Sidang Kabinet Paripurna : Bahas Percepatan Pembangunan Papua dan Rehabilitasi Lahan Gambut Kalteng
Dalam keterangan persnya usai sidang kabinet, Menko Polhukam Widodo AS menjelaskan, percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Irjabar dioerientasikan pada percepatan peningkatan kesejahteraan. Bagaimana realitas dan dinamika pembangunan di kedua provinsi ini harus dilihat dan ditangani melalui kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan ke depan. "Tentunya dalam perumusan kebijakan ke depan ini yang menjadi orientasi awal bagaimana pemerintah daerah menjadi ujung tombak," kata Widodo.
Dalam konteks ini, pemda lanjut Widodo, yang paling tahu masalah-masalah yang dihadapi. Karena itulah sebenarnya ke depan konsep kebijakan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ini didasarkan pada rencana induk dan rencana aksi yang disusun oleh pemerintah daerah. "Kemudian bagaimana pemerintah pusat memberikan back up dan dukungan terhadap konsep-konsep yang dirumuskan oleh pemerintah daerah ini," Widodo menambahkan.
Beberapa aspek yang disentuh dalam percepatan pembangunan di Papua ini, jelas Widodo, yang pertama masalah infrastruktur dasar. “Ini menjadi sangat penting agar ada peningkatan akses stabilitas di wilayah-wilayah yang terpencil, daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan, sehingga komunikasi antara provinsi dan kabupaten menyentuh kepada rakyatnya, dan daerah-daerah ini dapat terjangkau dengan baik," ujar Widodo.
Pengembangan perkebunan untuk kelapa sawit dan sebagainya juga menjadi menjadi salah satu kebijakan bagi penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. “Kita melihat untuk Papua dan Irjabar ini kebijakan-kebijakan khusus tentang pengembangan sumber daya manusia, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan capacity building dan sebagainya, “ kata Menko Polhukam.
Hal kedua yang dibicarakan adalah mengenai rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Gubernur Kalteng Augustin Teras Narang melaporkan soal potensi yang masih bisa dikembangkan dari hampir 1,5 juta hektar lahan gambut yang ada untuk tanaman pangan, lahan konservasi, dan sebagainya. "Ada arahan-arahan dari Presiden untuk mematangkan konsep kebijakan dengan mengedepankan Pemda, kemudian menyusun rencana-rencana aksinya," kata Widodo menuturkan.
Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/02/14/1570.html