Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 1-12-2010

Rabu, 01 Desember 2010
Di baca 989 kali

 

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

PEMBUKAAN KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

BALAI KARTINI, JAKARTA

TANGGAL 1 DESEMBER 2010

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

 

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Para tamu undangan dan para peserta konferensi yang saya hormati, 

 

Alhamdulillah, hari ini, kita dapat kembali menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang telah lima kali diselenggarakan. Atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atas prakarsa dan upaya untuk menyelenggarakan konferensi ini dan sejumlah upaya untuk benar-benar pemberantasan korupsi di negeri ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. 

 

Saya juga senang konferensi ini diikuti oleh banyak pihak, termasuk jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II. Saya sungguh ingin prakarsa yang baik ini, yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan atau fraud, itu betul-betul mendapatkan respons yang positif dari semua, jajaran pemerintah pusat maupun daerah, unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif, negara maupun swasta. Sebab bicara korupsi dan penyimpangan, kita bicara pada semua wilayah, semua lini dan semua pelaku yang bisa saja melaksanakan penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Saudara-saudara,

Saya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Yasin tadi, Wakil Ketua KPK. Dan saya bersetuju dan ingin menggarisbawahi beberapa hal yang telah disampaikan oleh beliau. Benar, korupsi adalah kejahatan yang bersifat luar biasa, extraordinary crimes, karena dampaknya yang luas kepada segala sendi kehidupan negara, dan dampak buruk yang ditimbulkan pada aset dan keuangan negara. 

 

Korupsi bisa terjadi di mana saja, bisa menyentuh jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga dan pihak lain sebagaimana yang kita saksikan di negeri kita sekarang ini. Korupsi juga merupakan fenomena transnasional. Tadi Pak Yasin mengatakan dalam pertemuan puncak G-20 kemarin di Seoul, Korea Selatan, Indonesia bersama Perancis menjadi chair dari working group dan anti-corruption. Dan masih akan berlanjut nanti di Paris, pada next G-20 Summit yang akan dibahas secara lebih serius. 

 

Kemarin, di Seoul, saya bersama Presiden Dmitry Medvedev, Rusia dan Presiden Sarkozy, Perancis telah ditunjuk sebagai leadspeakers untuk membahas kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Mengapa Indonesia ditunjuk sebagai co-chair dan sebagai leadspeaker? Dunia tahu bahwa korupsi masih merupakan tantangan, masih terjadi di Indonesia, dunia tahu. Tapi dunia juga tahu bahwa kita tengah dan terus menjalankan kampanye anti-korupsi yang agresif, anti-corruption campaign yang agresif, yang sungguh-sungguh. 

 

Saya juga setuju yang disampaikan oleh wakil ketua KPK tadi bahwa semua strategi, semua cara, semua metode harus kita tempuh dan kembangkan, apakah itu yang bersifat preemtif, preventif maupun represif atau koersif, dan masih menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, dua-duanya harus kita sentuh biang keladi dari korupsi, yaitu bad system dan bad people. Mentalitas, karakter, godaan untuk melakukan tindak pidana korupsi, di samping sistemnya, regulasinya, pengawasannya, mekanismenya dan sebagainya. 

 

Saudara-saudara,

Yang ingin saya sampaikan pada acara yang penting ini, tiga hal. Pertama adalah mari kita bercermin dengan pertama-tama, mengetahui seperti apa Indonesia itu dilihat oleh dunia tentang korupsi ini. Yang kedua, apa yang kita rasakan dan kita lihat sendiri tentang negeri kita, masih berkaitan dengan korupsi. Dan yang ketiga, bagaimana ke depan ini, kita bisa meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi. Tiga-tiga hal inilah yang secara ringkas akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Saya ingin mulai dari yang pertama, bagaimana dunia melihat Indonesia. 

 

Saudara-saudara, 

Kemarin, ketika saya sedang berada di Aceh, saya mendapatkan email dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Saudara Dino Patti Djalal, yang kebetulan membaca satu artikel yang terbit atau yang diterbitkan oleh Majalah Foreign Policy. Foreign Policy ini terbit pada bulan Desember 2010, yang biasanya online-nya sudah duluan. Jadi hari ini mulainya, tapi saya terima kemarin. 

 

Ditulis oleh namanya Joshua Keating, dengan judul The Stories You Missed in 2010. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya karena singkat. Nanti kalau saya terjemahkan, dikira saya haluskan kalimatnya. Jadi biar bapak, ibu mendengar apa adanya, bunyinya begini, kalau rasanya kita sakit, ya mari kita sakit bersama-sama. Kalau kita happy, marilah kita anggap sebagai yang kita syukuri. 

