Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. Pertemuan berlangsung di Ruang Balai Citra, Hotel The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 11 Oktober 2018.
Tiba sekira pukul 08.25 WITA di lobi Hotel Laguna, Sekjen PBB yang juga mantan Perdana Menteri Portugal itu tampak mengenakan batik lengan panjang dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selanjutnya Presiden Joko Widodo bersama Antonio Guterres melakukan pembahasan sejumlah hal termasuk di antaranya ialah mengenai bencana gempa di Sulawesi Tengah dan perdamaian Palestina, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Memberikan keterangan selepas pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Sekjen PBB menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dan Lombok. Dirinya juga memuji respons pemerintah dalam melakukan penanganan cepat pascakejadian itu.
"Sekjen PBB mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki resiliensi yang tinggi dan mengapresiasi respons cepat pemerintah sehingga situasi dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Beliau mengatakan selalu tidak mudah kita bekerja pada saat situasi emergency seperti itu," ujar Retno.
Terkait dengan perdamaian dunia yang juga menjadi pembicaraan kedua pihak, Sekjen PBB mengapresiasi posisi Indonesia terhadap upaya perdamaian di Palestina. Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai mitra vital bagi PBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia diketahui sebagai negara kontributor terbesar terhadap pengiriman pasukan perdamaian PBB.
"Indonesia memiliki kekuatan dan keinginan untuk aktif di dalam upaya menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Jadi kemitraan Indonesia dan PBB dinilai oleh Sekjen PBB sangat excellent," katanya.
Adapun terhadap upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan guna menangani permasalahan di Rakhine State, Myanmar, Sekjen PBB menilai bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat untuk melakukan penanganan dengan cara-cara yang sesuai sehingga dapat tetap berkontribusi di tengah situasi yang sulit.
"Sekjen PBB mengatakan bahwa cara Indonesia mendekati isu tersebut dinilai pas sehingga Indonesia dapat memberikan kontribusi walaupun situasinya tidak mudah. Kemajuan (penanganan) juga masih terus didorong, tetapi Indonesia diyakini dapat terus berkontribusi dalam upaya menyelesaikan situasi di Rakhine State," tuturnya.
Untuk diketahui, dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(Humas Kemensetneg)