Terdapat tiga opsi yang diajukan kepada Presiden SBY sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tim. “Tiga opsi yang diajukan tim itu, pertama meneruskan sekolah ini di Jatinangor dengan sistem yang berubah sama sekali, bukan lagi sekolah kedinasan. Rekruitmen akan ditata ulang, perlakuan - perlakuan mereka akan ditata ulang, kurikulum nya akan berubah, namanya juga akan berubah," kata Ryaas Rasyid kepada wartawan, usai melapor pada Presiden.
Kedua, lanjutnya, "Pembangunan APDN regional di lima provinsi untuk mengakomodasi 33 provinsi. Kita menyarankan lima provinsi, yaitu satu di Jawa, satu di Sumatera, satu di Kalimantan, satu di Sulawesi, dan satu di wilayah Timur. Opsi ketiga adalah pendidikan kedinasan murni sesuai dengan Undang – undang Sisdiknas, hanya menerima lulusan S -1 untuk pendidikan keahlian pemerintahan tanpa gelar, di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, “ jelas Ryaas.
Selain itu tim juga melaporkan kepada Presiden mengenai tiga sumber masalah di IPDN. “Kita telah mempresentasikan ketiga sumber masalah di IPDN, yaitu pertama masalah kepemimpinan, kedua manajemen kelembagaan, dan kewtiga adalah sistem pendidikan yang menyangkut pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan . Kami sudah presentasikan seluruhnya, dimana letak masalahnya. Kita juga sudah jelaskan situasi prasarana dan situasi psikologis yang menekan dan sebagainya, sampai pada kesimpulan bahwa sistem yang ada sekarang tidak bisa lagi dipertahankan. Sesuai dengan keinginan Presiden pada waktu merespon pertama kali peristiwa itu, akan ada perubahan yang fundamental, istilah Presiden overhaul, dari sistem yang ada sekarang, “ kata Ryaas lagi.
Dikatakan Ryaas, Presiden SBY memberikan respon yang sangat baik, dan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut dari hasil paparan tim evaluasi ini. “Kami telah selesai melaporkan hasilnya kepada Presiden, dan Presiden memberikan respon yang positif dan dalam satu minggu ini beliau akan berkonsultasi dengan semua menteri yang berhubungan dengan ini. Bahkan beliau memberikan komitmen kepada kami bahwa pada sidang kabinet yang akan dihadiri oleh para Gubernur, tim juga akan diikustsertakan untuk memberi masukan dalam pembahasan sebelum Presiden mengambil keputusan, “ kata Ryaas.
Menurut Ryaas, apapun yang dipilih oleh Presiden, merupakan jalan tengah dari tarik menarik yang ekstrim antara mempertahankan apa yang ada sekarang, atau membubarkan. “ Istilahnya Presiden akan ada new set up , ada set up baru dari sistem pendidikan kepamongprajaan. Ketiga opsi tersebut merupakan jalan tengah dari tarik menarik yang ekstrim antara mempertahankan apa yanga da sekarang, atau membubarkan, “ kata Ryaas.
Hadir pada pertemuan tersebut selain ketua tim Ryaas Rasjid, juga anggota tim yaitu Arief Rachman, Ratna Juwita, Cemana Wijaya, Rini Panganti, Muchlis Hamdi, Nasaruddin dan Supeno Najali. Sementara Presiden SBY didampingi oleh Mendagri Ad interim Widodo A.S., Mensesneg Hatta Rajasa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Jubir Andi Mallarangeng.
Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/05/24/1865.html