 

Disini judul kecilnya, Ten events and trends that were overlooked this year, but may be leading the headlines in 2011. Ada 10 isu katanya, tahun ini kurang mendapatkan perhatian dunia, tetapi katanya tahun 2011 nanti bakal menjadi headlines atau pembicaraan yang mengemuka pada masyarakat internasional. 

 

Dari 10 artikel atau 10 peristiwa dan kecenderungan ini, Indonesia masuk yang pertama dengan judul, The Indonesian Tiger. Macan, tiger. Saya bacakan, while economists debate whether China or India will dominate the world economy of the 21st century, another rising Asian power is quietly entering the picture. Katanya ada satu rising Asian power. 

 

Relatively unscathed by the global financial crisis. Relatif terbebas dari krisis ekonomi global kemarin. Indonesia's economy was projected to grow at a healthy 6.1 percent clip in 2010. Berarti tahun ini 6,1. And 6.3 percent next year. One of the fastest rates in Asia and in the world. Salah satu yang tercepat di Asia dan di dunia. 

 

What's more, its per capita GDP is projected to increase almost 20 percent in the next two years. Income per capita diperkirakan akan meningkat 20 persen untuk 2 tahun mendatang. 

Since 2009, Indonesia has had Asia''s second-best-performing stock market . Nomor dua terbaik pasar modal di Asia. A number of analysts are now suggesting that the BRIC grouping might soon need to add another I. Katanya BRIC, Brazil, Rusia, India, dan China akan dalam waktu dekat tambah satu I, yang dimaksudkan negara kita. 

 

Part of the growth is driven by the country''s abundant natural resources -- it is a major exporter of timber, coal, and silver -- but Indonesia''s manufacturing sector is growing as well. Jadi bukan hanya sumber daya alam, manufaktur kita juga dinilai tumbuh baik. 

Chinese clothing and furniture companies, which prospered by making goods for the American market, are now increasingly moving production to Indonesia . Banyak yang berelokasi ke Indonesia, bukan hanya China sebetulnya, karena melihat pertumbuhan ekonomi di negara kita. Which is just now coming into a fact. 

 

A peaceful and orderly presidential election last year reassured international markets of the country''s political stability. Pemilihan Presiden yang dianggap damai dan berlangsung tertib memberikan keyakinan pada masyarakat internasional tentang stabilitas politik di negeri kita. 

 

And Indonesia's foreign direct investment increased 34 percent this year to $3.7 billion in the second quarter. Menaik 34 persen dan untuk kuartal kedua 3,7 milyar dolar. Itu dilihat oleh mereka.Lah ini yang penting, yang berkaitan dengan seminar kita hari ini. Some obstacles remain, of course. Meskipun ada prospek yang bagus, masih ada hambatan, rintangan. 

The country's banking sector is still fairly undeveloped. Jadi sektor perbankan kita belum berkembang dengan sebaik-baiknya. 

 

Though ironically this helped Indonesia avoid the worst of the market crash. Tapi di sisi lain, dengan belum terintegrasinya dengan perbankan dunia, Indonesia malah selamat dengan terjadinya krisis finansial kemarin. 

 

Poor infrastructures, infrastruktur yang masih kurang di negeri kita. And official corruption, ini gongnya di sini, also continue to hamper development in many parts of the country. Jadi infrastruktur yang belum baik dan korupsi yang masih terjadi, inilah yang menghambat perkembangan dan pembangunan di wilayah Indonesia.

Though arguably this is the case in China and India as well . Meskipun ini juga terjadi di Cina dan di India.

 

Indonesia also has one of the world''s highest deforestation rates, though it pledged a two-year moratorium on logging in May. Kita juga masih dinilai melakukan deforestasi yang cepat ya di bidang kehutanan. Saya sudah sampaikan ke Menteri Kehutanan kemarin, harus bekerja lebih keras lagi.

 

The country still has poverty rate of around 14 percent. Angka kemiskinan kita 14 persen dinilai. Which increased slightly this year due to the financial crisis, but Deutsche Bank projects that 52 million Indonesians will enter the middle class in the next five years. Diramalkan 52 juta akan masuk golongan middle-class pada 5 tahun mendatang.

