Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Senin (13/7) pagi memimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Kantor Kepresidenan. Rapat Koordinasi itu dihadiri pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukkam Widodo A.S., Menhuk dan HAM Andi Mattalata, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Kepala BPKP Anwar Nasution, dan Wakil Ketua KPK Candra M. Hamzah.
Dalam sambutannya di awal rapat, Presiden SBY menjelaskan bahwa rapat koordinasi seperti ini bukan baru sekali ini dilakukan, tapi sudah beberapa kali. "Rakor seperti ini sudah beberapa kali dilakukan baik sebagai kepala negara mapupun kepala pemerintahan, dengan saudara-saudara para pimpinan lembaga negara yang lainnya, melakukan suatu koordinasi, komunikasi, yang akhirnya kita dapat bersinergi lebih baik lagi," kata SBY.
Tujuan dari rakor ini, menurut Presiden SBY adalah pertama, ingin terus menghidupkan semangat dan komitmen pemerintah yang tinggi, utamanya dalam penegakan hukum dan dalam pemberantasan korupsi. "Saya berharap jangan pernah pudar, semangat dan komitmen untuk itu karena ini prioritas kita, ini amanat reformasi, dan ini akan terus kita jalankan agar sistem kita makin bersih," ujar SBY.
"Kita telah melakukan banyak hal, selama hampir 5 tahun ini, tentu banyak yang kita capai, memberantas korupsi, melakukan reformasi birokrasi, mengembalikan aset-aset negara yang sempat dikorupsi, dibawa kabur oleh pihak-pihak tertentu. Ada capaian kita. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yg setinggi-tingginya," SBY menyerukan.
Penilaian dari lembaga independen, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga telah mencatat kebersamaan dan kerja keras tersebut, yang telah menghasilkan sejumlah capaian. "Tapi kita semua menyadari ini belum cukup, we have to do more. Oleh karena itu rakor kita hari ini disamping terus memelihara semangat dan komitmen yang tinggi, juga mendorong kita berbuat lebih baik lebih banyak lagi di masa depan," tegas SBY.
"Dari tujuan itu yang telah saya sampaikan tadi, mari kita bersinergi. Jangan kita justru saling tidak mendukung di antara kita satu sama lain dalam menjalankan tugas yang tidak ringan dan mulia ini. Saudara-saudara, kalau saya boleh menggunakan bahasa terang, dalam upaya kita bersama menjalankan tugas, sekali-sekali terasa ada gesekan. Gesekan seperti ini jangan dianggap kita tidak punya komitmen dan semangat untuk menjalankan tugas kita masing-masing," SBY menjelaskan.
Hal tersebut, lanjut SBY, bisa terjadi di manapun, di negara manapun, pada wilayah apapun. "Oleh karena itu, kalau kita merasa ada yg tidak pas, tidak klop, semacam gesekan, dan media massa mengangkat. Tadi malam saya ketemu 65 anggota editors club, termasuk wartawan senior. Saya mengatakan di negara manapun, media massa lebih banyak mengangkat the story of conflict, kurang memberi ruang the story of settlement, of accomodation, of reconsiliation. Oleh karena itu kita yang harus betul-betul tepat dalam mengelola permasalahan ini dan tepat dalam berkomunikasi dengan media massa," pesan SBY.
"Di waktu yang lalu terus terang ada gesekan antara KPK dengan MA, antara KPK dengan BPK. Sekarang ini barangkali sedikit ada gesekan antara KPK dengan Polri. Ini realitas, saya buka saja, sebagai wujud transparansi kita, tetapi bukan tidak ada solusi, bukan tidak ada jalan keluar. Kita semua ingin betul-betul menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tidak ada masalah yg tidak ada solusinya. Kalau hati kita, pikiran kita memang ingin terus bersinergi dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, tidak ada diantara kita yang punya niat yang tidak baik, yang ingin menggagalkan pemberantasan korupsi, tidak ada yang bisa menimbulkan gesekan yang seperti itu," terang SBY.
