Dalam pengarahannya kepada para menteri dan gubernur seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo mengawali dengan sekali lagi mengingatkan bahwa anggaran yang dimiliki oleh daerah harus segera dibelanjakan guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Â
"Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, akhir Desember 2015, anggaran daerah yang masih berada di bank daerah ada kurang lebih Rp90 triliun. Tetapi, pada akhir bulan lalu (April), anggaran yang ada di bank daerah ada Rp220 triliun. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan," buka Presiden seraya mengingatkan. Demikian seperti dilansir Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.
Â
Presiden kemudian menambahkan, bahwa dirinya telah menginstruksikan Menteri Keuangan agar daerah yang masih menyimpan anggaran dalam jumlah yang besar untuk dirubah ke dalam bentuk surat hutang. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari peringatan yang sebelumnya sudah disampaikan, namun belum dijalankan.
Â
"Pada bulan April yang lalu, saya sudah perintahkan Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uang besar sudah diubah ke surat hutang, artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan," tambahnya.
Â
Terkait dengan pembelanjaan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan, bahwa belanja anggaran harus pada hal-hal yang produktif. Pembelanjaan anggaran bukan ditujukan untuk pembangunan gedung yang tidak produktif. Pembelanjaan anggaran juga bukan ditujukan untuk perjalanan dinas, kunjungan kerja, mobil dinas, dan pembelian mebel. "Ini kesalahan yang harus kita hilangkan," tegasnya.
Â
Perubahan Orientasi menuju Money Follow Program dan Fokus pada Positioning Kota
Â
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginginkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang selama ini terjadi terkait dengan perencanaan anggaran. Beliau menginginkan agar anggaran belanja yang digelontorkan tidak lagi berorientasi pada money follow function, melainkan menjadi money follow program.
Â
"Sebuah provinsi misalnya memiliki anggaran Rp10 triliun. Di provinsi itu katakanlah ada 30 dinas, akhirnya dibagi ke semuanya. Kalau cara seperti ini diteruskan, uangnya pasti akan hilang tidak berbekas," ujar Presiden memberikan contoh.
Â
Melanjutkan hal tersebut, Presiden menjelaskan kepada para gubernur bahwa perencanaan anggaran seharusnya difokuskan kepada program kerja masing-masing daerah, bukan dibagi secara merata. Hal tersebut diungkapkan mengingat setiap kota, kabupaten, maupun provinsi seharusnya memiliki fokus yang berbeda-beda yang membutuhkan perencanaan anggaran tersendiri sesuai program prioritasnya.
Â
Lebih jauh, Presiden menginstruksikan kepada masing-masing daerah untuk dapat membangun positioning yang unik. Hal tersebut disampaikan Presiden mengingat selama ini daerah cenderung mengerjakan banyak hal sehingga tidak mampu untuk berfokus pada satu program atau tujuan. Presiden kemudian memberikan contoh sebuah kota yang mampu membangun diferensiasinya.
Â
"Terakhir saya melihat satu kota yang super fokus, seperti Sunnylands di Amerika. Satu kota itu ada 37 padang golf. Itu super fokus. Setiap hari yang namanya jet pribadi ada ratusan yang datang. Hanya ngurusi golf, contohnya,†terang Presiden.
Â
Presiden meyakini, bahwa kota yang mampu menunjukkan keunikan dirinya akan mampu bekerja lebih efisien dan meraih kesuksesan. Permasalahan yang ada mampu ditangani dengan lebih baik karena fokus hanya pada satu tujuan.
Â
"Ke depannya, kota yang super fokus itu akan memenangkan kompetisi karena lebih efisien. Percayalah!" ujar Presiden Joko Widodo.
Â
Menutup pengarahan Presiden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016, Presiden berharap seluruh kepala daerah dapat mengimplementasikan arahannya dengan baik seraya mendoakan agar para pemimpin daerah dapat dikenang dengan baik oleh rakyatnya.
Â
"Saya ingin Bapak/Ibu gubernur, bupati, walikota dikenang di kotanya, dikenang di kabupatennya, dikenang di provinsinya karena telah melakukan sesuatu dalam sebuah bidang yang memang betul-betul sukses," tutupnya.
Â
Turut hadir mendampingi Presiden, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Acara ini dihadiri pula oleh para Menteri Kabinet Kerja, Ketua DPD, Irman Gusman, dan para gubernur dari seluruh Indonesia. (Humas Kemensetneg)
Â