A development with potentially monumental consequences. And it''s not just an economic story . Artikel ditutup, bukan hanya soal cerita tentang ekonomi. Indonesia stands a good chance of becoming the world's first Muslim and democratic superpower. Dilihat sebagai negara muslim yang demokratis, dengan kata-kata democratic superpower. 

 

Saya telah sampaikan kepada saudara, alhamdulilah ada good prospect, tapi ingat, korupsi menjadi musuh kita. Infrastruktur, tentu masih banyak kekurangannya akan kita tingkatkan terus. Kemudian banking system harus terus restructuring dan reformasi. Dan yang keempat tadi masalah forest yang habis-habisan kita sedang lakukan perbaikannya, termasuk Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon tiap tahun yang kita lakukan.

 

Saudara-saudara,

Itu adalah bagaimana dunia melihat kita. Saya mengajak marilah kita terima. Kalau kita masih dikritik, masih dinilai kurang 1, 2, 3, 4, karena dunia biasanya juga fair. Kalau Indonesia ada kekurangannya, kelemahannya disebutkan. Kalian kurang ini, yang lemah ini, yang belum baik ini. Tapi kalau baiknya juga disebutkan juga, baiknya ini, A, B, C, D. Kita perlu cermin seperti itu, mana yang sudah baik, mana yang belum baik, agar yang baik kita jaga, yang belum baik kita perbaiki. Itu demokrasi. Itu media yang kita harapkan tumbuh mekar sejalan dengan demokrasi di negeri kita ini. 

Saya juga mengajak, marilah tetap optimis, karena masih banyak persoalan saja, kita punya growthnggak bener, kita perbaiki, tentu prospeknya lebih baik lagi. Dan saya mengajak, terutama pemberantasan korupsi, mari kita jadikan tugas besar bersama.  seperti itu, apalagi kalau yang 

 

Saudara-saudara,

Tadi Pak Yasin menyebut bahwa ada survey yang dilakukan tiap tahun oleh yang disebut dengan transparansi internasional sebetulnya. Indeks pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun diukur, dinilai. Tahun 2004, nilai kita 2, tahun 2010 secara sistematis naik menjadi 2,8. Meskipun 2,8 ini nilai dan prestasi tertinggi dalam sejarah Indonesia. Tetapi saudara sama dengan saya, kita belum puas. It is not good enough. Artinya, mari terus kita tingkatkan angka itu menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga akhirnya Indonesia tergolong negara yang korupsinya rendah. Itu sekilas bagaimana dunia melihat kita. 

 

Sekarang yang kedua, bagaimana kita melihat kita sendiri. Ini diperlukan kejujuran dan keterbukaan. Tentu ada sisi baiknya dari apa yang telah kita lakukan tahun-tahun terakhir ini. KPK menjadi motor yang penting dalam pemberantasan korupsi, tentunya juga diimbangi oleh para penegak hukum yang lain. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Ada good picture, ada bad picture. 

 

Mari kita lihat yang kita anggap sisi baik. Sejak tahun 2005, kita melakukan gerakan pemberantasan korupsi secara agresif dan itu diakui oleh dunia. Silakan baca, bagaimana dunia mengakui bahwa Indonesia sangat serius sebetulnya di dalam memberantas korupsi. 

 

Yang kedua, penindakan berjalan tegas, menyentuh siapa saja. Saya telah mengeluarkan izin bagi 155 pejabat negara, di luar yang diproses oleh KPK. Saya dengar tadi, 7 gubernur dan 20 bupati. Ini jumlah tertinggi dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. 

 

Setelah Inpres Nomor 5 Tahun 2004, saya keluarkan, saya masih ingat itu bulan Desember tahun 2004, berturut-turut setelah itu regulasi terus kita hadirkan, kita lengkapi, dan kita sempurnakan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Pemberantasan Korupsi, United Nations Convention Against Corruptions. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25, 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Apakah sudah cukup? Barangkali masih diperlukan lagi regulasi, perangkat, aturan, memastikan bahwa sistem ini makin  in place, makin terwujud, sehingga kita batasi peluang untuk seseorang bisa melaksanakan korupsi. 

 

Yang lain yang patut kita catat, sesungguhnya kalau dilakukan survey, iklim takut korupsi makin menguat, makin terbangun, meskipun saya harus jujur mengatakan belum kuat benar, masih ada yang curi-curi, masih ada yang siapa tahu enggak ketahuan. Tapi kita rasakan bahwa tidak semerdeka dulu di dalam melakukan korupsi. 