Presiden SBY menegaskan bahwa rivalitas itu selalu ada. "Bukan hanya di Indonesia antara mungkin kejaksaan, kepolisian, KPK dan lain-lain. Rivalitas itu, sepanjang untuk kebaikan, prestasi, untuk masing-masing berbuat yang terbaik, tidak menjadi hambatan. Manakala rivalitas menjadi negatif, ini yang harus kita cegah bersama-sama. Oleh karena itu semangat kita di situ," ujar SBY.
SBY merujuk beberapa contoh. "Waktu saudara Antasari mendapatkan sangkaan karena disangka melaksanakan sebuah pelanggaran hukum, yang muncul pada tingkat publik dan tingkat media sebagian mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan KPK. Itu adalah Pak Antasari dan kesalahan dari segi hukum, ya ada proses hukum. Tapi ada juga yang mengatakan, ah ini untuk menggembosi KPK, untuk melemahkan KPK. Inilah yang harus kita jernihkan, kita letakkan pada permasalahan yang benar, supaya masyarakat, rakyat, tidak mendapatkan informasi yang keliru tentang semuanya itu," kata SBY.
"Saya pernah dalam suatu pertemuan dengan Kompas, ditanya waktu itu bagaimana pandangan saya, bukan hanya tentang KPK, tapi tentang topiknya check and balances antara lembaga-lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau check and balances dalam arti luas, termasuk KPK, MK, MA, dan lain-lain. Saya katakan, saya punya pendapat, dan saya kira bukan pendapat yang aneh. Di dunia ini, di negara manapun mesti ada check and balances dalam arti luas. Kekuasaan mesti dicek dengan kekuatan yang lain. Manakala kekuasaan itu sangat luas tanpa di cek, mengeceknya bisa dengan UUD, bisa UU, bisa kontrol pers, bisa kontrol masyarakat, maka akan menimbulkan masalah," SBY menerangkan.
"Saudara tahu dulu pemerintah terlalu kuat, eksekutif terlalu kuat, itu juga menimbulkan masalah. Intinya check and balances. KPK pun mesti ada komponen UU, pengawasan publik juga BPK, demikian juga MA, apalagi presiden. Presiden dikontrol dari berbagai segi. Tapi itu baik, agar betul-betul kita dalam menjalankan kekuasaan, benar-benar pas tepat. Ini yang mesti kita tata kembali," terang SBY.
Presiden SBY merasa harus memberikan klarifikasi. "Tidak mungkin seorang SBY, Presiden, mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang menjadi komitmen dan tekad kita sejak awal. Ada ekses misalkan dalam penegakan hukum, dan itu bisa dilakukan Polri, kejaksaan, bisa dilaksanakan KPK dan sebagainya. Ekses itu tidak ada disain, bukan tujuan, bisa terjadi, itulah yang kita cegah agar pemberantasan korupsi berjalan, pelaksanaan pembangunan, jalannya pemerintahan juga tetap berjalan," tegas SBY.
"Perkara-perkara itu bisa saja terjadi, yang penting bagaimana segera mencari jalan keluar, berkoordinasi, duduk bersama mencari jalan yang baik," tambahnya. Presiden SBY ingin agar dalam rakor itu diantara komunitas penegak hukum dalam arti yang luas, integrated justice system itu dijalani dengan baik. "Mari kembali pada UUD, UU, mari kita tingkatkan komunikasi dan koordinasi tanpa mengintervensi peran, fungsi dan tugas masing-masing. Kita sudah punya tujuan, yang paling penting mencegah korupsi. Ketika korupsi itu terjadi tidak semudah itu untuk mengembalikan aset. Jadi pencegahan dan pencegahan," seru SBY.
