“Kami melaporkan kepada Presiden SBY hasil survey yang kami adakan,� kata Todung Mulya Lubis usai diterima Presiden. “Dalam survey yang kami adakan, temuan-temuan kami menunjukkan bahwa korupsi dan suap masih cukup banyak terjadi di berbagai instansi pemerintahan, terutama lembaga-lembaga yang vertikal, walaupun kita melihat ada perbaikan-perbaikan. Korupsi masih membuat kita waspada dan prihatin. Apalagi kalau melihat indikasi-indikasi suap di beberapa lembaga dan instansi yang memang cukup membuat kita bertanya-tanya, mengapa mekanisme pengawasan internal masih belum berjalan, dan mengapa budaya korupsi masih melembaga. Ini adalah cerminan dari sistem yang dibutuhkan banyak sekali koreksi,� ujar Todung.
Di media, tambah Todung, dikatakan pengadilan adalah institusi yang paling banyak dikritik, karena kasus suap seratus persen datang dari pengadilan. “Yang menarik dari survey ini adalah bahwa komitmen kepala daerah menunjukkan peningkatan kearah yang lebih baik. Kalau kita melihat 32 kota yang disurvey, rata-rata ada peningkatan komitmen dalam meberantas koruspi. Ini adalah satu hal yang sangat positif, yang membuat kita dapat memiliki optimisme dalam melangkah kedepan,� lanjutnya.
Kata Todung, indeks pelayan publik dari berbagai instansi pemerintahan jika dibandingakan dengan survey pertama tahun 2004 lalu, terdapat angka-angka perbaikan, meskipun angka perbaikan itu belum signifikan. “Kami menyampaikan laporan ini kepada Presiden sebagai bahan rujukan dan Presiden mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi ini adalah cermin yang harus digunakan semua kepala daerah, semua instansi pemerintahan untuk melihat dimana kita berada. Dari sinilah kita melangkah kedepan,� kata Todung dalam pernyataan persnya didampingi Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng.
“Komitmen yang membaik itu seharusnya menjadi modal dalam memberantas korupsi, meskipun Presiden mengakui bahwa komitmen belum sepenuhnya bisa diterjemahkan pada tingkat implementasi. Tantangan pemerintah adalah bagaimana menggerakkan mesin birokrasi pemerintahan ini agar dapat menerjemahkan komitmen itu,� terang Todung. Dalam kaitannya dengan usulan TI, Presiden mengatakan agar pemberantasan korupsi ini dikaitkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi lembaga penegakan hukum termasuk peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. “Tidak mungkin memberantas korupsi tanpa ada birokrasi yang bersih dan lembaga penegak hukum yang bersih,� lanjutnya.
Presiden SBY menegaskan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh berhenti. “ Ini dalah komitmen yang sangat positif dari Presiden, mudah-mudahan hasil survey ini dapat menjadi bagian dari proses kita untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme kedepan,� tegas Todung.
Survey yang dilakukan TI Indonesia dilakukan bulan Oktober hingga Desember 2006. Survey ini melibatkan 1760 pelaku usaha dari 32 kota di Indonesia yang secara sukarela menjadi responden, diantaranya pernah menjadi responden survey serupa tahun 2004.
Saat menerima tamunya, Presiden didampingi Menko Polhukkam Widodo AS, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Menhuk dan HAM Hamid Awaludin, Ketua Tim Tastipikor Hendarman. Sementara Todung didampingi Ismid Hadad, Felia Salim, Mayling Oey Gardiner, Agus Purnomo, Rizal malik dan Rezki Sri Wibowo.
Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/02/28/1612.html