Mimpi itu kini terwujud. Masyarakat Pulau Nangka, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, tak lagi membutuhkan biaya besar untuk mendapat penerangan sejak masuknya jaringan listrik PLN ke pulau tersebut. Warga yang berjumlah sekitar 70 KK sekarang bisa menikmati listrik dengan hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 2x100 kilo Watt(kW) yang terpasang di dusun mereka, beberapa waktu silam.
“Akhirnya Pulau Nangka terang benderang,” kata Alie, kepala Dusun Pulau Nangka. Ia menuturkan, masyarakat di Pulau Nangka sebelumnya sangat terbebani dengan biaya hidup yang besar, terutama untuk penerangan yang menggunakan minyak tanah. “Masyarakat di sini rata-rata mata pencahariannya nelayan. Habis maghrib, sebatas jam 7 anak-anak sudah tidur. Mereka tidak bisa mengulangi pelajaran di sekolah karena penerangan terbatas," tutur Alie.
Hadirnya listrik juga menjadi semangat baru bagi Jefri, Siswa SDN Pukung Wonorejo, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, “Sebelumnya kalau malam saya pakai lampu pelita untuk belajar. Sekarang bisa menggunakan lampu tanpa takut sakit mata,” kata Jefri.
Memang, tidak mudah menghadirkan listrik di desa-desa tersebut. Pemasangan jaringan listrik seringkali terhambat kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung. Perjuangan berat dalam mengalirkan listrik ke Dusun Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Sulawesi Selatan diceritakan seorang guru SD bernama Tila Paire. "Selama proyek ini jalan, kami bahu-membahu menggotong tiang kurang lebih 60 kg dari Kalidong (dusun tetangga) dengan tangan kosong melewati sungai dan hutan. Tapi mereka tetap semangat karena begitu inginnya listrik masuk sini," kenangnya.
Terobosan Melistriki Nusantara
Di tengah semua kendala yang dihadapi di lapangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik, mewujudkan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk menerangi wilayah timur nusantara. Peningkatan rasio elektrifikasi pun menjadi salah satu target utama Pemerintah dalam menjalankan program di sektor ESDM. Menteri ESDM Ignasius Jonan menargetkan rasio elektrifikasi akan menembus angka 99% hingga akhir tahun 2019 nanti. “Prognosa ini berdasarkan analisa laporan perhitungan rasio elektrifikasi di tahun 2017 dan target di tahun 2018 sebesar 97,5%,” kata Menteri ESDM di Jakarta (27/4).
Jonan menuturkan, rasio elektrifikasi nasional tahun tahun 2017 tercatat sebesar 95,35%. Rasio elektrifikasi ini menggambarkan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibandingkan dengan jumlah rumah tangga nasional. Sebanyak 62,5 juta atau sekitar 93,03% rumah tangga teraliri listrik dari PLN, sementara 1,5 juta atau 2,32% rumah tangga mendapat listrik dari off-grid non PLN yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, dan rumah tangga berlistrik tanpa kWh meter.
Angka capaian rasio elektrifikasi tersebut belum termasuk perhitungan program pra-elektrifikasi melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) pada 2017. Apabila dimasukkan dalam perhitungan, maka rasio elektrifikasi tahun 2017 mendapat tambahan sebesar 0,02% menjadi 95,37%. Besaran ini merupakan hasil koordinasi Ditjen EBTKE dengan PLN dimana data penerima bantuan LTSHE per akhir 2017 sebanyak 7.068 Kepala Keluarga (KK).
Lantas, akankah keberhasilan menerangi Pulau Nagka, Pukung, hingga Panassang dapat berlanjut pada pencapaian realisasi rasio elektrifikasi sebesar 99% di tahun 2019? Menjawab hal tersebut, Pemerintah melakukan beberapa terobosan (breakthrough) dalam melistriki hingga ke pelosok negeri.
Pemerintah saat ini tengah bergerak cepat dengan berkoordinasi secara aktif dan insentif menyusun peraturan lanjutan yang diperlukan dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Pemerintah juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan listrik di wilayahnya, terutama bagi daerah yang belum berlistrik. Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN, Menteri Jonan mendorong untuk dapat segera dilistriki. "Wilayah Papua misalnya, bikin independen-grid sendiri asal kepala daerah setuju. Kalau tidak (segera dialiri listrik) kita tidak akan mencapai rasio elektrifikasi 100%," tutur Jonan.
Tak cukup di situ, Pemerintah juga memanfaatkan dana APBD dan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembiayaan penyambungan listrik gratis kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin. Pemberian paket LTSHE juga terus dilakukan, menyasar ke 175 ribu KK di tahun 2018 dan 150 ribu KK pada tahun 2019.
Berdasarkan hasil analisa terhadap proyeksi kebijakan di atas dan capaian rasio elektrifikasi tahun 2017 dan target di tahun 2018, maka sangat memungkinkan apabila target rasio elektrifikasi di tahun 2019 akan tercapai dengan asumsi seluruh masyarakat mempunyai kemampuan bayar (ability to pay) untuk berlangganan listrik. (Tim Komunikasi Kementerian ESDM-Humas Kemensetneg)