Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional Indonesia, antara lain menciptakan Indonesia yang aman dan damai, menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
SBY mengakui bahwa kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memang penuh tantangan. "Berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor dan bencana banjir telah menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan material. Melonjaknya harga minyak dunia juga menyebabkan dampak yang cukup berat bagi perekonomian," papar SBY. Untuk mengharapi situasi tersebut, SBY melanjutkan, pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya dengan baik melalui bantuan tanggap darurat, maupun rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak.
SBY kemudian menyebut cara penanganan lumpur di Sidoarjo sebagai contoh bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan membiarkan rakyat terus menderita. "Pemerintah telah membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan. Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini. Laporan terakhir yang saya terima, proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20% untuk tahap awal telah berjalan. Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres 14 tahun 2007," jelas SBY.
Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam hal menciptakan Indonesia yang aman dan damai adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum di Poso dan Maluku, yang saat ini telah berkembang semakin baik. "Keadaan di Poso dan Maluku juga dapat kita kelola, dengan kohesi sosial yang makin kokoh. Reintegrasi pasca konflik yang kita laksanakan di Aceh juga berlangsung secara damai dan berkelanjutan," papar SBY.
Dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat, SBY menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Menandai keseriusan pemerintah untuk segera dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua procinsi tersebut, saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," kata SBY. Prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat Papua ditujukan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial, serta kebijakan khusus bagi putra-putri Papua.
SBY memberikan dorongan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan aturan Otonomi Khusus, untuk berdiri di depan dalam menyukseskan percepatan pembangunan tersebut.
Presiden SBY hadir di gedung DPR-RI didampingi Wapres Jusuf Kalla, beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Ibu Mufidah JK dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir pula pimpinan DPR-RI, pimpinan dan anggota lembaga negara, serta Duta Besar negara-negara sahabat.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/08/16/2134.html