Sambutan Presiden RI pada Peluncuran KUR TKI, Surabaya, 15 Desember 2010

Rabu, 15 Desember 2010
Di baca 943 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

PERESMIAN PELUNCURAN KREDIT USAHA RAKYAT

UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (KUR TKI)

DI GEDUNG NEGARA GRAHADI, SURABAYA

TANGGAL 15 DESEMBER 2010

 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati,

 

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,

Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan para Pimpinan Badan-Badan Usaha Milik Negara,

 

Saudara Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan para Gubernur yang hadir dalam acara ini,

 

Saudara Walikota Malang, dan para Bupati dan Walikota,

 

Serta para Pejabat Negara dan Pemerintahan yang menyaksikan atau mengikuti acara ini, baik yang ada di Surabaya, di Bandung, di Mataram, dan di Malang,

 

Para Pimpinan organisasi yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia, Pimpinan Apjati, dan Pimpinan organisasi yang lain,

 

Para Tenaga Kerja Indonesia yang saya cintai,

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

 

Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama mengikuti acara yang penting, diluncurkannya kebijakan dan program baru, yaitu "Kredit Usaha Rakyat untuk Tenaga Kerja Indonesia", dengan harapan Tenaga Kerja Indonesia akan mendapatkan bantuan dan kemudahan sehingga dapat berkarya dengan baik sesuai dengan niat dan tujuannya yang baik pula.

 

Saudara-saudara,

 

Apa yang menjadi kebijakan dan program Pemerintah, yaitu KUR untuk TKI ini sebagai bagian dari Program Kredit Usaha Rakyat. Sesungguhnya, salah satu wujud dari implementasi Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu sila dari Pancasila dan juga terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya menyampaikan harapan, ajakan, dan arahan saya kepada jajaran Pemerintahan untuk menyukseskan kebijakan dan program KUR untuk TKI ini, saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi oleh Pakdhe Karwo, Gubernur Jawa Timur.

 

Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang diambil beserta para Pejabat Pemerintah yang bertugas di Jawa Timur untuk memajukan Jawa Timur. Saya juga mengucapkan selamat, apa yang dilaporkan tadi, banyak sekali capaian, hasil, dan prestasi Jawa Timur yang berada di atas capaian hasil dan prestasi kita pada tingkat nasional.

 

Contohnya, pengangguran. Pada tingkat nasional angka terakhir adalah 7,14%, sedangkan Jawa Timur 4,25%. Masih harus kita turunkan, kita ingin di bawah 6 % , nantinya. Meskipun banyak negara di dunia, termasuk negara maju, termasuk Amerika Serikat, negara Eropa, juga mengalami pengangguran akhir-akhir ini yang serius karena krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008-2009, dan  dampaknya masih kita rasakan hingga dewasa ini. Bahkan angkanya 10% termasuk ada yang lebih tinggi dari itu.

 

Kemudian pertumbuhan ekonomi. Tadi juga disampaikan lebih tinggi dari angka nasional. Jawa Timur kalau tidak salah 6,5% pada kuartal III ini, sedangkan nasional kita pada tingkat 5,9% atau 6%. Senang saya, masyarakat Jawa Timur wajib bersyukur, meskipun jangan cepat puas, harus bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Perlu diingat, kalau ada provinsi-provinsi yang prestasinya seperti Jawa Timur tadi, di atas angka nasional, berarti ada Provinsi-Provinsi yang prestasinya di bawah angka nasional. Karena agregat dan kumulasinya seperti itu.

 

Bagi yang di atas angka nasional, teruslah dijaga dan kalau bisa ditingkatkan lagi, yang di bawah angka nasional, ambil tanggung jawab penuh untuk bisa meningkatkan, sehingga Indonesia akan makin terangkat, karena tidak ada yang menahan. Semua mengangkat ke atas. Dengan demikian, apakah pertumbuhan perekonomian kita? Apakah penciptaan lapangan pekerjaan kita? Apakah upaya penurunan kemiskinan kita? makin ke depan makin berhasil.

 

Saudara-saudara,

 

Kalau saya dengarkan tadi, yang disampaikan Saudara Gubernur Jawa Timur, saya tahu ini juga dilakukan oleh banyak Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, x misalnya, apakah BOS, apakah Jamkesmas, apakah KUR, dan sebagainya, yang pro rakyat, yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditambah lagi oleh kebijakan Provinsi, Kabupaten, dan Kota setempat, katakanlah z, dengan demikian, sampainya kepada rakyat pastilah lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi, karena x+z. Saya menyeru dan saya berharap, semua pimpinan daerah juga memiliki pola pikir seperti itu. Memperkuat, mempertinggi, memperbesar apa yang telah dibantukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kapastitas dan kemampuannya masing-masing.

 

Hadirin yang saya hormati,

 

Saya juga senang Gubernur Jawa Timur, dengan tentu segenap jajaran pemerintahan yang bertugas di Provinsi ini, juga terus memberdayakan dan menggerakkan kaum perempuan. Jangan tidak tahu kita bahwa kaum perempuan itu adalah the silent force, kekuatan sunyi, kekuatan diam. Kalau digerakkan, kalau diberdayakan, sebagaimana pengalaman banyak negara di dunia, maka akan bisa meningkatkan prestasi dan keberhasilan dalam pembangunan.

 

Dulu waktu Program PNPM saya luncurkan, saya ingatkan waktu itu, saya luncurkan di Palu, Sulawesi Tengah, agar kaum perempuan lokal, di desa dan di kecamatan, dilibatkan di dalam menjalankan Program PNPM 2-3 Milliar. Untuk apa? Yang pas, ditambah dengan swadaya. Juga pada saat meluncurkan KUR, saya ingatkan, libatkan perempuan dalam mendapatkan akses dari kredit itu karena banyak yang berhasil, apakah koperasi wanita, apakah usaha kecil kaum perempuan, dan sebagainya.

 

Saya punya sahabat, namanya Muhammad Yunus dari Bangladesh, yang mendapatkan Nobel Laureate Perdamaian karena pikiran dan prestasinya di dalam menyalurkan micro credit, kredit mikro, seperti KUR. Dan menurut Yunus, sahabat saya itu, sukses dari Grameen Bank itu antara lain karena melibatkan banyak kaum perempuan di dalam menyalurkan dan memberikan akses bagi kredit itu.

 

Dengan demikian, kalau setiap, Pakdhe Karwo, kecamatan atau desa ya Koperasi Wanita yang dibantu tadi? Desa, dibantu 25 juta dulu. Kalau bagus, ditambah lagi. Itu juga satu kekuatan, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dan saya mengajak Provinsi, Kabupaten, Kota yang lain juga melakukan hal yang sama. Yang sudah seperti Jawa Timur, teruslah juga dilanjutkan. Yang belum, silahkan ditimba pengalaman Provinsi lain yang baik.

 

Di antara Provinsi harus saling timba-menimba, yang baik bisa dicontoh, yang tidak baik masing-masing mengubahnya. Supaya tidak dijadikan contoh hal-hal yang tidak baik itu.

 

Saudara-saudara,

 

Kita mengetahui bahwa pertumbuhan perekonomian itu penting, economic growth sangat penting. Tidak mungkin kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau ekonomi tidak tumbuh. Oleh karena itulah, alhamdulillah, dunia mengalami krisis, ekonomi kita tetap tumbuh. Yang lainnya banyak yang minus, kita tetap plus. Bahkan nomor 3 di antara negara G-20 setelah Tiongkok, India, dan kemudian Indonesia.

 

Harus kita jaga dan ditingkatkan tahun-tahun mendatang. Tetapi pertumbuhan itu, agar betul-betul berlanjut dan membawa manfaat yang besar, maka pertumbuhan haruslah strong atau kuat atau tinggi. Yang dinamakan pertumbuhan kuat itu, pertumbuhan tinggi, di atas 4%. Jika insya Allah Indonesia mempertahankan pertumbuhannya di atas 6%, kita sudah mengatakan pertumbuhan perekonomian kita tinggi atau kuat.

 

Yang kedua, harus berimbang. Semua sektor, harapan kita, juga tumbuh. Pertanian, industri, jasa, provinsi demi provinsi, kabupaten dan kota, semua tumbuh, berimbang.

 

Yang ketiga, inklusif, harus lebih merata dan lebih adil. Jangan hanya komponen atau kelompok tertentu saja yang mendapatkan pertumbuhan perekonomiannya, yang lain jalan di tempat.

 

Kemudian yang keempat pertumbuhan itu harus berkelanjutan, tidak boleh merusak lingkungan. Oleh karena itulah, sebagai pengejawantahan dan perwujudan dari pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equity, maka kita ingin bukan hanya usaha menengah dan usaha besar yang boleh tumbuh, tetapi juga koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kalau mereka juga ikut tumbuh, maka kita boleh mengatakan ini salah satu indikator pertumbuhan kita menjadi lebih adil dan lebih merata.

 

Kita punya pengalaman, dahulu sebagaimana pengalaman negara-negara berkembang lainnya, yaitu trickle down effect. Kalau ekonomi tumbuh tinggi, penerimaan negara tinggi, kemudian bisa didistribusikan ke bawah, semua juga merasakan. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, hukum ekonomi mengatakan lapangan pekerjaan akan terbuka, kemudian ada proses ekonomi yang akhirnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan semua rakyat.  Ternyata teori seperti itu tidak mulus, tidak berjalan baik, bahkan bisa menimbulkan kesenjangan.

 

Oleh karena itu, kita ubah pendekatan dan cara berpikir seperti itu. Sejak awal, kita harus memastikan usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh. Sejak awal, harus ada bantuan pemerintah bagi yang tidak berdaya, yang jumlahnya tahun demi tahun sekarang ini makin besar. Dan Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu bentuk dari upaya untuk memastikan semua ikut tumbuh dalam pertumbuhan ekonomi kita.

 

Yang dilakukan di Jawa Timur klop dengan apa yang saya sebut dengan pertumbuhan yang kuat, yang berimbang, yang inklusif, dan yang berkelanjutan, serta growth with equity, pertumbuhan disertai pemerataan. Sebelum saya beralih ke tingkat nasional, masih Jawa Timur, kemarin, ketika saya memberikan Kuliah Umum di ITS, BEM se-Jawa Timur mengajukan enam hal kepada saya. Salah satu di antaranya, agar Madura dijadikan kawasan ekonomi khusus. Saya sudah merespon ide dan pemikiran itu, saya setuju.

 

Oleh karena itu, Menko Perekonomian dan para Menteri terkait, Gubernur Jawa Timur, dan para Bupati, Walikota di Madura, dan semua pihak yang terkait, segera disusun konsepnya seperti apa, cetak birunya seperti apa. Karena insya Allah awal tahun depan kita akan mengeluarkan semacam master plan, untuk pengembangan ekonomi di kawasan, di wilayah, di daerah, agar, sekali lagi, pertumbuhan ke depan itu makin berimbang, makin adil, dan makin merata.

 

Konsepnya jangan muluk-muluk, konsepnya yang realistik, yang bisa dijalankan, dan yang diyakini hasilnya akan nyata. Lebih baik konsepnya sederhana, tetapi bisa dilaksanakan, simple but workable. Begitu sebuah konsep. Rencananya indah-indah tetapi tidak bisa dijalankan, untuk apa?

 

Saudara-saudara,

 

Dari Jawa Timur, saya ingin beralih ke tingkat nasional. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Hatta Rajasa, yang menyampaikan kebijakan terkini dalam Kredit Usaha Rakyat, termasuk program yang akan kita luncurkan hari ini, yaitu KUR bagi TKI.

 

Saudara-saudara,

 

Sejak kita luncurkan tiga tahun yang lalu, kita menilai, semua menilai, kebijakan ini adalah tepat, hasilnya nyata. Saya tahu masih ada masalah, a,b,c,d,e,f. Baik regulasinya, baik implementasinya, baik aksesibilitasnya, maupun pemantauan dan pembimbingannya. Masalah-masalah itu, kini tengah kita atasi dan perbaiki. Dan saya mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari kebijakan, program, dan implementasi dari Kredit Usaha Rakyat ini.

 

Saudara tahu, dengan penjelasan saya tadi, mengapa harus ada KUR. Pertama-tama, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah itu mendapatkan akses permodalan. Tanpa modal, tidak mungkin bergerak. Pakdhe Karwo mengatakan yang dianggap visible, tapi tidak bankable, bantu.

 

Mungkin yang tadinya visible tapi tidak bankable, menjadi pre-bankable, akhirnya menjadi bankable, akhirnya terbuka akses untuk mendapatkan permodalan. Apakah dengan scheme KUR, maupun dengan scheme yang konvensional, dengan scheme komersial.

 

Ini proses yang baik, mendidik. Dengan demikian terjadi proses usaha, utamanya pada tingkat mikro, kecil, dan menengah yang sehat, dan insya Allah tumbuh. Begitu itu bergerak, maka terbuka lapangan pekerjaan. Dikatakan tadi, tiap 100 juta, maka akan menciptakan 4 lapangan pekerjaan baru. Kalau saudara kita tadinya menganggur, karena bergeraknya UMKM, karena adanya KUR jadi bekerja maka dia mendapatkan income, mendapatkan penghasilan sehari-hari. Kalau lebih banyak, yang mendapatkan penghasilan yang tadinya nganggur, hampir pasti kemiskinan akan berkurang.

 

Itulah, upaya nyata kebijakan dan program konkrit untuk mengurangi kemiskinan. Tidak cukup dengan retorika, tidak cukup dengan seminar, konferensi, dan bentuk-bentuk apapun, harus aksi nyata. Siapa yang harus beraksi, ya pemerintah harus berdiri di depan, di tempat yang paling depan, pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

 

Saya telah memutuskan sejak tahun 2009 yang lalu, lima tahun ini, 2010-2014 kita akan mengalirkan 100 trilliun kumulatif untuk program KUR. Yang pemerintah sendiri harus memberikan jaminan alokasi dalam APBN sejumlah 10 trilliun. Jumlah yang tidak sedikit, tetapi tidak apa-apa, karena 100 trilliun sangat bermakna bagi saudara-saudara kita yang berusaha kecil-kecilan. Dengan harapan usaha mereka sukses. Dan sudah saya jelaskan suksesnya usaha akhirnya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

 

Yang perlu dicatat, bahwa kredit macet atau non-performing loans untuk KUR ini sebetulnya kecil. Ada catatan, di banyak kasus lebih kecil dari non-performing loans untuk commercial credits. Ini harus dijaga dan dipertahankan. Untuk dijaga kepatutannya tidak lebih dari yang kita perkirakan.

 

Oleh karena itu, tadi disinggung-singgung masalah bunga bank. Kalau saya ditanya: "SBY, Anda itu mau bunga tinggi atau bunga rendah untuk KUR itu?" Ya sama dengan semuanya, tolong bunganya serendah mungkin. Begitu.

 

Mari kita lihat, serendah mungkin itu seperti apa? Serendah mungkin dalam arti bank itu sendiri tetap sehat. Sebab kalau bank-nya hancur karena salah di dalam menyalurkan kredit, maka akan terjadi krisis perbankan. Kalau terjadi krisis perbankan, dekat atau setelah itu terjadi krisis ekonomi, sebagaimana yang terjadi di negeri kita 11-12 tahun yang lalu, sebagaimana yang terjadi di banyak negara di dunia seperti sekarang ini.

 

Oleh karena itu, bank itu sendiri di dalam menyalurkan kredit harus tetap sehat. Tetapi bank juga harus bisa efisien, bisa memilih sistem, mekanisme, dan tempat dengan demikian bisa menetapkan bunga yang paling tepat. Makin rendah makin baik, dalam artian itu. Bunga rendah pada tingkat perbankan juga harus dikontraskan kalau TKI kita, UMKM kita, meminjam dari rentenir, Bahasa Indonesianya apa itu? lintah darat. Saya suka sedih mendengar berita, bingung, cari pinjaman uang kemana, KUR belum tahu, pinjam ke lintah darat, 1 juta, nanti dikembalikan 2 juta, seratus persen bunganya. Kita tidak ingin praktek-praktek itu merajalela. Oleh karena itu, bunga dari bank sedemikian rupa, bank-nya tetap sehat, tetapi juga bikin lebih efisien, lebih bagus, sehingga lebih rendah lagi. Dan saudara kita bisa mendapatkan akses dari perbankan itu.

 

Masih kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga TKI. Kalau kita mengetahui dunia perbankan, dalam konteks ini, maka hanya dua, kita meminjam atau kita menyimpan. Bangsa yang baik adalah bangsa yang gemar menabung, bangsa yang tabungan nasionalnya tinggi, saving capacity-nya tinggi. Kalau tabungannya besar maka bisa diinvestasikan. Tidak harus cari dari negara manapun, tidak harus berutang dari sana-sini. Karena ada tabungan nasional yang kuat, itu tingkat nasional. Pada tingkat mikro yang kecil, tenaga kerja misalnya, daripada jatuh terlilit utang, apalagi dari lintah darat, atau siapapun, akhirnya diperas, dipersulit, dizholimi begitu, menjadi menderita.

 

Lebih bagus kalau memang ada pinjaman. Pinjaman itu dengan scheme yang jelas, yang transparan, dan akuntabel. Dan nanti setelah mendapatkan penghasilan, yang tadinya pinjam, ada proses menyimpan. Dengan demikian, bisa dikembalikan kreditnya, tapi sisanya cukup sehingga bisa diberikan pada keluarga atau untuk kehidupan yang bersangkutan di masa depan.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah pengertian yang sebenar-benarnya dari kebijakan atau program KUR dan KUR untuk TKI ini. Saya mendengar laporan dari Menko Perekonomian tadi, bahwa dengan pengalaman tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, Komite Kebijakan KUR, telah menetapkan, dan telah saya setujui. Ada tiga langkah yang kita lakukan sekarang karena ternyata hasilnya dan manfaatnya nyata, dan diperlukan betul oleh rakyat kita, ya harus cukup modal atau dana yang akan kita alirkan. Jadi perluasan ketersediaan dana. Itu yang pertama.

 

Yang kedua, setelah itu, harus diperluas jangkauannya. Jangan hanya itu-itu saja. Harusnya itu-itu saja plus yang lain, yang selama ini sulit mendapatkan akses permodalan, padahal dia memerlukan. Harus sangat aktif untuk mencari siapa yang tepat menerima KUR ini. Itu langkah yang kedua.

 

Sedangkan langkah yang ketiga, jangan peraturannya kaku, berbelit-belit, akhirnya menyulitkan bagi yang ingin mendapatkan KUR. Dilonggarkanlah, dibikin yang lebih fleksibel. Dan saya tahu Komite telah menetapkan kelonggaran, agar lebih mudah lagi, easier. Dengan demikian, lebih banyak yang kita alirkan.

 

Saudara-saudara,

 

Saya juga ingin, masih berkaitan dengan KUR ini, supaya semua yang mengemban tugas untuk mengalirkan KUR kepada rakyat kita, untuk menggunakan metode jemput bola. Jemput bola, jangan menunggu. Yang menjemput bola bukan hanya Bambang Pamungkas, Irfan, Gonzales, Arif, Okto, semua bisa jemput bola dalam KUR ini.

 

Pakdhe Karwo, Pak Gubernur, Pak Ahmad Heriawan, Tuan Guru, yang ada di NTB, Pak Peni, Walikota Malang, dan semuanya. Ajak semua menjemput bola. Artinya mencari dimana di provinsi, kabupaten, dan kota itu kantong-kantong masyarakat yang kemiskinannya tinggi. Setelah diketemukan, cari akal, bagaimana ada usaha mikro, usaha kecil yang bisa tumbuh di tempat itu agar kemiskinan berkurang nantinya.

 

Mungkin di kantong-kantong masyarakat pesisir atau nelayan, yang kadang-kadang kurang pasti kehidupan ataupun penghasilannya. Mungkin di masyarakat pinggir perkotaan. Kotanya gemerlapan, banyak orang kaya, banyak Mercy, tetapi ada masyarakat pinggir perkotaan yang mungkin tidak tersentuh dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan. Itu juga harus menjadi sasaran dari pemberian Kredit Usaha Rakyat. Jadi jemputlah bola, temukan nasabah-nasabah baru. Bantu. Dengan demikian jangkauan KUR ini makin luas di seluruh wilayah Indonesia.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Yang terakhir, yang menjadi hajat kita hari ini adalah KUR untuk TKI. Ya, ini, para tenaga kerja yang saya cintai, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang berada di tempat yang lain, kebijakan dan program ini kita ambil sebagai tanggung jawab, kepedulian, dan keberpihakan jajaran pemerintah kepada Saudara-saudara yang memang perlu kami berikan perlindungan, bantuan, dan pelayanan.

 

Saya sudah menyampaikan tadi, banyak yang terlilit oleh hutang. Jatuh kepada mereka yang, karena hutang itu, memeras, membikin aneh-aneh, sehingga saudara kita, para tenaga kerja itu menderita akhirnya. Kita ingin bebaskan semua itu dengan scheme KUR untuk TKI ini. Saya mengajak semua pihak, mari kita sukseskan, mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh KUR untuk TKI ini.

 

Kemarin saya bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bersama Kepala BNP2TKI, dan Menteri terkait, meninjau, berkunjung, sidak ke salah satu perusahaan pengirim Tenaga Kerja Indonesia di Sidoarjo, yaitu Perusahaan Perwita Nusaraya. Kita lama berada di sana, mendengarkan presentasi apa saja yang dilakukan, melihat langsung pelatihan dan pendidikan yang sedang berjalan, dan kemudian berdialog saya dengan Tenaga Kerja Indonesia itu.

 

Kalau perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja, kinerjanya, profesionalitasnya seperti yang kita lihat kemarin, Perusahaan Perwita Nusaraya, maka makin kecil masalah yang bisa muncul karena Tenaga Kerja Indonesia ini.

 

Saya dilapori oleh Menakertrans, gimana sih angkanya, "ya dari lima ratus sekian Pak, ini yang bagus ini ada dua ratus sekian, yang lainnya ya so so." Saya bilang Pak Muhaimin Iskandar, bikin yang belum bagus menjadi bagus.

 

Kalau tidak memenuhi standar, harus ada tindakan yang jelas dan tegas, karena mereka bukan mengirim barang, mengirim manusia yang punya hati, punya perasaan, dan punya harapan. Tidak boleh ada kelalaian apapun, tidak boleh ada ketidak bertanggungjawaban apapun. Mereka harus benar-benar dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya secara profesional.

 

Saya, pada kesempatan yang baik ini meminta kepada Menteri terkait, para Gubernur, para Bupati, dan para Walikota, utamanya para Bupati dan Walikota untuk berkunjung, untuk datang di semua Perusahaan pengirim Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten dan Kotanya masing-masing. Bisa. Itu kalau diniati mungkin sebulan pun sudah selesai.

 

Pastikan lembaga atau perusahaan itu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pastikan mereka memiliki profesionalitas yang tinggi. Pastikan mereka memiliki kinerja yang baik. Kalau ada masalah, bukan karena kesalahan dia, bantu masalah itu, mengatasi permasalahannya. Dengan demikian, semua ikut bertanggung jawab, pemerintah pusat, pemerintah derah, perusahaan tenaga kerja, dan pihak-pihak lain. Ini mata rantai. Semua harus baik.

 

Saudara-saudara,

 

Selama saya mengemban amanah ini, tidak terbilang saya bertemu, berdialog dengan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para Menteri yang mendampingi saya ke manapun saya pergi, ke Timur Tengah, ke Asia, ke Australia, Selandia Baru, Amerika dan sebagainya. Begitu ada kesempatan, saya bertemu dengan Tenaga Kerja Indonesia. Saya dengarkan keluhan mereka, masalah mereka, atau berita-berita yang baik dari mereka.

 

Dari sekitar 4 juta tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, 0,1% mengalami masalah, keterlambatan pembayaran, perlakuan yang kurang baik, sampai yang ekstrim, kekerasan fisik, dan juga pelecehan seksual. Berarti 99,9% dari 4 juta itu baik. Tetapi meskipun 0,1, karena 0,1 dari 4 juta, jangan dianggap remeh. Itulah yang harus kita tangani, kita kelola dengan baik, di dalam negeri maupun di luar negeri.

 

Saya meminta betul para Duta Besar, Para Konsul Jenderal bertanggung jawab, peduli, dan mengelola tenaga kerja Indonesia yang ada di negara akreditasinya masing-masing. Saya paling tidak suka kalau berkunjung ke luar negeri, ada Duta Besar, Konjen, tidak menguasai. Jumlahnya berapa tidak tahu, kebanyakan profesinya apa tidak paham, masalah yang dihadapi apa setengah ngerti setengah tidak, itu tidak bertanggung jawab.

 

Saya kira sekarang mereka berusaha untuk menjalankan tugasnya. Demikian juga yang ada di Indonesia, Para Bupati dan Walikota harus sungguh memahami berapa perusahaan yang ada di situ. Berapa saudaranya yang bekerja di luar negeri, di mana, di negara mana, apa masalahnya. Karena membawa devisa, membawa keuntungan, apa yang perlu kita bisa bantu pada mereka, marilah kita ambil tanggung jawab bersama, mulai dari saya sampai semua pihak yang harus bertanggungjawab dan melakukan tugas dengan baik.

 

Saudara-saudara,

 

Saya masih ingat dahulu, baru tiga minggu, dua minggu jadi Presiden, saya mendapat berita ada sekian ratus ribu saudara kita yang dari Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia. Itu bulan Ramadhan, tahun 2004. Saya sedih dan kita berdiplomasi, tolonglah ini Bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri, mengapa harus dipulangkan, ada masalah apa. Kalau kurang-kurang, mari kita selesaikan. Kalau dulu tidak legal, kita bikin legal dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu dan sebagainya, 1, 2, 3, 4. Diplomasi itu sebagian besar menghasilkan, tetapi sebagian kecil, sebagian sudah terlanjur dalam proses pemulangan. Ada juga yang "sudahlah, pulang saja." Ada juga yang diminta pulang dulu.

 

Saya jemput, Saudara-saudara. Bersama Ibu Negara, Menteri terkait, mulai dari Dumai, Tanjung Pinang, kemudian Tarakan, Nunukan, dan ada lima titik. Saya jemput di bandara ini. Saya tanyakan gimana "Pak, saya kembali lagi." Kenapa saya tanyakan. "Saya tidak mau Pak, saya tidak cocok sama tuan rumahnya." Ada lagi gimana Pak? "Saya dulu kurang lengkap surat-suratnya. Mau saya urus lagi, Pak." Kamu gimana? "Saya mau pulang kampung saja. Jualan di kampung." Silakan. Tetapi yang jelas marilah kita pahami bahwa banyak yang happy, senang, tetapi juga ada masalah-masalah yang harus kita kelola.

 

Ada satu cerita kecil. Itu kalau tidak salah di Tanjung Pinang ingat saya. Istri masih ingat itu. Tiba-tiba ada yang angkat tangan "Pak, saya ingin cerita sama Pak Presiden." Bagaimana? "Begini Pak, saya dua tahun yang lalu ingin jadi tenaga kerja, tetapi tidak punya modal. Terus saya jual sapi. Setelah itu berangkat. Sampai di sana Pak, disuruh pulang saya." Kenapa? "Saya katanya illegal. Katanya punya surat-surat tidak? Tidak Pak. Prosesnya tidak. Disuruh pulang saya. Sampai rumah saya konsolidasi lagi Pak. Saya berangkat lagi. Ketangkep lagi Pak. Kenapa? Katanya tidak legal lagi. Balik lagi." Terus gimana? "Saya masih sekali lagi." Kamu dari mana? "Dari Pacitan Pak."

 

Meskipun, Pak Gubernur, yang dari Pacitan tidak banyak. Tetapi, satu itu dari Pacitan. Dengan semangat. Jadi bagaimana? "Ya, illegal lagi Pak." Tunggu dulu, berhenti kamu. Kamu kalau balik lagi ke sana, harus legal. Jangan bikin malu orang Pacitan, saya bilang begitu. Itu kejadian pada Bulan Oktober tahun 2004. Masih saya catat itu.

 

Saudara-saudara,

 

Oleh karena itu, ini pasti para Bupati, Walikota, banyak di sini, di NTB, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Ya kalau tidak ingin banyak saudara-saudaranya yang bekerja di luar negeri, ya berusahalah menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan kotanya masing-masing. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak mudah menciptakan lapangan pekerjaan, ya kalau ada yang memilih "saya ingin bekerja di Malaysia, Pak. Saya ingin bekerja di Arab Emirat di bagian bangunan, di kontraktor di situ, itu hak mereka untuk memilih profesi. Mau bekerja sebagai apa dan bekerja di mana. Tidak bisa dilarang. Yang penting kita lindungi, kita berikan fasilitas, kita bela hak-haknya, dan kalau ada masalah kita selesaikan.

 

Tetapi Saudara-saudara, saya sebagai seorang yang sedang mengemban amanah, dari hati saya, marilah kita ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di dalam negeri dengan segala usaha kita. Sehingga, kalau saudara kita ingin bekerja di dalam negeri, itupun ada ruang. Tetapi kalau ada yang memilih, memang, ke luar negeri, itu hak mereka. Harus kita berikan dukungan, pelayanan, bantuan, dan sebagainya. Saya kira itulah yang mesti kita jalankan secara bersama.

 

Akhirnya, dengan semua yang saya sampaikan tadi, Saudara-saudara. Dengan terlebih dahulu memohon rida Allah SWT dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Kredit Usaha Rakyat untuk Tenaga Kerja Indonesia dengan resmi hari ini saya luncurkan.

 

Sekian,

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.