Saat gelembung itu sedang berkembang, memang ada pertumbuhan yang cepat dan banyak yang menikmatinya. Tapi, pertumbuhan itu biasanya hanya berlangsung sebentar. "Ketika gelembung itu pecah semua menderita. Itu adalah saat-saat paling menyakitkan bagi semua orang, termasuk juga bagi orang yang sebelumnya turut menikmati," kata Wapres.
Itu sebabnya, kebijakan Pemerintah akan mengarah agar tidak ada gelembung di industri properti. Pemerintah tidak akan mengejar pertumbuhan cepat yang hanya berjangka pendek. Lebih baik ekonomi tumbuh secara normal saja. Toh, dalam tingkat pertumbuhan normal masih ada banyak ruang gerak untuk berkembang.
Khusus untuk bidang properti, secara mikro, Pemerintah akan lebih fokus pada perencanaan kota atau daerah serta pelaksanaan tata ruang yang konsisten. Soal tata ruang memang sebagian besar adalah urusan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Pusat sudah pasti tidak bisa berpangku tangan.
Demikian pula pertumbuhan yang akan terjadi industri penopang properti, seperti keramik. Jika ekonomi kita tumbuh antara tujuh persen sampai delapan persen per tahun, maka ada peluang pertumbuhan sektor industri penunjang properti bisa satu setengah kalinya. "Belum lagi pasar ekspor yang luas karena kita punya keunggulan. Kita memiliki bahan baku yang melimpah serta energi yang tersedia," tutur Wapres.
Dalam hal energi, Wapres kembali menegaskan bahwa Pemerintah akan mengembangkan potensi energi untuk tujuan-tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. kebijakan Pemerintah adalah memberikan keberpihakan kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tentu, jika ada peluang ekspor yang bisa meningkatkan penerimaan dan bisa menaikkan kemampuan Pemerintah untuk melaksanakan berbagai proyek juga tidak akan diabaikan.
Pemerintah sudah bertekad akan mengembangkan sistem energi berbasis gas yang mendukung sebagian besar kegiatan ekonomi kita, mulai dari listrik, industri, transportasi, sampai rumah tangga. "Kita akan memakai lebih banyak gas di masa depan. Indonesia harus menjadi ekonomi yang berbasis gas. Manfaatnya banyak, selain lebih murah daripada minyak, gas juga lebih bersih bagi lingkungan," kata Wapres.
Pemenuhan gas untuk mendorong pertumbuhan di dalam negeri tentu memerlukan prasyarat tertentu kendati persediaannya melimpah. Maka pemerintah sedang melakukan review, apa saja yang menghambat investasi di bidang hulu. Kunci utama agar gas semakin berperan dalam ekonomi Indonesia adalah menambah pasokan agar seluruh kebutuhan terpenuhi.
Misalnya, Pemerintah sedang meneliti kontraktor-kontraktor yang sudah mendapatkan konsesi namun belum juga membangun. Jika perlu kontrak-kontrak itu harus segera dikembalikan ke negara. Tak peduli apakah itu perusahaan milik negara maupun swasta. "Itu tidak adil karena sama saja dengan menyandera begitu banyak kepentingan," kata Wapres.
Sedangkan di hilir, masalah pertama yang sudah jelas teridentifikasi adalah: infrastruktur gas belum terbangun dengan baik. Wapres mengakui, "Kita agak lambat membangun infrastruktur gas. Ada gas, tapi bagaimana menyalurkannya ke konsumen?" Itu sebabnya Pemerintah sekarang mempercepat Apakah pipa, terminal penerima untuk LNG, hingga jaringan gas kota untuk rumah tangga.
Dan ada satu lagi masalah yang sangat penting, harga jual gas.Tidak mungkin pengguna gas untuk industri, listrik, atau transport mendapatkan harga yang jauh di bawah harga keekonomiannya. "Pemerintah berpihak pada pemakaian gas di dalam negeri itu pasti. Tapi jika pemakai dalam negeri membayar dengan harga jauh di bawah keekonomian, itu tidak adil," tutur Wapres.
Pemerintah bisa saja memberikan harga gas yang murah. Tapi konsekuensinya akan panjang. Akan ada banyak akibat yang dampaknya jauh lebih mahal. Harga jual gas yang di bawah harga keekonomian identik dengan subsidi terselubung yang membebani rakyat. "Saya ingin pengertian pengguna gas dalam negeri, mari kita cari titik temu agar harga gas bisa fair dan tidak menjadi subsidi terselubung bagi anggaran kita," kata Wapres.
Jika Pemerintah bisa membenahi kebijakan harga gas, Wapres yakin pasokan dan ketersediaan gas akan lancar dengan sendirinya. Ini adalah hukum ekonomi. Pemerintah pun sedang meneliti apakah mungkin membuat kebijakan harga gas yang tidak hanya terdiri dari satu harga. Tapi tentu Pemerintah tak ingin membuat kebijakan harga dengan struktur yang kompleks. "Semakin sederhana semakin baik. Saya yakin dalam jangka menengah kebutuhan energi kita akan terpenuhi kendati ekonomi tumbuh di atas 7% per tahun," kata Wapres.
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?