Sisi yang tidak baik, tadi yang baik, menurut kita sendiri, korupsi dan penyimpangan atau  fraud masih tetap terjadi. Fenomena korupsi di daerah justru mengemuka, jumlah pejabat yang di periksa dari daerah tetap banyak. Minggu lalu, saya menandatangani lagi. Saudara kalau masuk ke saya, entah diajukan oleh Jaksa Agung atau oleh Kapolri, saya baca sekali, dua kali, apalagi ini, siapa ini, kadang-kadang bupati atau wakilnya, kadang-kadang walikota atau wakilnya. Saya baca, kadang-kadang sepele, tapi ya korupsi untuk kantong pribadi, negara dirugikan. Saya juga kasihan orang ini. Saya nilai prestasinya ada, tapi kenyataannya korupsi. Dengan menahan nafas saya tanda tangani untuk pemberantasan yang adil dan nyata. 

 

Yang lain, dari sisi yang buruk, korupsi pada lembaga yang mengelola anggaran tinggi, utamanya pengadaan barang, masih terjadi, mark up, fiktif, negara dirugikan. Korupsi di wilayah perpajakan sebagai sumber penerimaan negara yang utama, penerimaan negara dari hampir 1.000 trilyun, 70% lebih itu dari pajak, sehingga kalau ada penyimpangan di situ terasa betul kontribusinya untuk penerimaan negara kita, di situ masih terjadi. Masih terjadi suap-menyuap dalam wilayah politik. Lantas, saya sendiri menilai, saya sampaikan di Bogor beberapa saat yang lalu, penggunaan dan pembelanjaan anggaran negara sesungguhnya masih dapat dioptimalkan dan diefisiensikan. Ini saudaranya penyimpangan sebetulnya, pemborosan, penghambur-hamburan. 

Saudara-saudara,

Dengan saya jelaskan ada good picture dan ada bad picture tadi, maka yang harus menjadi tekad kita, pemberantasan korupsi harus terus kita lanjutkan secara intensif dan agresif, tidak ada pilihan lain. Berkaitan dengan itu, topik yang diangkat dalam konferensi ini, yang sifatnya untuk mencegah korupsi secara nyata dan masih dilaksanakan di semua lembaga, semua lini, dan semua wilayah menjadi penting adanya. 

Saya kadang-kadang prihatin, upaya kita untuk, entah konferensi, entah bimbingan, entah penyuluhan, entah edukasi, yang sifatnya ingin menyelamatkan para pejabat untuk tidak terjatuh dalam korupsi, sering dianggap biasa-biasa saja. Saya ingin justru di situlah, sambutlah dengan positif karena tujuannya untuk menyelamatkan semuanya, menyelamatkan aset dan keuangan negara, dan menyelamatkan pejabat-pejabat negara itu sendiri.

 

Saudara-saudara,

Bagian yang ketiga atau yang terakhir dari agenda yang saya sampaikan adalah ke depan bagaimana kita ini, apa yang mesti kita lakukan bersama agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan dengan hasil yang makin nyata, ada lima hal.

 

Pertama, mari kita pastikan sistem, regulasi dan pengawasan makin efektif, di situ pangkal utamanya. Mari kita bikin bersih semua sistem kita, jangan ada loophole yang orang bisa menggunakan loophole itu untuk menyimpang. Mari kita perbaiki terus-menerus, manakala kita tahu ada kelemahan dari regulasi. Mari kita lakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif, termasuk metodologi whistle blower yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK, itu pertama.

 

Yang kedua, mari kita berikan atensi yang lebih besar kepada yang mengelola aset dan keuangan negara yang besar nilainya. Dari sisi penerimaan negara atau revenue berikan atensi pada lingkungan pajak dan beacukai, pada lingkungan BUMN-BUMN, apalagi yang besar-besar. Karena dia punya deviden, dia punya pajak sangat penting untuk memperkuat penerimaan negara. Dan kepada lembaga atau kementerian atau siapa pun yang menjadi kontributor utama dalam penerimaan negara kita, berikan atensi yang lebih. Itu dari sisi penerimaan. 

 

Dari sisi pembelanjaan atau spending, berikan atensi yang lebih besar kepada lembaga pemilik anggaran yang besar, termasuk yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan nilai rupiah yang juga besar. Saya masih melihat penyakit mark-up masih ada. Perangi dan berantas budaya mark-up. Harusnya bisa mengadakan 10 kendaraan untuk publik, karena harganya di-mark-up hanya dapat 7. Harusnya kita bisa membikin 6 bangunan untuk kepentingan rakyat, karena harganya di-mark-up hanya bisa 3. Apalagi jumlahnya ratusan, ribuan, triliunan, berapa banyak uang negara yang hilang karena mark-up. Ditinggikan harganya, padahal enggak segitu, masuk kantong atau bagi-bagi, itu yang kedua. 

