukum, demi keadilan, sekali lagi, hukum juga ditegakkan.

Saya berharap, apa yang saya sampaikan ini bisa dikomunikasikan ke pihak Amnesty International dan NGO yang lain, dan berdialoglah. Indonesia sangat terbuka untuk mendiskusikan apa yang dituduhkan oleh mereka sebagai, sebutlah, pelanggaran HAM di kedua provinsi itu, Papua dan Papua Barat.

Ini isu khusus yang saya angkat pada kesempatan sekarang ini, dan saya optimis bahwa dengan pengelolaan yang baik, dengan kesungguhan kita untuk menjalankan program-program khusus di Papua dan Papua Barat, maka saudara kita yang ada di Papua dan Papua Barat akan mendapatkan yang diinginkan: keadilan, ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan.

Itulah yang penting saya garis bawahi, dan silakan Saudara-saudara, sesuai dengan portfolio masing-masing, menjalankan tugas untuk mengatasi masalah-masalah di kedua provinsi itu.

Saudara-saudara,

Itulah pengantar saya, termasuk isu khusus yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan nanti setelah break, akan saya lanjutkan dengan bagian pertama dari Sidang Kabinet Paripurna kita, yaitu apa tugas dan tanggung jawab yang mesti kita lakukan tiga tahun mendatang.

Terima kasih.

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI