Visi Indonesia : Keterbukaan dan Kompetisi

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah tengah melakukan pembenahan regulasi. Sebab banyak sekali regulasi yang justru menjerat dan mempersulit. Misalnya banyak sekali Perda yang berkaitan dengan retribusi. "Ini sangat menyusahkan masyarakat dan dunia usaha. Perda seperti ini harus dihapus," ujar Peesiden. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang sampai saat ini sudah mencapai 11 paket menyangkut deregulasi.

 

Presiden mencontohkan salah satu akibat dari regulasi yang menjerat pembangunan infrastruktur di Indonesia, yakni kasus listrik. Presiden mengatakan, bahwa masalah listrik selalu dikeluhkan oleh masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Penyebabnya karena investor yang ingin melakukan investasi di bidang energi mengeluhkan izin yang terlalu banyak. Ada sekitar 59 perizinan harus diselesaikan sehingga untuk mengurus perizinan bisa sampai bertahun-tahun. "Bahkan ada yang sampai enam tahun belum selesai," terang Presiden.

 

Selain perizinan, Presiden juga menekankan, bahwa pembangunan infrastruktur harus cepat agar roda perekonomian bergerak. Disamping untuk mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik. Ini tentu akan mengurangi kesenjangan atau disparitas harga.

 

Disampaikan bahwa saat kunjungan ke Papua, harga barang-barang di sana bisa berkali lipat dari di Jawa, karena ongkos pengangkutannya tinggi. Banyak daerah yang hanya bisa dicapai dengan pesawat karena jalan-jalan tidak tersedia.

 

Untuk itulah Presiden menyampaikan, bahwa saat ini pembangunan didorong ke timur dan daerah perbatasan. Tujuannya agar wilayah Indonesia bisa terhubung, selain juga meningkatkan kebanggaan serta menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang besar.

 

Pembangunan infratsruktur juga harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, dibutuhkan banyak bendungan sebagai solusi pengairan daerah yang kering. "Pemerintah menargetkan membangun 49 bendungan dalam lima tahun," tutur Presiden.

 

Presiden juga mengatakan, bahwa semua bisa berjalan dengan cepat karena terus dikontrol dan dicek sehingga pembangunan benar-benar berjalan. Dalam pembangunan Tol Trans Sumatera misalnya, sejak groundbreaking sudah enam kali Presiden mengecek perkembangannya secara langsung di lapangan. "Kalau Presiden ngecek enam kali, biasanya menterinya ngecek bisa sampai 12 kali," pungkas Presiden yang disambut tawa hadirin. (Humas Kemensetneg)