 

Yang ketiga, cegah dan berantas korupsi di lingkungan penegak hukum. Bayangkan kalau kita sudah menghunus pedang perang lawan korupsi, tiba-tiba para penegak hukum yang harusnya berdiri paling depan memberantas korupsi, juga terlibat dalam kejahatan ini. Kalau ingin menyapu lantai yang kotor, mari kita pastikan sapu kita bersih terlebih dahulu. 

 

Yang keempat, berikan atensi pada korupsi dan penyimpangan dalam pelayanan publlik, utamanya bagi komponen masyarakat. Begini saudara-saudara, kemiskinan di Indonesia, saya mengatakan masih relatif tinggi, meskipun sudah turun, tahun 2006 itu tercatat 17,9%, kemudian tahun 2010 turun jadi berapa? 13,3%. Tapi 13,3% dari 237 tetap masih tinggi. Inilah PR untuk terus kita turunkan. 

 

Cara menurunkannya adalah saya ulangi lagi, tidak ada resep ajaib, tidak bisa tiba-tiba tiap tahun turun 5% gitu, tidak ada negara di dunia seperti itu. Tetapi tidak boleh jadi alasan bahwa kita tidak habis-habisan di dalam menurunkan korupsi. Kita harus all out untuk menurunkan kemiskinan.

 

Penurunan kemiskinan saudara tahu, yang kita lakukan ada dua track, bikin ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan makin tersedia, yang nganggur bisa bekerja. Kalau pekerja dapat income, penghasilan, dan orang dapat penghasilan, pasti tidak miskin atau berkurang kemiskinannya. Itu track economic development. 

 

Track yang kedua adalah bantuan pemerintah atau goverment driven untuk membantu kaum miskin itu. Yang saudara tahu ada 3 cluster. Cluster pertama kita bantu, bantuan sekolahnya, BOS, kita bantu kesehatannya, supaya gratis yang miskin-miskin, Jamkesmas. Kita beri beras yang namanya beras untuk rakyat miskin atau beras bersubsidi. Yang sangat miskin, extreme poverty namanya Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Itu cluster pertama. 

 

Cluster kedua, PNPM. Kita kasih 2 sampai 3 miliar per kecamatan untuk digunakan dengan baik. Yang berikutnya lagi, kita bantu kredit usaha mikro dengan jaminan pemerintah. Dengan harapan kalau semua nyampai, maka pengeluaran keluarga miskin itu akan jauh berkurang dan hidupnya makin layak, makin layak. Kalau ini dikorupsi, pelayanannya tidak baik, dihambat-hambat di sana-sini, ini dosanya luar biasa. Ini yang saya katakan, berikan pelayanan publik yang baik, yang bebas dari penyimpangan. Kalau tidak boleh saya katakan terlalu cepat korupsi, tetapi kelalaian dalam pemberian pelayanan publik seperti itu akan menggagalkan tujuan kita untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.

 

Yang kelima atau yang terakhir, saya menyambut baik metode whistle blower system. Bagus kalau semua dibikin online, terutama pengadaan-pengadaan barang, spending yang menjadi perhatian publik. Saya dengar sistemnya melindungi dan merahasiakan si peniup peluit itu. Si whistle blower  dirahasiakan tidak perlu, yang penting apa yang dilaporkan. Namun pastikan bahwa informasi yang dilaporkan oleh whistle blower itu mengandung kebenaran, bukan fitnah. Nanti kalau tidak dikritisi, campur antara laporan yang benar, informasi yang benar dengan sakit hati, ada yang kalah pilkada, langsung begitu saja dan banyak sekali kasus-kasus. 

Kemarin saya dapat SMS, karena sudah tahu saya akan membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, "Pak SBY," katanya, "Pak SBY mau buka konferensi pemberantasan korupsi, tolong pak tangkap itu bupati X, saya enggak sebutkan namanya. Tangkap bupati X itu." Jawaban kita tentu begini, presiden itu tidak bisa main tangkap. Tidak bisa presiden menyuruh penegak hukum, hukumlah seseorang atau bebaskan seseorang dari hukuman, tidak bisa. Kalau bapak, ibu punya informasi yang bagus, sampaikan dengan lengkap. 