"Itu semangat kita. Dengan cara reformasi birokrasi, dengan cara pendidikan, jangan menjebak, dicegah. "Kalau memang korupsi diwaktu yang lalu itu luar biasa, merusak keadilan, rakyat dan negara dirugikan, kita kejar sampai dimanapun. Selanjutnya adalah korupsi yang sedang berlangsung. Yang masih melakukan korupsi apalagi dengan skala yang besar, ya harus sangat tegas kita mengatasi," ujarnya. "Tiga tujuan itu adalah misi bersama kita, yang paling mulia adalah mencegah, mencegah, dan mencegah," tandas SBY.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/07/13/4498.html
Dalam sambutannya di awal rapat, Presiden SBY menjelaskan bahwa rapat koordinasi seperti ini bukan baru sekali ini dilakukan, tapi sudah beberapa kali. "Rakor seperti ini sudah beberapa kali dilakukan baik sebagai kepala negara mapupun kepala pemerintahan, dengan saudara-saudara para pimpinan lembaga negara yang lainnya, melakukan suatu koordinasi, komunikasi, yang akhirnya kita dapat bersinergi lebih baik lagi," kata SBY.
Tujuan dari rakor ini, menurut Presiden SBY adalah pertama, ingin terus menghidupkan semangat dan komitmen pemerintah yang tinggi, utamanya dalam penegakan hukum dan dalam pemberantasan korupsi. "Saya berharap jangan pernah pudar, semangat dan komitmen untuk itu karena ini prioritas kita, ini amanat reformasi, dan ini akan terus kita jalankan agar sistem kita makin bersih," ujar SBY.
"Kita telah melakukan banyak hal, selama hampir 5 tahun ini, tentu banyak yang kita capai, memberantas korupsi, melakukan reformasi birokrasi, mengembalikan aset-aset negara yang sempat dikorupsi, dibawa kabur oleh pihak-pihak tertentu. Ada capaian kita. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yg setinggi-tingginya," SBY menyerukan.
Penilaian dari lembaga independen, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga telah mencatat kebersamaan dan kerja keras tersebut, yang telah menghasilkan sejumlah capaian. "Tapi kita semua menyadari ini belum cukup, we have to do more. Oleh karena itu rakor kita hari ini disamping terus memelihara semangat dan komitmen yang tinggi, juga mendorong kita berbuat lebih baik lebih banyak lagi di masa depan," tegas SBY.
"Dari tujuan itu yang telah saya sampaikan tadi, mari kita bersinergi. Jangan kita justru saling tidak mendukung di antara kita satu sama lain dalam menjalankan tugas yang tidak ringan dan mulia ini. Saudara-saudara, kalau saya boleh menggunakan bahasa terang, dalam upaya kita bersama menjalankan tugas, sekali-sekali terasa ada gesekan. Gesekan seperti ini jangan dianggap kita tidak punya komitmen dan semangat untuk menjalankan tugas kita masing-masing," SBY menjelaskan.
Hal tersebut, lanjut SBY, bisa terjadi di manapun, di negara manapun, pada wilayah apapun. "Oleh karena itu, kalau kita merasa ada yg tidak pas, tidak klop, semacam gesekan, dan media massa mengangkat. Tadi malam saya ketemu 65 anggota editors club, termasuk wartawan senior. Saya mengatakan di negara manapun, media massa lebih banyak mengangkat the story of conflict, kurang memberi ruang the story of settlement, of accomodation, of reconsiliation. Oleh karena itu kita yang harus betul-betul tepat dalam mengelola permasalahan ini dan tepat dalam berkomunikasi dengan media massa," pesan SBY.
"Di waktu yang lalu terus terang ada gesekan antara KPK dengan MA, antara KPK dengan BPK. Sekarang ini barangkali sedikit ada gesekan antara KPK dengan Polri. Ini realitas, saya buka saja, sebagai wujud transparansi kita, tetapi bukan tidak ada solusi, bukan tidak ada jalan keluar. Kita semua ingin betul-betul menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tidak ada masalah yg tidak ada solusinya. Kalau hati kita, pikiran kita memang ingin terus bersinergi dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, tidak ada diantara kita yang punya niat yang tidak baik, yang ingin menggagalkan pemberantasan korupsi, tidak ada yang bisa menimbulkan gesekan yang seperti itu," terang SBY.
Presiden SBY menegaskan bahwa rivalitas itu selalu ada. "Bukan hanya di Indonesia antara mungkin kejaksaan, kepolisian, KPK dan lain-lain. Rivalitas itu, sepanjang untuk kebaikan, prestasi, untuk masing-masing berbuat yang terbaik, tidak menjadi hambatan. Manakala rivalitas menjadi negatif, ini yang harus kita cegah bersama-sama. Oleh karena itu semangat kita di situ," ujar SBY.
