Presiden Joko Widodo menekankan kepada kepala daerah agar tidak menyalahgunakan dana, apalagi yang berkaitan dengan APBD. Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
“Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa”, tegas Jokowi.
Nantinya, Presiden menyampaikan, pihaknya akan membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Presiden yakin, sistem tersebut akan membantu mencegah adanya tindak korupsi, terutama di kalangan kepala daerah. Untuk itu, dia pun mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.
“Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, dalam rilis Asdep Humas dan Protokol Setkab dsiebutkan bahwa Presiden juga mengingatkan agar pengelolaan APBD tidak lagi menggunakan pola yang lama, yakni anggaran dibagi rata ke dinas-dinas. Selain itu, pengelolaannya juga masih dikemudikan oleh Kepala Dinas Keuangan dan Badan Keuangan Daerah.
”Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” tegas Presiden.
Dia mengaku ingin agar jajaran pilihannya tersebut mengelola anggaran untuk pasar. Perkiraannya, di sebuah daerah ada 10 hingga 20 pasar. Yang harus dilakukan tinggal bagaimana melobi agar DPRD setuju.
“Saya minta pasar ini selesai 2 tahun. Sudah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden.
Padat Karya
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar daerah memperbanyak proyek-proyek, program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, demi meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.
“Karena dari survei yang kita lihat, rakyat itu sekarang permintaan yang pertama itu adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” katanya.
Hal yang bisa dilakukan dengan padat karya, menurutnya, yaitu misalnya perbaikan irigasi, jalan-jalan, dan lain-lain. Dari hal tersebut, yang diutamakan adalah sistem cash for work, seperti BLT yang memberikan dana kepada masyarakat, namun kali ini mereka harus bekerja.
“Kalau BLT kan diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” tutur Presiden.
Setelah itu, nantinya, daerah akan membutuhkan pemimpin-pemimpin, baik di pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan dan inovasi-inovasi.
“Jangan rutinitas. Buatlah terobosan yang baru, yang mempercepat, buatlah terobosan yang melayani masyarakat”, tambah Presiden.
RKP 2017 ini dihadiri sekitar 576 Kepala Daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, para kepala daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (Asdep Humas dan Protokol Setkab bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo-Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?