 

Point saya apa, akan banyak sekali seperti-seperti itu, yang masuk ke saya juga banyak dan kita teruskan. Sebagian setelah dicek memang ada kebenarannya, sebagian tidak akurat atau mungkin ada masalah-masalah pribadi. Kita harus tahu keadaan masyarakat kita. Oleh karena itu, whistle blower system ini gunakan sebagai satu metode yang mudah-mudahan lebih bagus kita memberantas korupsi. Dengan catatan tadi, pastikan berikan penjelasan bahwa itu benar dan bisa ditindaklanjuti dan seterusnya. Tentu pegang praduga tidak bersalah dan tegakkan supremasi hukum. Gampang saja yang salah dihukum, yang tidak salah jangan dihukum. Yang salahnya besar hukumannya berat, yang salahnya kecil hukumannya ringan. Itu namanya adil. Siapa pun, entah kawan, entah saudara, entah siapa pun yang penting adil sesuai dengan tingkat kesalahannya. 

 

Kemarin saya melihat televisi, sahabat saya Presiden Dmitry Melvedev pidato di Moscow sana, pidato kenegaraanlah kalau kita dan pas saya mendengarkan sambutan yang bersangkutan, itu mengatakan Rusia akan menerapkan e-government. Jadi persis apa yang kita kembangkan seperti sekarang ini e-government termasuk, membikin lebih transparannya sistem yang ada di negara itu.

Saudara-saudara,

Sebelum saya akhiri sambutan saya dan saya buka konferensi ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pejabat pemerintah, pejabat non pemerintah, saya kira bisa didengarkan saja, terutama berlaku untuk menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, para bupati, para walikota dan wakil-wakilnya di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada di ruangan ini, saya harap juga bisa dikomunikasikan lewat teman-teman pers atau media massa. 

 

Saya mengingatkan sekali lagi, untuk menjaga integritas masing-masing dan cegahlah diri masing-masing untuk melakukan tindak pidana korupsi. Saya minta sambutlah dengan positif setiap upaya seperti konferensi ini ataupun upaya dari semua penegak hukum, KPK misalnya, Kejaksaan, Kepolisian, semua. Kalau melakukan penyuluhan, edukasi, pengingatan dan sebagainya, karena tujuannya baik, menyelamatkan mereka, mencegah untuk terlibat dalam kegiatan korupsi. Kita ingin semua pejabat pemerintah tentunya dan semualah selamat dan sukses dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya tidak mudah, kompleks. Sudah tugasnya tidak mudah, waktunya habis siang dan malam, dihantam sana-sini, kena musibah korupsi pula, ruginya berkali-kali. 

 

Begini, kalau ada pejabat pemerintah yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana korupsi, saya tidak bisa menolong dan saya tidak boleh menolong. Apakah SBY tidak punya hati? Punya. Saya juga sedih, kalau melihat ada gubernur, bupati, walikota, siapa saja tiba-tiba harus menjalani proses hukum, ditahan, diadili dan kemudian dipidana. Banyak yang saya kenal dengan yang bersangkutan dan ketika menjalani proses hukum tidak bisa bekerja memimpin daerahnya, padahal dipilih oleh rakyat,  tugasnya banyak. Saya sebagai presiden, kepala pemerintahan sudah rugi, yang harusnya bekerja penuh untuk propinsi, kabupaten dan kota, tidak bisa karena mereka ditahan dan harus menjalani pemeriksaan. Oleh karena itu, karena sedih dan karena luar biasa meruginya, ya marilah kita cegah dan cegah, dan cegah, jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi dengan kebersamaan kita. 

 

Dan kita punya pakta integritas, saya dengan kabinet punya, saya kira para gubernur punya. Dalam pakta integritas juga jelas, kalau terlibat korupsi atau penyimpangan hukum yang lain, pelanggaran hukum, ya tidak mungkin presiden harus menolong, harus dan seterusnya, tidak bisa. Jadi marilah kita jadikan sehingga kalau toh terjadi, ada yang mengatakan, saya menyesal menjadi menterinya Presiden SBY. Kalau urusan korupsi saya juga sekali lagi, tidak bisa dan tidak boleh, saya harus adil kepada semua. 

 

Oleh karena itulah, daripada menyesal di kemudian hari, setiap upaya seperti ini, pencegahan korupsi online system, whistle blower system, segala macam, ayolah kita sukseskan bersama.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah yang ingin saya sampaikan dan akhirnya dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan mengucapkan bismillahirrahmaanirrahiim, Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

 

Sekian.