SBY merujuk beberapa contoh. "Waktu saudara Antasari mendapatkan sangkaan karena disangka melaksanakan sebuah pelanggaran hukum, yang muncul pada tingkat publik dan tingkat media sebagian mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan KPK. Itu adalah Pak Antasari dan kesalahan dari segi hukum, ya ada proses hukum. Tapi ada juga yang mengatakan, ah ini untuk menggembosi KPK, untuk melemahkan KPK. Inilah yang harus kita jernihkan, kita letakkan pada permasalahan yang benar, supaya masyarakat, rakyat, tidak mendapatkan informasi yang keliru tentang semuanya itu," kata SBY.
"Saya pernah dalam suatu pertemuan dengan Kompas, ditanya waktu itu bagaimana pandangan saya, bukan hanya tentang KPK, tapi tentang topiknya check and balances antara lembaga-lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau check and balances dalam arti luas, termasuk KPK, MK, MA, dan lain-lain. Saya katakan, saya punya pendapat, dan saya kira bukan pendapat yang aneh. Di dunia ini, di negara manapun mesti ada check and balances dalam arti luas. Kekuasaan mesti dicek dengan kekuatan yang lain. Manakala kekuasaan itu sangat luas tanpa di cek, mengeceknya bisa dengan UUD, bisa UU, bisa kontrol pers, bisa kontrol masyarakat, maka akan menimbulkan masalah," SBY menerangkan.
"Saudara tahu dulu pemerintah terlalu kuat, eksekutif terlalu kuat, itu juga menimbulkan masalah. Intinya check and balances. KPK pun mesti ada komponen UU, pengawasan publik juga BPK, demikian juga MA, apalagi presiden. Presiden dikontrol dari berbagai segi. Tapi itu baik, agar betul-betul kita dalam menjalankan kekuasaan, benar-benar pas tepat. Ini yang mesti kita tata kembali," terang SBY.
Presiden SBY merasa harus memberikan klarifikasi. "Tidak mungkin seorang SBY, Presiden, mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang menjadi komitmen dan tekad kita sejak awal. Ada ekses misalkan dalam penegakan hukum, dan itu bisa dilakukan Polri, kejaksaan, bisa dilaksanakan KPK dan sebagainya. Ekses itu tidak ada disain, bukan tujuan, bisa terjadi, itulah yang kita cegah agar pemberantasan korupsi berjalan, pelaksanaan pembangunan, jalannya pemerintahan juga tetap berjalan," tegas SBY.
"Perkara-perkara itu bisa saja terjadi, yang penting bagaimana segera mencari jalan keluar, berkoordinasi, duduk bersama mencari jalan yang baik," tambahnya. Presiden SBY ingin agar dalam rakor itu diantara komunitas penegak hukum dalam arti yang luas, integrated justice system itu dijalani dengan baik. "Mari kembali pada UUD, UU, mari kita tingkatkan komunikasi dan koordinasi tanpa mengintervensi peran, fungsi dan tugas masing-masing. Kita sudah punya tujuan, yang paling penting mencegah korupsi. Ketika korupsi itu terjadi tidak semudah itu untuk mengembalikan aset. Jadi pencegahan dan pencegahan," seru SBY.
"Itu semangat kita. Dengan cara reformasi birokrasi, dengan cara pendidikan, jangan menjebak, dicegah. "Kalau memang korupsi diwaktu yang lalu itu luar biasa, merusak keadilan, rakyat dan negara dirugikan, kita kejar sampai dimanapun. Selanjutnya adalah korupsi yang sedang berlangsung. Yang masih melakukan korupsi apalagi dengan skala yang besar, ya harus sangat tegas kita mengatasi," ujarnya. "Tiga tujuan itu adalah misi bersama kita, yang paling mulia adalah mencegah, mencegah, dan mencegah," tandas SBY.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/07/13/4498.html
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?